Oleh: Fajar SH, Kader Ansor PAC Kedungkandang, Kota Malang
Tugumalang.id – Lembaga klimatologi internasional seperti WMO, NOAA, dan IRI mengatakan bahwa fenomena El Nino diperkirakan berlangsung setidaknya dari Juli hingga Februari tahun depan.
Bagi banyak orang, kabar ini mungkin hanya tentang suhu udara yang lebih panas atau musim kemarau yang lebih panjang. Namun bagi Kota Malang yang aktivitas ekonominya ditopang oleh kampus, perdagangan, kuliner, perhotelan, serta industri kreatif–yang berdiri di atas fondasi ekologis di luar batas administrasi kotanya–maka El Nino harus dilihat sebagai ujian sistem ketahanan Kota.
Sebagaimana yang kita tahu bahwa setiap hari ribuan ton beras, sayuran, buah-buahan, telur, daging, dan berbagai kebutuhan pokok memasuki Kota Malang dari Kabupaten Malang, Kota Batu, serta wilayah pertanian lain di Jawa Timur.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Kota Malang Senin 6 Juli 2026: Didominasi Udara Kabur
Kawasan hortikultura di Batu, Pujon, dan sekitarnya menjadi pemasok penting bagi pasar-pasar di Kota Malang. Demikian pula air bersih yang mengalir ke rumah-rumah penduduk berasal dari kawasan hulu, daerah resapan, dan mata air di lereng pegunungan yang mengelilingi Malang Raya. Dengan kata lain, keberlangsungan ekonomi Kota Malang sangat bergantung pada kesehatan ekosistem wilayah penyangganya.
Karena itu, pembahasan mengenai El Nino tidak boleh berhenti pada laporan meteorologi. Persoalan yang lebih penting adalah apakah Kota Malang memiliki resilience atau daya lenting sebagaimana dijelaskan oleh ilmuwan ekologi C. S. Holling, yaitu kemampuan suatu sistem untuk tetap bertahan, beradaptasi, dan pulih ketika menghadapi gangguan.
Pertanyaannya bukan sekadar apakah suhu akan meningkat, tapi apakah cadangan air tetap memadai, daerah resapan masih berfungsi, dan pasokan pangan dari wilayah penyangga mampu dipertahankan dengan harga yang tetap terjangkau.
Karena ancaman terbesar El Nino adalah terganggunya sistem ekologis yang menopang ekonomi kota. Dampak pertamanya dirasakan oleh sektor pertanian. Berkurangnya curah hujan menyebabkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura menurun.
Baca Juga: SiLPA Rp303 Miliar Akan Diprioritaskan untuk Program yang Belum Tuntas di Kota Malang
Ketika hasil panen menyusut, pasokan ke pasar ikut berkurang. Pada saat yang sama, kebutuhan masyarakat relatif tetap. Hukum permintaan dan penawaran pun bekerja melalui harga pangan yang meningkat.
Kenaikan harga pangan ini tidak berhenti di meja makan rumah tangga. Ketika hal itu terjadi, masyarakat akan mengalokasikan porsi pendapatan yang lebih besar untuk kebutuhan pokok sehingga konsumsi terhadap barang dan jasa lain akan menurun.
Di sisi lain, menghadapi hal tersebut, karena harga pangan naik, restoran tetap harus menaikkan biaya produksi mereka. Pedagang kecil mengalami penurunan omzet karena masyarakat menahan uangnya untuk kebutuhan yang lebih penting.
Sementara inflasi terus meningkat. Dalam perspektif ekonomi makro, kondisi ini dikenal sebagai supply shock, yakni krisis yang berawal dari terganggunya sisi produksi, bukan dari melemahnya permintaan.
Fenomena tersebut mengingatkan bahwa ekonomi pada akhirnya tetap bergantung pada ekologi. Tidak ada pasar yang dapat bekerja secara normal apabila fondasi ekologinya mengalami kerusakan.
Ironisnya, paradigma pembangunan perkotaan sering kali memisahkan pertumbuhan ekonomi dari daya dukung alam. Keberhasilan lebih sering diukur melalui besarnya investasi, jumlah bangunan baru, atau pertumbuhan sektor jasa.
Padahal, setiap restoran yang ramai bergantung pada petani yang menghasilkan bahan pangan. Setiap hotel yang penuh tamu membutuhkan pasokan air yang berkelanjutan. Setiap pusat perdagangan hanya dapat beroperasi apabila lanskap ekologis di sekitarnya tetap mampu menopang kehidupan.
Ekonom politik Karl Polanyi mengingatkan bahwa pasar tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Aktivitas ekonomi selalu embedded, tertanam dalam hubungan sosial dan alam. Ketika pembangunan mengabaikan ekologi, pasar memang tampak terus bergerak, tetapi sesungguhnya sedang mengikis fondasi yang menopangnya sendiri.
Pandangan tersebut semakin relevan apabila dibaca bersama gagasan sosiolog Ulrich Beck mengenai risk society. Menurut Beck, masyarakat modern justru menghasilkan risiko-risiko baru melalui proses pembangunan yang tidak memperhitungkan dampak ekologisnya.
Dalam konteks Kota Malang, El Nino bukan semata-mata bencana alam, tapi ujian terhadap kemampuan pemerintah dan masyarakat mengelola risiko yang muncul dari ketergantungan kota terhadap sistem ekologis di sekitarnya.
Karena itu, El Nino seharusnya dipahami sebagai alarm kebijakan. Ketahanan pangan, perlindungan daerah tangkapan air, konservasi ruang terbuka hijau, serta kerja sama yang lebih erat dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu bukan hanya agenda lingkungan hidup, tapi strategi pembangunan ekonomi jangka panjang.
Karens kota yang tangguh bukanlah kota yang sekadar berhasil menarik investasi, tetapi kota yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan daya dukung alam.
Puncaknya, El Nino mengajarkan satu pelajaran penting: ekonomi tidak pernah berdiri di atas uang semata. Ia berdiri di atas tanah yang subur, air yang cukup, iklim yang stabil, dan ekosistem yang sehat. Ketika fondasi ekologis itu terganggu, aktivitas ekonomi hanya tinggal menunggu giliran untuk ikut melemah.
Mungkin karena itulah persoalan Kota Malang dalam fenomena El Nino tidak boleh dipandang sebelah mata. Karena di dalamnya ada kesadaran bahwa setiap kebijakan ekonomi pada akhirnya juga merupakan kebijakan ekologis.
Sebab, kota yang hanya mengejar pertumbuhan memang dapat terlihat makmur dalam angka-angka statistik, tetapi tanpa ketahanan ekologis, kemajuan itu sesungguhnya hanyalah rapuh belaka.
Dan ketika kerapuhan kota yang dimaksud bertemu dengan ujian El Nino, maka yang tersungkur pertama kali adalah masyarakat kecil di Kota Malang yang berjumlah 34 ribu jiwa. Sebuah kelompok masyarakat yang rentan, bahkan terhadap tipu daya politisi yang hanya datang lima tahun sekali itu.
Editor: Herlianto. A
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
