Tugumalang.id – Ketua DPRD Kota Batu, Didik Subianto, menyoroti capaian Silpa APBD 2025 Kota Batu yang masih tinggi, yakni Rp123,7 miliar. Angka tersebut dinilai mencerminkan masih banyak SKPD yang belum memiliki mitigasi dan perencanaan yang matang.
Diketahui, capaian Rp123,7 miliar memang lebih rendah dibandingkan Silpa 2024 yang mencapai Rp144,13 miliar. Namun, kondisi itu tetap menunjukkan adanya persoalan dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan anggaran di masing-masing SKPD.
Menurut politisi PKB tersebut, besaran Silpa bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan indikator bahwa program belum sepenuhnya berjalan optimal. Bianto mengungkapkan, sejumlah SKPD bahkan mencatat tingkat serapan anggaran di bawah 80 persen.
“Seperti Setwan dan Disnaker contohnya. Sebenarnya kalau perencanaannya matang dan ditambah dengan eksekusi disiplin, sisa anggaran bisa ditekan lebih kecil lagi. Ini harus jadi bahan koreksi bersama,” tegas Bianto, Senin (23/2/2026).
Baca juga: Perubahan APBD Kota Batu 2025 Disetujui, Nilai Anggaran Capai Rp1,2 Triliun
Kendala Teknis Bukan Alasan Berulang
Selama ini, Bianto menemukan sejumlah alasan dan kendala teknis yang kerap muncul, seperti gangguan SIPD hingga lemahnya perencanaan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa terus-menerus dijadikan alasan pembenaran, terlebih jika terjadi setiap tahun.
“Seharusnya pemerintah daerah harus memiliki mitigasi risiko dan skema cadangan agar hambatan teknis tidak menghambat realisasi program yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.
Replikasi Praktik Baik Antar SKPD
Meski demikian, tidak semua SKPD mengalami stagnasi. Beberapa perangkat daerah justru mencatat tingkat serapan anggaran yang tinggi, seperti Kecamatan Junrejo, BKAD, dan DLH. Ia menilai capaian tersebut membuktikan bahwa dengan perencanaan yang presisi serta monitoring yang ketat, serapan di atas 94 persen bukan hal yang mustahil.
“Praktik baik ini harus direplikasi. Jangan sampai ada kesenjangan kinerja antarperangkat daerah, dan yang pasti kami juga akan memperkuat fungsi pengawasan melalui evaluasi triwulanan dan pembahasan lebih detail dalam rapat-rapat anggaran,” imbuhnya.
Baca juga: DPRD Kota Batu Minta Pemkot Pertajam Kolaborasi setelah Tetapkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
Lebih jauh, Bianto menekankan bahwa setiap rupiah dalam APBD harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Batu, bukan sekadar terserap secara administratif.
“Kita ingin APBD benar-benar produktif, tepat sasaran, dan akuntabel. Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, tapi agar tata kelola keuangan daerah semakin sehat,” pungkasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter : M Ulul Azmy
redaktur: jatmiko
