Malang, tugumalang.id – Menjelang HUT Kota Batu ke-22, Rapat Paripurna peringatannya digelar di DPRD Kota Batu, Senin (16/10/2023). Dalam suasana penuh semangat itu Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai berjanji mengawal program-program prioritas di sisa waktu APBD Kota Batu tahun 2023.
Aries mengungkapkan, di sisa 3 bulan kepemimpinan dirinya di Kota Batu optimistis bisa menuntaskan 25 program prioritas yang tersisa, baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan program-program sosial.
Aries memaparkan program pertama di bidang pendidikan misalnya telah dialokasikan tambahan hampir Rp 10 miliar yang dipergunakan untuk beasiswa pelajar berprestasi, pelajar kurang mampu dan korban COVID_19.
Kemudian, alokasi dana BOSDA termasuk untuk mengakomodir pelajar SMPN 7 Kota Batu juga telah ditingkatkan, termasuk kenaikan Insentif Guru Tidak tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah.
Kedua, di Bidang Kesehatan dialokasikan tambahan hampir Rp 15 miliar yang digunakan untuk penanganan strategis penurunan angka stunting, pembayaran JKN-PBID, pengadaan peralatan medis dan operasionalisasi PSC.
Selanjutnya di Bidang Ketenagakerjaan dialokasikan tambahan hampir Rp 4 miliar yang dipergunakan untuk penyebarluasan informasi pasar kerja (Job
Fair), pelatihan kerja bagi para pencari kerja
sampai bersertifikat, BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, Bidang UMKM.
Pihaknya juga memasukkan alokasi tambahan Rp 1,5 miliar dipergunakan untuk pembinaan dan pendampingan kepada para pelaku usaha dengan kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM bagi UMKM yang dilakukan melalui PLUT. Dengan tujuan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Kota Batu.
“Agar semua program-program bia direalisasikan pada P-APBD 2023 ini, legislatif bisa melakukan pengawasan dan mengawalnya. Kami menyakini bahwa dengan sinergi antara pemerintah dan DPRD, serta partisipasi aktif masyarakat, kita dapat mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama,” harapnya.
Sebaliknya, Aries tidak menampik bahwa eksekutif dan legislatif mencoret 8 program prioritas yang tidak mungkin dijalankan pada 2023. Di mana Pemkot Batu telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 sampai dengan triwulan II.
Beberapa program yang tidak bisa dilaksanakan tersebut diantaranya ada di Dinas Perumahan terdiri dari 5 program, DPUPR 2 program, serta Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan masing-masing 1 program.
Untuk Dinas Perumahan terkait pembangunan dan pengawasan cold storage, art centre, rumah pembina veteran, pagar perumahan LVRI, lapangan songgo maruto dan DED Kawasan ganesha dan Gedung serbaguna Polres Batu.
Kemudian dari DPUPR adalah Jalan tembus Sisir – Sidomulyo dan Sisir – Temas, belanja modal pengadaan Tandem Roller Combination. Di Dinas Pertanian terkait pengadaan gudang beku (Cold Storage) beserta peralatan pendukung dan di Dinas Kesehatan program rehabilitasi Puskesmas Pembantu Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji.
“Tidak dilaksanakan beberapa program prioritas tersebut dikarenakan selama kurun waktu pitu terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Sehingga perlu ada kebijakan yang akan ditempuh guna memecahkan permasalahan dengan berbagai kondisi tersebut,” bebernya.
Dengan begitu, anggaran kegiatan yang tidak terlaksana digantikan program yang harus ditampung disamping 25 program prioritas dalam Perubahan APBD Tahun 2023 sebagai upaya mempercepat target pembangunan daerah. Di mana dalam pelaksanaanya tetap mengacu dan telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.
Kegiatan baru yang harus ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2023 meliputi peningkatan fasilitas di bidang kesehatan dan pendidikan, bidang infrastuktur dan lingkungan hidup khususnya dalam penanganan pengelolaan TPA Tlekung, bidang ekonomi dan investasi. Selain itu bidang pemerintahan dan pelayanan publik seperti peningkatan fasilitas di MPP, bidang sosial dan kamtramtibmas. Serta bidang mitigasi bencana.
“Kami juga sampaikan bahwa faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan APBD Tahun 2023 adalah terjadinya pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi menekankan dalam realisasi program harus berpijak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pada prinsipnya, sebagian besar 80 persen program dari Pemkot Batu telah terlaksana.
Sisanya, pihaknya berharap agar program-program yang belum terlaksana dapat segera diwujudkan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong, memajukan kesejahteraan masyarakat Kota Batu,” jelasnya.
BACA JUGA: Berita tugumalang.id di Google News
reporter; Ulul Azmy
editor: jatmiko
