Malang, Tugumalang.id – Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (DPD APERSI) Jawa Timur menghadapi tantangan dalam mewujudkan Satu Juta Rumah yang merupakan program pemerintah. Untuk itu, DPD APERSI Jatim menggelar rakor di Malang pada Rabu (8/3/2023).
Ketua DPD APERSI Jatim, Makhrus Soleh mengatakan bahwa para pengembang perumahan dihadapkan 3 tantangan dalam mewujudkan program Satu Juta Rumah. Regulasi pemerintah hingga tak adanya penyesuaian harga sejak beberapa tahun terakhir dinilai menjadi tantangan tersendiri.
“Karena ada beberapa hal yang belum tuntas, termasuk tantangan soal LSD (Lahan Sawah Dilindungi). Kemudian kedua, soal IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang berubah menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Ketiga soal penyesuaian harga rumah,” ujarnya.
Menurutnya, harga rumah di Jatim sudah 3 tahun tidak ada penyesuaian harga. Dia mengatakan, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Jatim maksimal Rp 150.500.000.
“Ini sudah 3 tahunan tidak naik. Padahal, harga bahan bangunan dan harga tenaga kerja naik dalam 3 tahun terakhir. Tapi harga FLPP dari pemerintah dipatok seperti itu,” bebernya.
“Kalau kami jual diatas itu, PPN nya masuk. PPN nya 11 persen, tidak nutut. Harapannya, (regulasi) penyesuaian harga yang katanya sudah ada di Kemenkeu, semoga segera di tetapkan,” imbuhnya.
Dalam rakor tersebut, pihaknya juga menghadirkan pihak perbankan dari BTN dan BRI. Sebab menurutnya, 80 persen pembiayaan properti APERSI Jatim melibatkan BTN dan sisanya perbankan lain. Tak hanya itu, DPP APERSI juga dilibatkan dalam rakor tersebut.
Ketum DPP APERSI, Junaidi Abdillah mengatakan bahwa belum adanya penyesuaian harga KPR rumah sejak 3 lalu itu menyulitkan pengembang melakukan ekspansi dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Itu kendala krusial pengembang. Mereka bisa menjual untuk saat ini tapi tidak bisa membangun lagi karena kondisi harga material dan sebagainya terus naik. Maka ini perlu perhatian pemerintah agar program Satu Juta Rumah tetap jalan,” tuturnya.
Dia mengatakan bahwa Kementerian Keuangan sedang menggodok penyesuaian harga rumah tersebut. Dia mengaku mendapat bocoran akan ada penyesuaian harga sekitar 4,8 persen.
Sementara itu, Kepala Kanwil 3 BTN Jatimbalinus, Yenny Herlina mengatakan bahwa BPN telah merealisasikan pembiayaan sekitar 3 ribu unit rumah di wilayah Jatim, Bali dan Nusa Tenggara di awal tahun 2023 ini. Menurutnya, wilayah Jatim mencapai sekitar 2 ribu.
“Targetnya 2023 sekitar 13 ribu unit. Yang mendominasi memang wilayah Jatim, termasuk Malang Raya,” ujarnya.
Di wilayah Malang Raya, dia menargetkan bisa merealisasikan pembiayaan perumahan sekitar 10-15 dari 13 ribu unit di 2023.
“Tahun ini kemungkinan besar mengalami peningkatan yang tinggi untuk realisasi di Malang karena banyak perizinan yang sudah keluar,” tandasnya.
Reporter: M Sholeh
editor: jatmiko
