Tugumalang.id – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Batu dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu tercatat rendah di semester awal 2022 ini.
Angka serapan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu masih di bawah 10 persen dari total rata-rata serapan di seluruh OPD yang mencapai 24,11 persen. Untuk DPKP, realisasi belanjanya mencapai 3,90 persen atau Rp 2,8 miliar dari pagu anggaran Rp 74,3 miliar.
Sementara untuk DPUPR, catatan belanjanya masih baru mencapai 9,03 persen atau Rp 6,7 miliar dari pagu anggaran Rp 74,3 miliar.
Sementara, untuk OPD yang rata-rata belanjanya di atas 24 persen, tertinggi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar 40,01 persen atau Rp 2,9 miliar dari jumlah anggaran Rp 7,2 miliar.
Lalu, ada Satpol PP Kota Batu yang mencapai 39,54 persen atau Rp 5,6 miliar dari total anggaran Rp 14,2 miliar.
Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso membenarkan bahwa rendahnya serapan tersebut karena punya anggaran cukup besar dalam belanja kebutuhan fisik.
Di DPUPR misalnya, anggaran belanja kebutuhan fisik untuk pembenahan drainase memiliki nilai cukup besar. ”Sebab dua dinas itu banyak belanja untuk kebutuhan fasilitas umum sehingga butuh proses dalam menyerap anggaran yang ada,” terang Punjul, pada Minggu (10/7/2022).
Politisi DPC PDIP Kota Batu itu mencontohkan seperti untuk pembenahan 70 paket drainase yang akan dilakukan DPUPR, membutuhkan anggaran Rp 14 miliar. Sementara untuk penambahan PJU dan PJL sebesar Rp 5 miliar hingga penambalan jalan berlubang sebesar Rp 5 miliar.
‘Untuk itu saja, kebutuhan anggaran DPUPR sudah tembus sekitar Rp 29 miliar. Sedangkan untuk DPKP pada tahun ini mereka melakukan pembangunan SMP Negeri 7 Kota Batu di Kelurahan Dadaprejo dengan pagu anggaran Rp 5,9 miliar,” bebernya.
Meski begitu, pihaknya yakin dua OPD tersebut akan mampu memaksimalkan anggaran yang ada. Terlebih, banyak program di 2 OPD itu juga masuk dalam program prioritas Pemkot Batu.
Terpisah, Anggota Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Machmud berharap kedua OPD itu dapat memaksimalkan anggaran di sisa bulan ini agar tidak terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang tinggi.
Didik mendorong agar kegiatan bisa dilakukan. Begitu juga program pembangunan yang sudah selesai segera dicek. “Memang sisa waktunya masih cukup panjang. Tapi jika kegiatan dan program yang sudah direncanakan setiap dinas tak berjalan, maka dipastikan Silpa yang dihasilkan akan lebih tinggi dari tahun 2021,” katanya.
Reporter: Ulul Azmy
Editor: Lizya Kristanti
—
Terima kasih sudah membaca artikel kami. Ikuti media sosial kami yakni Instagram @tugumalangid , Facebook Tugu Malang ID ,
Youtube Tugu Malang ID , dan Twitter @tugumalang_id