MALANG – Rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkan Kota Malang dengan Kepanjen, membuat harga tanah di sekitar wilayah Pakisaji, Kepanjen, Bululawang dan Gondanglegi diprediksi naik. Selain itu berpotensi membuat Pajak Bumi dan Bangunan juga ikut-ikutan naik.
“Kalo (kenaikan) itu pasti, tapi kami melakukan penyesuaian pajak itu butuh waktu. Salah satu sistem informasi melalui perpajakan,” terang Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, Made Arya Wedhantara saat dikonfirmasi pada Rabu (07/04/2021).
Namun, ia belum bisa memastikan berapa kenaikan PBB di wilayah-wilayah yang dilewati ruas-ruas tol tersebut, pasalnya menurut Made itu memerlukan hitung-hitungan yang teliti.
“Kalau kami menaikkan pajak misalnya dari Rp 1.000,- menjadi Rp 2.000,- itu perlu perhitungan, ada teorinya sendiri,” tegasnya.
Tapi, pria asli Bali ini memastikan minimal dalam kurun waktu 1 tahun setelah penyelesaian jalan tol, perhitungan penyesuaian pajak di wilayah tersebut sudah selesai dilakukan dan akan dibuat dalam Peraturan Bupati (Perbub).
“Kami akan lakukan klaster, mana yang akan dilewati tol dan kami yakin secara logika itu berdampak, pasti kami sesuaikan,” ujarnya.
Namun, ia mengatakan jika ada masyarakat yang merasa keberatan dengan kenaikan PBB, bisa mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.
“Nanti kalau masyarakat merasa keberatan ya tidak apa-apa, itu hak. Karena mereka bisa mengajukan keringanan, toh (pajak) itu kembali ke masyarakat,” tandasnya.
Di tempat terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat mengatakan jika saat ini progres pembangunan Jalan Tol Malang-Kepanjen masih dalam proses pembebasan lahan.
“Setelah seluruh pembebasan lahan selesai, pengerjaan jalan tol akan dilakukan pada 2022. Dan baru bisa dioperasikan kemungkinan di tahun 2024,” ungkapnya.
“Penentuan titik pembebasan lahan akan diserahan kepada Pemerintah Kabupaten Malang selaku panitia pelaksana,” pungkasnya.
