MALANG, Tugumalang.id – Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang memberikan sejumlah catatan terhadap RAPBD 2027. Sorotan antara lain menyangkut target pendapatan, retribusi daerah, belanja, hingga defisit anggaran.
Pandangan umum tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Senin (21/9/2026).
Pandangan umum pertama disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), serta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)-Hanura-Demokrat.
Secara umum, fraksi-fraksi tersebut mendukung Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2027 dengan tema “Penguatan Ekonomi melalui Pemantapan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan SDM dalam rangka Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat”.
Namun, dukungan itu disertai sejumlah catatan terkait struktur, proyeksi, dan prioritas penganggaran RAPBD 2027.
Baca juga: Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang Dorong Pemkab Respons Cepat Aspirasi Masyarakat
Salah satu sorotan fraksi adalah proyeksi pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 yang mencapai Rp5,3 triliun. Angka tersebut meningkat 21,71 persen atau sekitar Rp940,72 miliar dibandingkan APBD awal 2026 sebesar Rp4,3 triliun.
Kenaikan pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. PAD ditargetkan mencapai Rp1,56 triliun atau meningkat 27,94 persen dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp1,22 triliun.
Sementara itu, pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp3,70 triliun atau meningkat 19,26 persen.
Fraksi juga mempertanyakan kenaikan target retribusi daerah yang mencapai 52,84 persen. Target retribusi pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp455,25 miliar atau meningkat sekitar Rp157,38 miliar.
“Apakah penetapan target ini tidak berisiko menjadi ‘target di atas kertas’?” ujar Juru Bicara Fraksi-Fraksi, Feri Andi Suseko.
Total belanja daerah dalam RAPBD 2027 diproyeksikan mencapai Rp5,4 triliun. Angka tersebut meningkat 21,35 persen dibandingkan APBD awal 2026 sebesar Rp4,5 triliun.
Baca juga: DPRD Kabupaten Malang Luncurkan Podcast Warung Kopi Perda untuk Jaring Aspirasi Warga
Dalam RAPBD 2027, Kabupaten Malang memproyeksikan defisit anggaran sebesar Rp156,82 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dengan nilai yang sama, yakni Rp156,82 miliar.
“Kami meminta agar seluruh kajian kemampuan fiskal dan keberlanjutan pembayarannya benar-benar diperhatikan sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan beban fiskal jangka panjang bagi daerah,” kata Feri.
Setelah pandangan umum fraksi bersama, Fraksi PDI Perjuangan memberikan penekanan terhadap orientasi APBD 2027.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Muchammad Hafidz mengatakan, pembahasan APBD harus dikaitkan dengan sejauh mana anggaran tersebut mampu menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Pada akhirnya, seluruh perdebatan mengenai APBD harus kembali kepada satu pertanyaan sederhana, yaitu apakah anggaran ini benar-benar hadir untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi rakyat,” ujar Hafidz.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
redaktur: jatmiko
