Malang, Tugumalang.id – Tingginya harga tanah dan minimnya lahan membuat para developer sulit membangun perumahan subsidi di Kota Malang. Lantas apakah perumahan vertikal bisa menjadi solusi persoalan penyediaan hunian subsidi di Kota Malang?
Wacana perumahan vertikal sempat diungkapkan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) usai melakukan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kota Malang pada Rabu (22/10/2025).
Baca juga: Komisi C DPRD Kota Malang Sebut Perumahan Vertikal Bisa Jadi Solusi Keterbatasan Lahan
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa permasalahan wilayah Kota Malang terkait penyediaan rumah subsidi sama dengan kota kota besar lainnya. Yakni keterbatasan lahan dan harga tanah yang mahal.
“Malang masalahnya seperti kota besar lainnya yakni ketersediaan lahan dan mahal,” kata Heru.
Sebagai solusinya, Tepera mewacanakan pembangunan perumahan vertikal bersubsidi di Kota Malang.
“Tentu kedepan kami akan mengupayakan solusi hunian perkotaan dengan lahan semakin terbatas dan mahal, seperti Kota Malang, Surabaya dan lainnya, itu pendekatannya adalah rumah vertikal,” ucapnya.
Namun menurutnya, minat masyarakat terhadap perumahan vertikal perlu dikuatkan. Sebab, mayoritas masyarakat lrbih memilih perumahan umum.
“Jadi kita harus mendorong mindset masyarakat, kalau mau punya rumah di kota ya harus mau rumah vertikal,” ujarnya.
Menurutnya, pembiayaan perumahan vertikal ini bisa menggunakan fasilitasi FLPP. Hal ini menurutnya juga sudah dilakukan di Jakarta.
“Di Kemayoran itu ada 2 tower yang dikebangkan oleh Perumnas di 2018-2019 itu dibiayai pakai FLPP. Jadi ini akan kami upayakan dengan regulasi yang ada,” jelasnya.
Baca juga: DPUPR-PKP Kota Malang Siap Jalankan Program 3 Juta Perumahan Prabowo
Di sisi harga, Heru menyebut unit perumahan vertikal tentu menyesuaikan daerah. Harga di setiap daerah dipastikan akan berbeda beda.
“Sesuai dengan indek harga satuan per meter pesegi untuk bangunan bertingkat. Ini yang lagi kami susun dan review dengan pak Sekjen Kementerian PKP RI,” ungkapnya.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat tak memungkiri tingginya harga tanah dan ketersediaan lahan menyulitkan pembangunan rumah subsidi di Kota Malang.
“Memang hambatannya, di Kota Malang ini, harga tanah lebih tinggi dan ketersediaan lahan terbatas,” ujarnya.
Menurutnya, sinergi antar pemda Malang Raya juga bisa menjadi opsi penyediaan rumah subsidi bagi warga Kota Malang. Misalnya membangun perumahan di wilayah Kabupaten Malang yang dekat dengan Kota Malang. Mengingat, harga tanah Kabupaten Malang relatif lebih murah dan masyarakat Kabupaten Malang banyak yang berkerja di Kota Malang atau sebaliknya.
“Kami sudah duduk bersama antara Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu terkait insfrastruktur ini akan kami tingkatkan,” ucapnya.
“Kami akan fasilitasi semua. Jadi antara Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu akan menjadi satu kesatuan,” tandasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter: M Sholeh
redaktur: jatmiko
