Malang, Tugumalang.id – DPRD Kota Malang telah menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Malang pada Senin (24/6/2024). Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat berkomitmen pelaksanaan APBD 2024 berjalan optimal dan lebih baik.
Dalam kegiatan rapat paripurna itu, 6 fraksi DPRD Kota Malang memaparkan pandangan akhir masing masing terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023. Keenamnya kemudian menyetujui ranperda tersebut hingga disahkan.
“Alhamdulillan semua fraksi menyetujui terkait dengan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023 meski ada beberapa catatan,” kata Wahyu.
Baca Juga: DPRD Kota Malang Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023
Menurutnya, beberapa catatan yang disampaikan fraksi DPRD Kota Malang akan ditindaklanjuti dalam melaksanakan APBD 2024 ini. Dia juga menyampaikan optimismenya bahwa pelaksanaan APBD 2024 akan lebih baik dan tepat sasaran.
“Insyaallah kami akan menjamin pelaksanaan APBD 2024 lebih baik. Karena melalui kemitraan antara Pemkot Malang dengan DPRD beserta catatannya, tentu Kota Malang akan lebih baik,” tuturnya.
Soal catatan DPRD Kota Malang terkait minimnya SDM kesehatan dan pendidikan, Wahyu menyampaikan bahwa memang ada regulasi dari pemerintah pusat sehingga pemda tak bisa melakukan rekrutmen tenaga honorer.
“Kuota (rekrutmen SDM) saat ini dari pusat. Kalau ada yang mengikuti dan tercukupi alhamdulilah,” ujarnya.
Kemudian soal catatan ada sejumlah aset Pemkot Malang yang belum tersertifikasi, pihaknya telah berkoordinasi dengan BPN untuk menjalankan program e-sertifikat.
Baca Juga: DPRD Kota Malang Beri 19 Catatan untuk Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023
“Mudah mudahan dengan e-sertifikat itu bisa lebih cepat menyelesaikan sertifikat sertifikat milik Pemkot Malang,” paparnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengaku bersyukur bisa menyelesaikan pembahasan Ranperda ini. Sebab Perda ini akan menjadi dasar pembahasan APBD 2025 mendatang.
Seluruh tahapan telah dilalui bersama. Dikatakan, DPRD Kota Malang juga telah banyak memberikan masukan terkait dengan capaian kinerja kinerja Pemkot Malang dalam pelaksanaan APBD 2023.
“Tapi yang jelas, kami bersyukur bahwa APBD tahun 2023 ini adalah tahun terbaik dalam 10 tahun terakhir terkait dengan Silpa APBD,” ungkapnya.
Meski belum ideal, Silpa APBD Kota Malang pada 2023 terbilang rendah dalam 10 tahun terakhir yakni Rp 199 milyar. Idealnya, kata Made, Silpa ada di angka Rp 150 milyar.
“Kalau angka Rp 100-150 milyar itu artinya ada efisiensi penyelenggaraan program program. Kalau tak ada Silpa atau Silpa besar juga tidak bagus, tak ada efisiensi. Harapannya memang seimbang,” jelasnya.
Menurutnya, Kota Malang pernah memecahkan rekor catatan buruk soal Silpa yang mencapai angka Rp 560 milyar. “Sekarang (2023) sudah Rp 199 milyar berarti ada perbaikan,” tandasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter: M Sholeh
editor: jatmiko
