Malang, Tugumalang.id- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang telah memaparkan hasil pembahasannya terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dalam rapat paripurna pada Kamis (20/6/2024). DPRD Kota Malang memberikan 19 rekomendasi untuk ranperda tersebut.
Jubir Banggar DPRD Kota Malang, Ahmad Fuad Rahman memaparkan 19 rekomendasi itu. Mulai dari rekomendasi peningkatan PAD, percepatan sertifikasi aset, pengelolaan MCC, penyelesaian masalah 3 pasar, optimalisasi beasiswa pendidikan, penertiban parkir hingga pengelolaan sampah.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika yang juga merupakan Ketua Banggar menyampaikan bahwa 19 rekomendasi itu diharapkan dapat digunakan untuk membahas ranperda ini di tahap sepanjutnya.
“Jadi kami juga memberikan beberapa penilaian terkait dengan pencapaian pencapaian pembangungan yang terkait dengan keuangan,” kata Made.
Baca Juga: Dewan Puji Capaian Silpa APBD Kota Malang di Kepemimpinan Wahyu Hidayat, Terendah Sejak 5 Tahun Terakhir
Salah satu penilaiannya yakni soal Silpa Kota Malang sebesar Rp 199 milyar yang menjadi Silpa terendah sejak 5 tahun terakhir. Hal itu menurutnya cukup melegakan.
Dia berharap Silpa Kota Malang bisa terus turun tiap tahunnya. Namun tetap dalam kewajaran. Sebab jika Silpa terlalu kecil, dia menilai bahwa efisiensi anggaran tak optimal.
“Diharapkan, justru Silpa di OPD yang melakukan penyerapan anggaran besar, jadi efisiensinya bagus,” ujarnya.
Baca Juga: DPRD Kota Malang Pertanyakan Sejumlah Realisasi Anggaran APBD 2023 yang Tak Capai Target
Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendorong OPD Pemkot Malang untuk mengoptimalkan serapan anggaran di 2024 ini.
“Kami akan sesuaikan juga nanti mana sumber sumber pendapatan dari OPD yang belum. Kami akan evaluasi. Mudah mudahan di 2024 bisa sesuai target yang ditetapkan,” tandasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter: M Sholeh
editor: jatmiko
