Tugumalang.id – Pembelajaran tatap muka (PTM) di Kota Malang tetap akan dilakukan. Meski situasi penyebaran COVID-19 di kota pendidikan ini kembali melonjak. Sejumlah skema dan simulasi terus dilakukan untuk mencari formula PTM paling aman.
Padahal, di sejumlah daerah yang punya tren sama, mulai mengkaji ulang pelaksanaan PTM karena khawatir muncul klaster penularan baru.
Sementara Wali Kota Malang, Sutiaji, optimis PTM tetap digelar. ”Tetap kita jalankan, sudah koordinasi dengan Disdik Provinsi. Yang penting kita jangan gagap dan tetap menerapkan prokes secara ketat,” ucapnya, beberapa waktu lalu.
Hal senada dikatakan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Malang, Anis Isrofin, bahwa rata-rata SMA Negeri di Kota Malang siap menyambut kembali PTM yang rencananya akan digelar pada 12 Juli 2021 nanti.
Apalagi, hasil survei pada orang tua murid, rata-rata 75 persen memilih PTM dibanding pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Meski begitu, jadi tidaknya PTM ini tergantung pada nota tertulis dari cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kota Malang dan Batu. Juga persetujuan dari Ketua Satgas COVID-19 Kota Malang dalam hal ini Wali Kota Malang.
”Terlepas jadi tidaknya nanti, dari sekolah-sekolah negeri di Kota Malang telah siap baik secara sarana prasarana, skema PTM terbatas hingga tim Satgas COVID-19 di masing-masing sekolah,” tutur Anis, pada Jumat (25/6/2021).
Secara teknis, standar pembatasan aktivitas di sekolah tiap harinya hanya akan dibatasi 25-50 persen. Lalu, segala sarana prasarana prokes seperti tempat cuci tangan, masker, faceshield juga harus disiapkan.
Terpenting, harus juga dibentuk tim Satgas COVID-19 di masing-masing sekolah, terdiri dari guru hingga siswa. Keberadaan mereka jadi pilar penting dalam penerapan prokes ini. ”Di samping itu, juga harus rutin sterilisasi atau penyemprotan seminggu sekali,” paparnya.
Sejauh ini, simulasi PTM terbatas ini juga sudah dilakukan secara bertahap. Mulai pembatasan 25 persen, 35 persen, hingga 50 persen.
”Jadi sudah bisa menyesuaikan, simulasi semua tingkat sudah kita coba. Jadi kalo tren kasusnya naik, kita batasi 25 persen, tapi kalau landai ya kita naikkan jadi 50 persen,” jelas Kepala Sekolah SMAN 8 Malang ini.
Terpenting dari itu semua, persetujuan orang tua adalah yang utama. Jika memang orang tua tidak berkenan, maka siswa tidak boleh dipaksa masuk. ”Lagipula, sistem PJJ masing-masing sekolah juga sudah siap,” imbuhnya.
Sementara itu, sejumlah persiapan skema PTM di SMAN se-Kota Malang juga dimaksimalkan. Seperti di SMAN 3 Kota Malang misalnya, yang nanti juga akan melaksanakan PTM terbatas hanya 50 persen dari total kapasitas.
Dikatakan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMAN 3 Kota Malang, Any Herawaty, jika jadi PTM, di tiap kelas hanya akan diisi 16-18 siswa saja. Giliran siswa untuk belajar di sekolah akan menggunakan sistem ganjil genap.
”Jadi misal hari ini yang masuk nomer absen genap, besoknya baru gantian yang masuk nomor absen ganjil. Gantian. Siswa lainnya, tetap sekolah dari rumah. Jadi sistem di kita lebih ke hibrid,” ungkapnya.
Ketetapan PTM ini, lanjut Any, juga didasarkan atas persetujuan orang tua. Di SMAN 3, rata-rata 75 persen orang tua juga setuju agar PTM tetap digelar. Rata-rata alasannya karena anak memang seringkali tidak maksimal dalam menyerap pelajaran dari rumah.
”Ada yang orang tuanya kerja. Lalu kemauan siswa sendiri untuk belajar di rumah tanpa pengawasan juga masih kurang. Sosialisasi soal kesiapan sekolah menghadapi PTM terhadap wali murid juga sudah dilakukan,” terangnya.
Selain itu, rata-rata wali murid juga mengeluh selalu terkendala jaringan. Bahkan ada yang tidak punya perangkat gawai. Sejumlah kendala inipun juga sudah diantisipasi dengan fasilitas gawai yang bisa dipinjam dari sekolah.
”Kami ada sekitar 310 gawai yang bisa dipinjam. Kita sangat terbuka untuk siswa bisa mengakses segala fasilitas di sekolah,” jawabnya, sembari menunjukkan koleksi gawai milik sekolah.
Terlepas dari dilaksanakannya PTM ini, pihaknya tetap mengimbau agar komunikasi antara orang tua dan anak harus terjalin dengan baik. Jika memang si anak sakit, hendaknya dilarang pergi ke sekolah.
”Baik dari wali murid dan anak meski di luar sekolah tetap harus disiplim menerapkan prokes. Harapannya ya agar jangan sampai ada klaster sekolah. Semua harus waspada demi keselamatan dan keamanan semua,” pungkasnya.
Reporter: Ulul Azmy
Editor: Lizya Kristanti
