Tugumalang.id – Sejumlah mahasiswa berbagai kampus yang mengatasnamakan Pemuda Mahasiswa Jatim menggelar FGD di Kota Malang pada Kamis (20/2/2025). Puncaknya, mereka mendeklarasikan penolakan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
Kegiatan FGD itu menghadirkan Kaprodi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Merdeka (Unmer) Malang Dr Supriyadi hingga Praktisi Hukum Firdaus dan aktivis Syarif Hidayatullah.
Baca Juga: Pro Kontra RUU KUHAP Bernuansa Overlapping Kewenangan, Akademisi Tawarkan Alternatif Penyidik Swasta
Beberapa pasal dalam rancangan RUU KUHAP tersebut dinilai rancu dan berpotensi terjadi tumpang tindih kewenangan antara kejaksaan dan kepolisian. Sehingga, RUU KUHAP itu dinilai perlu dievaluasi kembali sebelum disahkan.

“Seperti pada Pasal 28, kewenangan untuk penyidikan diberikan kepada kejaksaan. Lah ini kan kewenangan dilakukan polisi. Kejaksaan juga bisa melakukan pemberhentian penyiddikan. Ini rancu, karena disitu kewenangan diberikan kepada 2 instansi, kan repot,” kata Firdaus.
Baginya, RUU KUHAP ini masih belum sempurna. Firdaus memandang bahwa RUU KUHAP ini akan berpotensi menghilangkan tanggungjawab jika tak dievaluasi.
“Jika satu perkara ditangani polisi dan diberhentikan kejaksaan, lalu siapa yang bertanggungjawab,” ujarnya.
Baca Juga: Akademisi UB Minta RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan Dikaji Ulang
Disisi lain, ada Pasal 12 ayat 11 RUU KUHAP mengatur jika dalam waktu 14 hari laporan masyarakat tidak ditindaklanjutu oleh pihak kepolisian, maka masyarakat dapat langsung mengajukan laporan ke kejaksaan.
Hal itu menurutnya semakin memperjelas potensi tumpang tindih kewenangan 2 lembaga penegak hukum. Jikapun RUU KUHAP ini tetap disahkan, dia menyarankan dibentuknya komisi pengawasan kepolisian dan kejaksaan.
“Perlu ada perbaikan yang subtansi bagi saya, bukan kewenangan kelembagaan, tapi memasukan komisi pengawasan kepolisian dan kejaksaan itu yang dimasukkan ke KUHAP. Bukan dilebarkan kewenangan institusinya,” tandasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter: M Sholeh
Editor: Herlianto. A