Kota Batu, Tugumalang.id – Meski secara administratif cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Batu telah mencapai 99 persen, tingkat keaktifan pesertanya masih menyisakan gap sekitar 19 persen warga dengan status kepesertaan tidak aktif.
Hal itu terungkap dalam Sosialisasi Strategi Optimalisasi Kepesertaan JKN di Balai Kota Among Tani pada Jumat (13/3/2026). Dari cakupan 99 persen tersebut, peserta aktif berada di kisaran 80 persen. Sementara sisanya, 19 persen, berstatus tidak aktif sehingga berpotensi mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan saat menghadapi kondisi gawat darurat.
Tiga Penyebab Utama Kepesertaan JKN Tidak Aktif
Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Aditya Prasaja, menjelaskan bahwa status nonaktif tersebut mayoritas dipicu oleh tiga persoalan klasik, yakni tunggakan iuran mandiri, perubahan status pekerjaan seperti PHK atau pindah kerja, serta data kependudukan yang tidak selaras.
“Masalahnya hari ini sudah bukan lagi soal daftar-mendaftar, tapi soal menjaga status tetap aktif. Jika tidak aktif, akses kesehatan akan terputus saat mereka paling membutuhkannya,” ungkap Aditya.
Ke depan, pihaknya akan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk melakukan validasi data kepesertaan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat agar menjaga status kepesertaan JKN tetap aktif.
Baca juga: Jadi Batu Sandungan Target PAD, Pemkot Batu Bakal Tertibkan Vila-vila Bodong
Adit menambahkan, dukungan pemerintah wilayah sangat penting dalam proses pemutakhiran data tersebut. Pihaknya berharap perangkat desa, camat, dan lurah turut membantu proses verifikasi serta validasi data masyarakat di wilayah masing-masing.
“Dengan data yang akurat, upaya kita dalam meningkatkan kepesertaan aktif JKN akan lebih efektif,” tambahnya.
Camat dan Lurah Diminta Turun Langsung Verifikasi Data
Sementara itu, Wali Kota Batu Nurochman juga mengeluarkan instruksi strategis kepada camat dan kepala desa untuk turun langsung melakukan verifikasi data di lapangan.
“Camat dan Lurah adalah ujung tombak. Validasi data harus akurat agar intervensi pemerintah tepat sasaran, terutama bagi warga kurang mampu yang iurannya harus ditanggung negara (PBI),” ujar Cak Nur, sapaan akrabnya.
Cak Nur menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari visi Batu SAE yang juga mencakup pemerataan dokter dan tenaga medis hingga ke level desa, layanan homecare, hingga upaya promotif-preventif ke desa-desa.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memastikan seluruh masyarakat Kota Batu mendapatkan perlindungan kesehatan yang optimal.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, pemerintah berharap proses validasi data kepesertaan JKN semakin akurat, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga status kepesertaan tetap aktif demi menjamin akses pelayanan kesehatan yang berkelanjutan.
Baca juga: Cegah Inflasi, Pemkot Batu Mulai Intervensi Lewat Gerakan Pangan Murah Jelang Lebaran 2026
Rendahnya angka kepesertaan aktif di suatu daerah juga dapat berdampak pada beban finansial daerah. Pasalnya, ketika status JKN warga tidak aktif, beban pembiayaan kerap kembali ke skema bantuan sosial daerah yang anggarannya terbatas.
Dengan sinergi antara BPJS Kesehatan, perangkat daerah, dan media massa, Pemkot Batu optimistis sisa 19 persen warga pasif ini segera teraktivasi kembali sehingga pemerataan hak kesehatan dapat terwujud.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter : M Ulul Azmy
redaktur: jatmiko
