New York, Tugumalang.id – Kebangkitan kecerdasan buatan (AI) menjadi sorotan utama dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (24/9/2025). Para pemimpin dunia dan diplomat sepakat bahwa AI memiliki potensi besar untuk mendukung perdamaian, pembangunan, hingga penelitian medis. Namun, di sisi lain, teknologi ini juga membawa risiko besar jika jatuh ke tangan yang salah, terutama terkait penggunaan militer dan penyebaran disinformasi.
Seperti dilansir Associated Press (AP), Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dalam pidato pembukaan menegaskan bahwa AI akan memengaruhi perdamaian dan keamanan internasional. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana dunia mengarahkan pengaruh AI agar digunakan secara bertanggung jawab.
“AI dapat memperkuat pencegahan konflik, mengantisipasi kerawanan pangan, mendukung pembersihan ranjau, hingga mendeteksi potensi kekerasan. Namun, tanpa batasan, AI juga bisa menjadi senjata,” tegas Guterres.
AI: Antara Harapan dan Ancaman
Wakil Perdana Menteri Inggris David Lammy menyebut AI mampu menjaga logistik real-time, menganalisis sentimen dengan akurat, dan menyediakan sistem peringatan dini. Meski demikian, ia memperingatkan risiko serius jika AI digunakan dalam konflik bersenjata, seperti salah perhitungan militer, eskalasi tak terduga, hingga munculnya bot obrolan bertenaga AI yang dapat memicu konflik.
Sejak kemunculan ChatGPT sekitar tiga tahun lalu, AI telah menjadi topik utama di dunia. Perusahaan teknologi terus mengembangkan sistem yang lebih canggih, meski para pakar memperingatkan ancaman eksistensial—mulai dari pandemi rekayasa, misinformasi berskala besar, hingga risiko AI yang lepas kendali.
Baca juga: Menjelajahi Kekuatan Kecerdasan Buatan (AI): 13 Panduan Penggunaan yang Bijak dan Bertanggung Jawab
Upaya Tata Kelola Global AI
PBB kini tengah mendorong pembentukan arsitektur tata kelola baru untuk mengendalikan penggunaan AI. Bulan lalu, Majelis Umum mengesahkan resolusi pembentukan dua badan utama: forum global dan panel ahli ilmiah independen. Langkah ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya tata kelola internasional AI.
Pertemuan Dewan Keamanan PBB kali ini juga menyoroti bagaimana AI bisa diterapkan sesuai hukum internasional dan mendukung misi perdamaian. Menteri Luar Negeri Sierra Leone, Timothy Kabba, menekankan pentingnya memastikan AI tidak digunakan militer tanpa pengawasan manusia.
“Dewan harus mendorong praktik terbaik, memastikan peran manusia tetap dominan dalam operasi militer, dan menjamin kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional,” ujar Kabba.
Baca juga: Seperti Inilah Kecerdasan Buatan (AI) Bagi Siswa di Masa Depan
Kekhawatiran Negara Berkembang: “Kolonialisme Digital”
Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis membandingkan tantangan AI dengan senjata nuklir, menegaskan bahwa Dewan harus berperan besar dalam pengaturannya.
Sementara itu, Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud memperingatkan risiko “kolonialisme digital” di Afrika. Ia menekankan perlunya kemitraan global agar AI tidak memperlebar kesenjangan, melainkan menjadi alat kemajuan bersama.
Kekhawatiran serupa diungkapkan Menteri Luar Negeri Aljazair Ahmed Attaf, yang menyebut hanya 10 dari 55 negara anggota Uni Afrika yang memiliki regulasi terkait teknologi informasi. Menurutnya, hal ini mengancam kedaulatan digital di benua Afrika.
Kesimpulan
Pertemuan Dewan Keamanan PBB menegaskan bahwa AI bukan sekadar tren teknologi, melainkan isu global yang akan menentukan arah perdamaian, keamanan, dan keadilan di masa depan. Dengan tata kelola yang tepat, AI bisa menjadi alat untuk kesejahteraan manusia. Namun tanpa regulasi, teknologi ini berpotensi menjadi ancaman baru bagi dunia.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
redaktur: jatmiko
