Tugumalang.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Perempuan untuk tahun 2023, pada Kamis (17/2/2022).
Hal ini dilakukan untuk mewujudkan Kota Malang yang inklusif dan ramah perempuan.
Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan bahwa kegiatan ini membahas peran penting kaum perempuan dalam pembangunan dengan menginventarisir usulan yang belum terakomodir.
“Tujuannya adalah bagaimana menguatkan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan gendernya, bagaimana supaya tidak ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Malang,” harapnya.
Untuk itu, lanjut Sutiaji, pihaknya berkomitmen menguatkan sinergi dalam seluruh aspek pembangunan di Kota Malang dengan melibatkan komunitas perempuan sehingga ada nilai kemajuan yang signifikan.
“Maka dari itu, perlu adanya evaluasi dan inventarisir permasalahan. Salah satunya, adanya penurunan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi 51, maka harus benar-benar di cek, bener gak kejadiannya sekian, atau malah bisa jadi lebih,” imbuhnya.
Maka, Kelompok Kerja (Pokja) di masing-masing tingkat RT maupun tingkat RW harus terus dikuatkan, utamanya dalam hal menerima laporan. “Jangan sampai pelapor malah menjadi korban berikutnya dan lebih keras lagi,” paparnya.
Lebih jauh, imbuh pria berkacamata ini, jumlah penduduk di Kota Malang ada 843.810 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 419.901 orang dan perempuan sebanyak 423.909 orang.
Dari jumlah tersebut, menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak 50,24 persen dari jumlah laki-laki. “Hal ini menunjukkan perempuan di Kota Malang memiliki peran penting dan strategis dalam menyukseskan pembangunan di Kota Malang,” katanya.
Dalam pembangunan yang responsif gender, kata dia, penting dipahami adanya partisipasi perempuan dan laki-laki yang setara bukan ketimpangan agar dapat dipastikan akses dan manfaat pembangunan dapat dibagi dengan adil dan dinikmati secara bersama-sama pula.
“Ada lima hak utama perempuan yaitu hak dalam ketenagakerjaan, hak dalam kesehatan, hak dalam pendidikan, hak dalam perkawinan dan keluarga, serta hak dalam kehidupan publik dan politik. Perwujudan hak-hak tersebut menjadi komitmen Pemerintah Daerah yang tersurat dalam misi ketiga RPJMD 2018-2023,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu mengatakan bahwa Musrenbang Perempuan ini diharapkan dapat menjaring aspirasi dan keterlibatan aktif perempuan di Kota Malang dalam pembangunan.
“Melalui kegiatan ini pula diharapkan mampu memperkuat tahapan Kota Malang membangun kesetaraan gender dan inklusi sosial,” inginnya.
Disampaikan, untuk RKPD tahun 2023 mendatang terdapat 46 usulan Musrenbang Perempuan yang dapat diterima dan diteruskan dalam forum lintas perangkat daerah.(ads)
Reporter: Feni Yusnia
Editor: Lizya Kristanti
