Kinerja Tata Kelola Keuangan Pemkot Batu Dapat Rapor Merah

BATU | TuguMalang.id – Kementerian Keuangan Republik Indonesia memberikan nilai jelek terkait kinerja Pemerintah kota Batu dalam sejumlah sektor. Mulai tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum hingga pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penilaiannya, Kemenkeu menggolongkan nilai Pemkot Batu ke dalam nilai E untuk Kemandirian Tata Kelola Keuangan Daerah Kota Batu. Sementara untuk Kategori Sistem Informasi Keuangan Daerah juga dinilai E. Dari angka minimal 95, Kota Batu hanya mendapatkan 26. Dalam hal pelayanan dasar publik, angka partisipasi murni mendapatkan nilai C.

Di lain sektor, peta mutu pendidikan di Kota Batu juga masuk kategori penilaian E. Penilaian E juga diberikan kepada sektor Balita yang mendapatkan imunisasi lengkap.

Adapun, masih ada sejumlah sektor yang dinilai. Semua data itu bisa diakses pada situs resmi Kemenkeu pada laman Dana Insentif Daerah (DID). DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu.

Tujuannya untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Anggota DPRD Batu, Nurochman berharap penilaian itu bisa menjadi bahan untuk mengoreksi diri. Pasalnya, baik buruknya kinerja itu nantinya akan berpengaruh pada dana insentif daerah dari dana APBN. ”Saya kira perlu segera dilakukan evaluasi menyeluruh,” tegas Politisi PKB ini.

Nurochman menjelaskan jika PAD Kota Batu bisa dibilang masih minim. Tak seperti yang digembor-gemborkan bahwa ekonomi daerah terus bertumbuh.

“Seharusnya PAD berbanding lurus dengan klaim pertumbuhan ekonomi. Tapi nyatanya, target PAD Kota Batu tidak pernah tercapai, masih selalu di bawah Rp 200 miliyar,” ujarnya.

Hal senada ditegaskan Heli Suyanto, Wakil Ketua DPRD Kota Batu agar eksekutif introspeksi agar tidak bekerja sekadar menggugurkan kewajiban. Sebagai pemerintah, perlu langkah inovasi pelyanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Menurut dia, padahal anggaran untuk tunjangan para pegawai di Pemkot Batu cukup besar. Namun ternyata nilainya masih begitu-begitu saja. Ke depan, pihak legislatif akan pikir-pikir lagi untuk menyetujui anggaran tunjangan untuk pegawai dinas.

Heli mengatakan dari pihak legislatif juga beberapa kali sudah mengkoordinasikan hal itu, namun tidak ada terlihat kinerja yang signifikan, terutama sektor pendidikan dan kesehatan.

“Pegawai sudah mendapatkan gaji dan TPP. Tapi ternyata capaian kinerjanya tidak maksimal. Kan mereka dapat TPP yang besar, tapi hasil kinerjanya kayak gitu, sangat disayangkan,” ujarnya.

Reporter: Ulul Azmy
editor: jatmiko