Jalan Tembus Sumberejo-Songgokerto Kota Batu Diblokade Warga, Ini Penyebabnya

Blokade dilakukan warga setempat sekaligus pemilik lahan, Suwondo. Ia memasang palang pembatas dari bambu dan tumpukan bongkahan batu sehingga kendaraan roda empat tidak bisa melintas.

Akibat penutupan itu, pengendara roda dua maupun roda empat terpaksa melewati jalur alternatif di kawasan persawahan. Kondisi tersebut turut mengganggu mobilitas masyarakat, terutama akses keluar-masuk menuju Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Izzah dan jalan raya.

Kuasa hukum Suwondo, Suparmin, menjelaskan penutupan jalan dipicu ketidakjelasan skema ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab menyelesaikan persoalan lahan. Sebagian tanah milik Suwondo diketahui digunakan untuk pembangunan jalan tembus tersebut.

“Pak Suwondo merasa tidak ada kejelasan soal ganti rugi sampai hari ini, apakah tanahnya akan diganti rugi uang atau tukar guling tanah lagi, lalu siapa yang tanggung jawab. Karena tidak ada kepastian jalan tersebut akhirnya diblokade dan ditutup,” ungkap Suparmin, Kamis (11/11/2026).

Baca juga: Audiensi Pembukaan Blokade Jalan Tembus Griya Shanta Kota Malang Berlangsung Alot

Sengketa lahan ini bermula pada 2021, ketika Pemkot Batu melalui Dinas PUPR mengerjakan proyek jalan tembus Songgokerto-Sumberejo menggunakan APBD. Jalur tersebut diproyeksikan menjadi fasilitas umum sekaligus akses penghubung strategis.

Menurut Suparmin, pihak dinas saat itu mengklaim telah ada kesepakatan penyerahan lahan dari warga tanpa ganti rugi uang. Sebagai kompensasi, Pemkot Batu berjanji menanggung pengurusan sertifikat tanah warga. Namun, janji tersebut tidak terealisasi sehingga warga harus mengurus sertifikat secara mandiri.

Ganti Rugi Lahan 350 Meter Persegi Belum Tuntas

Khusus lahan Suwondo, sekitar 350 meter persegi tanah pertanian digunakan untuk badan jalan. Sebagai gantinya, direncanakan pemberian tanah pengganti seluas 700 meter persegi. Skema tersebut berawal dari komitmen antara Suwondo dan pihak Ponpes Al-Izzah.

Namun, hingga setahun setelah jalan diresmikan pada akhir 2022, penyerahan tanah pengganti tak kunjung terealisasi. Karena persoalan tersebut tidak kunjung selesai, Suwondo menunjuk Suparmin sebagai kuasa hukum pada 2024.

Sejumlah upaya penyelesaian secara kekeluargaan sempat dilakukan. Termasuk mengubah skema kompensasi dari tukar guling menjadi jual beli. Meski demikian, proses pemecahan sertifikat terkendala sertifikat induk milik pihak Al-Izzah yang diperlukan untuk proses tersebut.

Karena penyelesaian terus berlarut-larut, Suwondo akhirnya membatalkan skema tukar tanah dan menuntut ganti rugi tunai kepada Pemkot Batu.

“Kami melayangkan somasi resmi kepada Pemkot Batu sekitar bulan Juli hingga Agustus 2026 lalu. Kami tegaskan, hubungan hukum klien kami adalah dengan Pemkot Batu selaku penyelenggara proyek dan pengguna anggaran APBD, bukan dengan pihak Ponpes Al-Izzah,” tegas Suparmin.

Menindaklanjuti somasi tersebut, Pemkot Batu sempat menggelar musyawarah yang melibatkan Sekda, Dinas PUPR, Bagian Aset, Bagian Hukum, BPN, Camat Batu, hingga kepala desa/lurah setempat. Namun, pertemuan itu belum menghasilkan kesepakatan.

Pemkot Batu justru mengarahkan Suwondo agar menyelesaikan ganti rugi secara mandiri dengan pihak Ponpes Al-Izzah.

Pemkot Batu Diminta Bertanggung Jawab

Arahan tersebut ditolak pihak Suwondo. Suparmin menilai tanggung jawab penyelesaian lahan sepenuhnya berada di tangan Pemkot Batu sebagai pelaksana proyek.

Baca juga: Tolak Retribusi, Warga Buka Paksa Portal Jalan Tembusan Malang-Blitar di Area Bendungan Lahor

“Kalau Pemkot mengarahkan klien kami meminta ganti rugi ke Al-Izzah, itu salah besar dan fatal secara hukum. Pengambil lahan dan pembuat proyek jalan adalah Pemkot Batu. Klien kami bisa terkesan memeras pihak luar jika menuntut ke Al-Izzah. Pemkot yang harus bertanggung jawab,” terang Suparmin.

Persoalan ini semakin menyita perhatian setelah terungkap dalam rapat musyawarah bahwa lahan jalan tembus yang dibangun menggunakan APBD hingga puluhan miliar rupiah tersebut ternyata belum tercatat secara resmi sebagai aset Pemkot Batu.

Kondisi itu memperpanjang ketidakpastian yang dihadapi Suwondo. Hingga kini, pihaknya masih menuntut kepastian ganti rugi atas lahan yang telah digunakan untuk pembangunan jalan tembus tersebut.