Malang, Tugumalang.id – Isu kelangkaan Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram menerpa Kota Malang. Faktanya, sejumlah penjual LPG 3 Kg eceran di Kota Malang kehabisan pasokan. Indikasi LPG subsidi salah sasaran hingga minimnya pengawasan pendistribusian mencuat.
Terpantau, 4 kios penjualan LPG 3 Kg mulai eceran hingga pangkalan di Kota Malang kehabisan pasokan atau kosong saat ditemui. Mulai di wilayah Kelurahan Oro Oro Dowo, Kiduldalem, Kotalama hingga Buring.
“Iya sepekan terakhir memang agak susah. Di sini kosong mulai 3 hari lalu. Saya ada 21 tabung LPG,” kata Rustiani, penjual LPG 3 Kg eceran di Buring, Rabu (14/6/2023).
Selain itu, pedagang LPG eceran di Oro Oro Dowo, Riawan juga mengaku kosong. Terdapat 10 tabung LPG di kiosnya habis terjual.
“Sekarang kosong, memang banyak yang cari. Kabarnya daerah lain juga langka,” ucapnya.
Selanjutnya, penjual LPG eceran di Kotalama, Mulyadi juga mengaku kehabisan pasokan LPG sejak 5 terakhir. Dari 10 tabung LPG yang dia miliknya, seluruhnya kosong tanpa isi.
“Ini sudah habis, kosong sudah 5 hari. Sekarang ribet belinya harus pakai KTP juga,” kata dia.
BACA JUGA: Stok LPG 3 Kilogram di Kota Batu Langka, Ada Dugaan Penimbunan
Di sisi lain, pangkalan LPG 3 Kg di Kiduldalem yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa punya 100 tabung LPG. Namun seluruhnya kosong.
“Kalau di pangkalan ini, dijual untuk rumah tangga dan UKM. Untuk rumah tangga, paling banyak sebulan 3 tabung. Kalau UKM kecil kayak pedagang gorengan paling banyak 10,” ungkapnya.
Dia juga menyebutkan bahwa beberapa penjual LPG eceran disekitarnya mengalami kelangkaan atau kehabisan pasokan dalam beberapa hari terakhir.
“Di daerah sini kan juga langka, penjual yang di belakang itu lo banyak yang kosong,” kata dia.
“LPG langka kan karena banyak pengusaha besar pakai LPG ini juga,” imbuhnya.
Terpisah, Sales Brand Manager Depo Pertamina Malang, Ahmad Ubaidillah mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan sidak di lapangan atas isu kelangkaan LPG 3 Kg itu. Hasilnya, stok tersedia di penjual LPG pangkalan dan pembelian konsumen lancar.
“Untuk (hasil) sidak ke pangkalan, kondisi stok tersedia dan pembelian ke konsumen normal. Kami juga tegaskan untuk tidak melayani pengecer diluar ketentuan,” ucapnya.
Namun disisi lain, dia juga menyebut penyaluran LPG subsidi itu terindikasi telah salah sasaran. Dikatakan, ada indikasi bahwa pengusaha pengusaha resto di Kota Malang turut menikmati atau menggunakan LPG subsidi itu.
“Kemari Cobek Kitchen Jalan Sigura Gura pakai sekitar 10 tabung LPG 3 Kg,” ungkapnya.
“Kami sudah memberikan teruran dan langsung meminta agar tukar dengan LPG Bright Gas yang bukan subsidi,” imbuhnya.
Dia juga menyampaikan bahwa LPG 3 Kg dilarang dimanfaatkan oleh pengusaha restoran, hotel, usaha binatu, usaha batik, usaha peternakan, usaha pertanian, usaha tani tembakau hingga usaha jasa las.
Aturan itu telah tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Migas No.B-2461/MG.05/DJM/2022 tentang pelaksanaan penyaluran BBM dan LPG melalui penyaluran serta sub penyaluran LPG tabung 3 Kg.
Berdasarkan Perpres No.104/2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG 3 Kg, sasaran masyarakat yang berhak memanfaatkan LPG 3 Kg adalah kelompok rumah tangga dan usaha mikro.
Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi menyampaikan bahwa kondisi pendistribusian LPG 3 Kg di lapangan sudah tak melihat faktor latar belakang perekonomian dari konsumen. Warga yang kaya dan kurang mampu bisa dengan mudah mendapatkannya.
“Padahal LPG 3 Kg itu untuk warga prasejahtera atau kurang mampu, regulasinya seperti itu,” ucapnya.
“Saya melihat kontrol pendistribusian LPG ini sangat lemah,” imbuhnya.
Arif menyampaikan bahwa pendistribusian LPG subsidi di kampung kampung juga mulai berkurang bahkan kekurangan pasokan. Untuk itu, dia meminta Pemkot Malang harus turun tangan untuk mencari tahu penyebab masalah ini.
“Kontrol pendistribusian LPG di lapangan agar tepat sasaran itu tidak terjadi sampai hari ini,” tuturnya.
“Pertamina dan Pemkot Malang harus kerjasama mengawasi ini. Selama ini rasanya blank, artinya tidak ada koordinasi dengan baik,” imbuhnya.
Dia mengatakan akan segera mendesak Pemkot Malang dan pihak Pertamina Malang untuk bisa segera memecahkan persoalan pendistribusian LPG subsidi yang salah sasaran ini.
“Pengawasannya tidak ada, saya berani mengatakan tidak ada (pengawasan). Karena di lapangan orang kaya bebas saja beli LPG melon,” tandasnya.
Reporter: M Sholeh
editor: jatmiko
