Oleh: Zainal Habib*
Setiap tanggal 2 Mei, bangsa ini kembali memperingati Hari Pendidikan Nasional. Spanduk dipasang, upacara digelar, dan pidato disampaikan. Nama Ki Hadjar Dewantara kembali dihadirkan sebagai tokoh yang memperkenalkan pendidikan nasional, di mana setiap anak memiliki hak untuk mengenyam pendidikan.
Di balik suasana perayaan tersebut, muncul satu pertanyaan mendasar yang terus berulang: sejauh mana janji pendidikan untuk seluruh rakyat Indonesia benar-benar telah terpenuhi?
Momentum ini semestinya tidak berhenti pada seremoni tahunan. Hari Pendidikan Nasional seharusnya menjadi ruang refleksi nasional untuk menilai apakah sekolah telah menjadi ruang yang adil, apakah guru benar-benar dihormati, serta apakah seluruh anak Indonesia memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan.
Pendidikan tidak sekadar berbicara tentang gedung, kurikulum, atau angka kelulusan. Lebih dari itu, pendidikan menyangkut masa depan manusia dan arah kemajuan bangsa. Di tengah berbagai capaian yang patut diapresiasi, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.
Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan
Berbagai persoalan klasik masih terus berulang setiap tahun, mulai dari ketimpangan kualitas, akses yang belum merata, kesejahteraan guru, hingga tantangan digitalisasi dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan zaman.
Di satu sisi, Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan dalam akses pendidikan.
Angka Partisipasi Kasar pendidikan dasar telah melampaui 100 persen, sementara Angka Partisipasi Sekolah usia 7–12 tahun mendekati 99 persen. Pembangunan ruang kelas terus dilakukan, ratusan ribu unit direhabilitasi, dan akses pendidikan tinggi semakin terbuka dengan angka partisipasi kasar mencapai sekitar 31 persen.
Baca juga: Presiden Prabowo di Hari Guru Nasional 2025 Soroti Pendidikan hingga Pemberantasan Korupsi
Namun demikian, akses tidak serta-merta menghadirkan keadilan. Anak-anak di kota besar dengan fasilitas lengkap memiliki peluang jauh lebih besar dibandingkan mereka yang berada di daerah terpencil.
Di wilayah terpencil, berbagai kendala masih menjadi hambatan utama, seperti:
• Infrastruktur sekolah yang belum layak
• Akses internet yang terbatas
• Ketiadaan laboratorium
• Keterbatasan buku pelajaran
• Kekurangan tenaga pengajar
Sebaliknya, di kota besar, sekolah berlomba menghadirkan fasilitas modern, kelas internasional, dan program unggulan. Ketimpangan ini menciptakan jurang kualitas pendidikan yang nyata antardaerah.
Guru sebagai Fondasi, Bukan Sekadar Simbol
Dalam setiap peringatan Hari Pendidikan Nasional, guru selalu ditempatkan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Namun, penghormatan tidak boleh berhenti pada simbol dan retorika.
Dengan jumlah lebih dari 3,3 juta orang, guru menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia nasional. Tanpa kualitas dan kesejahteraan yang memadai, cita-cita Indonesia Emas 2045 sulit diwujudkan.
Faktanya, masih banyak guru menghadapi berbagai persoalan serius, antara lain:
• Kesejahteraan yang belum layak
• Beban administrasi yang berlebihan
• Ketidakpastian status kerja
• Keterbatasan akses pengembangan kompetensi
Baca juga: Upacara Hardiknas 2025, LLDIKTI Wilayah VII Soroti Pendidikan Bermutu dan Kolaboratif
Guru non-ASN atau honorer masih mencapai ratusan ribu orang, dengan sebagian menerima penghasilan jauh di bawah standar. Bahkan, ada yang hanya memperoleh Rp 300.000 hingga Rp 1 juta per bulan, terutama di daerah terpencil.
Di sisi lain, tuntutan terhadap guru semakin kompleks. Mereka tidak lagi hanya menyampaikan materi, tetapi juga berperan sebagai fasilitator, pembimbing karakter, pendamping psikologis, sekaligus pengguna teknologi digital.
Distribusi guru yang timpang semakin memperparah kondisi. Di kota besar terjadi kelebihan tenaga pendidik, sementara di daerah tertinggal satu guru harus menangani beberapa kelas sekaligus.
Kebijakan dan Kurikulum yang Terus Berubah
Salah satu tantangan lain dalam dunia pendidikan adalah perubahan kebijakan dan kurikulum yang terlalu sering terjadi. Setiap pergantian kepemimpinan kerap diikuti dengan penyesuaian arah kebijakan baru.
Meski perubahan tersebut bertujuan baik, frekuensi yang terlalu tinggi justru menimbulkan kelelahan di lapangan. Guru harus terus beradaptasi dengan sistem, istilah, dan metode evaluasi yang berbeda.
Akibatnya, fokus pendidikan kerap bergeser pada kepatuhan administratif, bukan pada kualitas proses pembelajaran itu sendiri.
Padahal, esensi pendidikan tetap sama, yaitu membentuk manusia yang:
• Cerdas dan berkarakter
• Mampu berpikir kritis
• Bisa bekerja sama
• Memberi manfaat bagi masyarakat
Kurikulum yang ideal seharusnya memberi ruang kreativitas bagi guru, relevan dengan kebutuhan masa depan, serta konsisten dalam penerapannya.
Transformasi Digital dan Tantangan Baru
Pandemi menjadi titik balik percepatan transformasi digital dalam pendidikan. Pembelajaran daring, kelas virtual, dan pemanfaatan teknologi menjadi bagian dari sistem pendidikan saat ini.
Ini merupakan perkembangan positif. Anak-anak Indonesia perlu akrab dengan teknologi agar mampu bersaing secara global.
Namun, transformasi ini juga menghadirkan tantangan baru, seperti:
• Ketimpangan akses perangkat dan internet
• Kesiapan guru dalam penggunaan teknologi
• Kesenjangan kualitas pembelajaran digital
Selain itu, derasnya arus informasi juga memunculkan tantangan literasi. Anak-anak tidak hanya perlu mampu mengakses informasi, tetapi juga harus memiliki kemampuan berpikir kritis, etika digital, dan kebijaksanaan dalam menggunakannya.
Pendidikan, Dunia Kerja, dan Karakter Bangsa
Masalah lain yang tak kalah penting adalah kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan lapangan kerja. Banyak lulusan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya, sementara industri membutuhkan keterampilan praktis dan adaptif.
Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya selaras dengan dinamika ekonomi modern.
Karena itu, diperlukan langkah konkret seperti:
• Penguatan kerja sama dengan industri
• Program magang dan proyek nyata
• Pembelajaran berbasis masalah
• Pengembangan soft skills
Di sisi lain, pendidikan karakter juga tidak boleh terabaikan. Fenomena perundungan, kekerasan, dan intoleransi menunjukkan pentingnya pembentukan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, disiplin, dan empati.
Nilai karakter tidak cukup diajarkan melalui teori, tetapi harus hadir dalam praktik sehari-hari di sekolah, melalui keteladanan guru dan budaya lingkungan pendidikan yang sehat.
Momentum Refleksi dan Arah Masa Depan
Hari Pendidikan Nasional seharusnya menjadi titik evaluasi bersama untuk memperkuat komitmen dalam membangun pendidikan yang lebih baik.
Pemerintah telah menunjukkan komitmen melalui alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN. Namun, efektivitas penggunaannya perlu terus ditingkatkan, terutama dalam:
• Peningkatan kualitas guru
• Pemerataan sarana pendidikan
• Penguatan kualitas pembelajaran
Sinergi berbagai pihak juga menjadi kunci. Pemerintah daerah, dunia usaha, orang tua, dan masyarakat harus bersama-sama membangun ekosistem pendidikan yang kuat.
Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan tidak diukur dari angka semata, melainkan dari kualitas manusia yang dihasilkan: generasi yang percaya diri, cerdas, berakhlak, dan memiliki kesempatan yang adil.
Jika pendidikan berhasil, maka kemiskinan dapat diputus, ketimpangan dipersempit, dan masa depan bangsa akan lebih cerah.
Sebaliknya, jika gagal, berbagai persoalan sosial akan terus diwariskan.
Karena itu, Hari Pendidikan Nasional tidak boleh berhenti sebagai seremoni. Ia harus diwujudkan dalam kebijakan yang konsisten, keberpihakan yang nyata, serta kerja kolektif yang berkelanjutan.
Janji pendidikan Indonesia memang belum sepenuhnya tuntas. Namun, janji itu masih bisa ditepati, selama bangsa ini benar-benar menempatkan sekolah, guru, dan anak-anak sebagai pusat masa depan.
Sebab di ruang kelas hari ini, masa depan Indonesia sedang ditentukan.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
* Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Ketua PP Ikatan Sarjana NU (PP ISNU)
