MALANG| TuguMalang.id – DPRD Kota Malang menyoroti kinerja Pemerintah Kota Malang tak kunjung menyelesaian empat persoalan klasik yang ada di Kota Malang. Sorotan itu mencuat dalam Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2023 pada Senin (18/7/2022).
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menjelaskan bahwa KUA PPAS sangat penting untuk menentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) Wali Kota Malang periode 2018-2023 ini.
“Sehingga kami ingin menekankan pada permasalahan permasalahan klasik yang belum bisa diselesaikan selama 4 tahun terakhir ini,” ucapnya.
Made menyampaikan bahwa hampir semua fraksi di DPRD Kota Malang bahkan juga menyoroti hal yang sama. Mulai persoalan kekosongan jabatan, persoalan pasar, banjir dan angka kemiskinan.
“Pertama, tentu berkaitan kekosongan jabatan OPD yang belum diisi. Kedua, terkait masalah pasar. Ketiga, infrastruktur yang mengatasi banjir. Keempat tentang penekanan angka kemiskinan,” bebernya.
“Masalah masalah yang kami tekankan ini, semoga di KUA PPAS 2023 bisa dimasukan semua,” imbuhnya.
Dia mengatakan, pihaknya tak menutup kemungkinan untuk merombak usulan usulan yang ada. Sebab, dia berharap rancangan KUA PPAS APBD 2023 bisa selesai sesuai rencana.
“Dan mudah mudahan bisa diwujudkan semua apa yang jadi visi misi yang dituangkan di RPJMD dan janji beliau selama memimpin bisa terlaksana dengan baik,” tutup Politisi PDI Perjaungan itu.
Reporter: M Sholeh
Editor: jatmiko
—
Terima kasih sudah membaca artikel kami. Ikuti media sosial kami yakni Instagram @tugumalangid , Facebook Tugu Malang ID ,
Youtube Tugu Malang ID , dan Twitter @tugumalang_id
