Malang, Tugumalang.id – DPRD Kota Malang menegaskan pentingnya pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 benar-benar diarahkan untuk prioritas pembangunan daerah sekaligus mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang terkait rancangan perubahan KUA-PPAS APBD 2025, yang digelar di Gedung DPRD Kota Malang pada Jumat (29/8/2025).
Fokus Anggaran pada Pembangunan Daerah
Banggar DPRD Kota Malang mendorong Pemerintah Kota Malang agar pengalokasian APBD lebih diarahkan pada belanja daerah yang mendukung pencapaian target kinerja dan prioritas pembangunan sesuai RPJMD Kota Malang 2024–2026.
Selain itu, belanja daerah juga diharapkan mampu mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kota Malang dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta ketentuan hukum yang berlaku.
“Kemarin kan banyak efisiensi, artinya ada beberapa anggaran yang mesti dialokasikan ke hal-hal penting sesuai Inpres,” ujar Amithya Ratnanggani Sirraduhita, Ketua DPRD Kota Malang.
PSN di Kota Malang Harus Didukung APBD
Amithya menekankan, sejumlah PSN yang ada di Kota Malang seperti Sekolah Rakyat, Program Makan Bergizi Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, hingga Koperasi Merah Putih harus berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
“Yang kami garis bawahi, PSN yang ada lokusnya di Kota Malang. Kami sudah beberapa kali koordinasi, harapannya bisa disambut dengan baik,” jelasnya.
Karena itu, DPRD berharap APBD Kota Malang dapat menjadi backup bagi pelaksanaan program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Bagaimanapun PSN ini bagus untuk masyarakat. Sehingga ini yang kami tekankan agar bisa dibackup oleh APBD,” tegas Amithya.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa dalam penetapan APBD perubahan, pihaknya telah berkonsultasi dengan Pemprov Jatim hingga pemerintah pusat.
“Jadi dalam KUA PPAS ini tentu kami hanya tinggal menetapkan sesuai dengan kebijakan pusat, seperti PSN yang memeng harus kami alokasikan di dalam APBD perubahan,” urainya.
“Tentu kami harus mengimbangi, kan ada pergeseran dan ada nilai yang harus dikeluarkan. PSN ini ada sekolah rakyat, MBG, cek kesehatan gratis hingga koperasi merah putih,” tandasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter: M Sholeh
redaktur: jatmiko
Foto: Foto:
