BPJS Kesehatan Pertahankan Predikat Wajar Tanpa Modifikasi

Tugumalang.id – BPJS Kesehatan mempertahankan predikat Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk laporan keuangan tahun 2021 dari akuntan publik di tengah pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan 2021, secara hybrid, pada Selasa (5/7/2022).

“Capaian tersebut merupakan predikat WTM kedelapan secara berturut-turut yang diraih sejak BPJS Kesehatan beroperasi tahun 2014, dan predikat ke-30 sejak era PT Askes (Persero),” ujar Ghufron Mukti.

Gufron memaparkan bahwa posisi keuangan BPJS Kesehatan per tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia sesuai dengan audit dari Kantor Akuntan Publik.

Selain itu, capaian Dana Jaminan Sosial (DJS) di tahun 2021 dinyatakan surplus. Hal tersebut dibuktikan dari aset neto yang yang dimiliki hingga akhir tahun 2021 sebesar Rp 38,7 triliun.

“Posisi aset neto ini masuk dalam kategori sehat dan mampu memenuhi 5,15 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan,” kata Gufron.

Selain WTM, beberapa capaian yang berhasil diraih BPJS Kesehatan pada 2021 di antaranya dari aspek kepesertaan. Per Januari 2022, jumlah kepesertaan Program JKN mencapai 235,7 juta jiwa atau sekitar 86 persen dari total penduduk Indonesia.

Seiring dengan jumlah pertumbuhan kepesertaan JKN, BPJS Kesehatan juga memperluas akses layanan di fasilitas kesehatan. Hingga akhir Desember 2021, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.608 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 2.810 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atau Rumah Sakit (RS).

Kata dia, di masa pandemi COVID-19, BPJS Kesehatan menghadirkan pelayanan secara digital dan pemanfaatan teknologi revolusi industri 4.0 yang bisa diakses peserta kapan saja dan di mana saja, di antaranya Antrean Online, layanan telekonsultasi, hingga Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (Pandawa).

Sampai dengan akhir tahun 2021, jumlah pemanfaatan pelayanan melalui Pandawa mencapai 4,3 juta pemanfaatan yang terdiri dari layanan administrasi kepesertaan dan informasi layanan.

Selain itu, sistem antrean online yang terkoneksi dengan Mobile JKN sudah mencapai 21.066 FKTP dan 1.433 RS.

Kemudian, masih kata Gufron, hingga 31 Desember 2021, jumlah pemanfaatan pelayanan kesehatan terhadap kunjungan sakit dan kunjungan sehat sebanyak 392,9 juta kunjungan atau sebanyak 1,1 juta per hari, serta pemanfaatan skrining kesehatan selama tahun 2021 sebanyak 2,2 juta skrining.

Berdasarkan aspek kolekting iuran, BPJS Kesehatan mencatat total penerimaan iuran hingga 31 Desember 2021 sebesar Rp 143,3 triliun, lebih besar dari yang ditargetkan. Penerimaan iuran tiap tahunnya cenderung meningkat. Tercatat, total penerimaan iuran tahun 2020 sebesar Rp 139,8 triliun.

BPJS Kesehatan juga mengoptimalkan pemanfaatan fingerprint untuk penerbitan eSEP, validasi klaim rumah sakit secara digital melalui e-VEDIKA, dan memperketat upaya pencegahan fraud di faskes.

Selain itu, kata dia, di tahun 2021, BPJS Kesehatan mulai menerapkan mekanisme pemberian uang muka pelayanan kesehatan kepada rumah sakit dan klinik utama untuk memperlancar arus kas keuangan fasilitas kesehatan. Hal ini dilakukan agar mereka bisa fokus memberikan pelayanan terbaik kepada peserta.

“Besaran uang muka tersebut disesuaikan dengan capaian indikator kepatuhan dan mutu layanan fasilitas kesehatan. Semakin baik layanan rumah sakit kepada peserta JKN, maka kesempatan mendapatkan uang muka akan semakin besar, hingga 60 persen,” beber Gufron.

Di tahun 2022, tambah Gufron, BPJS Kesehatan masih memiliki berbagai tantangan, khususnya dari segi akses, mutu, efisiensi, ekuitas, dan sustainabilitas finansial.

“Sebab itu, kami terus berupaya untuk bersinergi dan berkolaborasi untuk menjawab tantangan dan bersama-sama menjaga penyelenggaraan Program JKN yang berkualitas,” tukasnya.

Reporter: Feni Yusnia

Editor: Lizya Kristanti