Malang, Tugumalang.id – Sebagian orang menganggap pemandangan santri yang berbondong bondong ikut dalam proses pembangunan gedung pondok pesantren, sebagai ekploitasi santri. Hal ini menyeruak pasca tragedi ambruknya gedung di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo. Begini pandangan Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid soal anggapan eksploitasi santri itu.
Hasanuddin Wahid yang akrab disapa Cak Udin menekankan pondok pesantren sudah ada sebelum lembaga pendidikan di Indonesia berdiri. Di tempat ini, santri diajarkan moral dan adab sebagai bangsa Indonesia.
“Santri itu belajarnya nilai, moral, adab dan sebagainya. Ini bisa ditanyakan ke santri seluruh Indonesia, yang diajarkan kiai itu adalah nilai nilai keagungan yang tinggi. Jadi tidak ada yang namanya perbudakan santri,” ucapnya usai mengisi sosialisasi pilar kebangsaan di kampus STAIMA Al-Hikam, Kota Malang, Senin (13/10/2025).
Baca juga: Hasanuddin Wahid Ajak Santri Perkuat Karakter Kebangsaan di Era Digital
Ia tak memungkiri adanya budaya santri yang ikut membantu membangun pesantren. Namun dia juga menekankan bahwa tidak ada pesantren yang meminta santri bekerja keras ikut membangun gedung. Apalagi dengan perintah atas nama kiai.
“Tidak ada santri disuruh kerja keras atas nama kekiaian, itu semua berbasis nilai, tarbiyah dan pendidikan,” imbuhnya.
Untuk itu, Cak Udin menyayangkan munculnya anggapan sebagian masyarakat bahwa ada ekploitasi santri dalam tragedi ambruknya gedung Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo beberapa waktu lalu.
“Beberapa orang gara gara kejadian di Al Khoziny kemarin menganggap santri dieksploitasi,” ujarnya.
Dia meyakini, tak ada praktik eksploitasi santri di lingkungan pesantren. Ia kemudian menunjukkan aktivitas sehat di lingkungan pesantren, terutama di bidang pendidikan.
“STAIMA Al-Hikam Malang bukti nyata bahwa santri sekaligus mahasiswanya tidak ada yang dieksploitasi. Justru mereka belajar keagungan akhlak. Hampir semua pesantren juga begitu,” tegasnya.
Menurutnya, pesantren merupakan pilar pendidikan bangsa yang didirikan para kiai sebagai kontribusi pada pendidikan Indonesia tanpa bantuan anggaran APBD maupun APBN. Dengan vitalnya kontribusi pesantren, ia miris ada pihak pihak yang menginginkan pesantren ditutup pasca tragedi ambruknya Ponpes Al Khoziny.
Baca juga: Sekjen DPP PKB Cak Udin: Kader Jadi Pemimpin Bukan Followers
“Pesantren sudah ada sebelum Republik ini ada. Jangan sampai pilar pendidikan bangsa ini ditutup oleh orang orang yang gak tau sejarah pesantren,” tegasnya.
Dalam insiden ambruknya Ponpes Al Khoziny, Cak Udin mempersilahkan jika pihak kepolisian hendak menegakkan hukum. Namun ia meminta proses penegakan hukumnya harus menjunjung asas keadilan.
“Yang salah silahkan ditindak berdasarkan perundang undangan. Silahkan proses hukum ditegakkan dengan fair dan adil. Banyak kok rumah rumah mewah, bagunan bangunan besar gak ada IMB nya. Tragedi Kanjuruhan dengan korban 135 jiwa juga gak ada yang mau menutup. Jadi kalau mau menutup pesantren berarti dia gak tau sejarah bangsa ini dan itu pola pikir yang salah,” tututnya.
Di sisi lain, Cak Udin yang juga merupakan Anggota DPR RI itu juga merespon wacana pembangunan Ponpes Al Khoziny menggunakan anggaran APBN. Baginya hal itu sah sah saja.
“Memang pesantren selama ini negara memberikan perhatian khusus pada pesantren. Jadi kalau ada rencana dibangun pakai APBN wajar saja. Yang penting proporsional, ada anggarannya dan melalui mekanisme yang sah,” tandasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter: M Sholeh
redaktur: jatmiko
