Tugumalang.id – Geografi Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) di Kalimantan Timur luar biasa unik sekaligus menantang. Dari total luas wilayah yang mencapai 1,8 juta hektar lebih, sekitar 93,24 persennya masih berupa hutan lebat.
Di balik keasrian itu, daerah yang dialiri Sungai Mahakam ini menyimpan risiko bencana yang kompleks. Mulai dari banjir musiman yang sempat mencapai puncaknya pada tahun 2024 lalu, kebakaran hutan, cuaca ekstrem, hingga tanah longsor.
Ironisnya, meski Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Mahulu berada di level “Sedang”, tingkat kesiapsiagaan masyarakatnya ternyata masih tergolong rendah.
Berangkat dari urgensi itulah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mahakam Ulu kembali menggandeng tim ahli dari ITN Malang untuk menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB).
Kerja sama taktis ini dimatangkan lewat agenda Focus Group Discussion (FGD) yang digelar langsung di Mahakam Ulu pada Kamis, 11 Desember 2025. Pertemuan ini menghadirkan para pakar sebagai narasumber dan tenaga ahli ITN Malang.
Kepala Lembaga Pengembangan Kerjasama dan Usaha (LPKU) ITN Malang, Ir. Ardiyanto Maksimilianus Gai, ST., M.Si., MM., menjelaskan, proyek ini merupakan kelanjutan dari komitmen panjang ITN dalam mendampingi Mahulu.
“Secara umum, kami di ITN sudah banyak sekali membantu Mahakam Ulu terkait isu kebencanaan, mulai dari dokumen KRB (Kajian Risiko Bencana), tata ruang, sampai mitigasi. Nah, dokumen RPKB yang digarap sekarang ini sebenarnya adalah perpanjangan tangan atau kelanjutan dari KRB dan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) yang sudah ada sebelumnya. Karena itulah ITN kembali diminta menyusun fase lanjutannya,” ujar Ardiyanto saat ditemui di ruangannya beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Teknik Elektro ITN Malang Edukasi PLTS untuk Wujudkan Kampung Mandiri Energi di Madyopuro
Ardiyanto juga blak-blakan mengenai rumitnya tantangan di lapangan. Masalah paling krusial di Mahulu bukanlah sekadar menghitung potensi bencana, melainkan kondisi geografis yang memutus akses fisik antar kecamatan.
“Kecamatan satu ke kecamatan lain itu tidak terhubung secara fisik dengan baik. Walaupun ada jalan darat, kondisinya belum layak atau belum pengerasan. Pilihan lainnya lewat jalur sungai, tapi kalau airnya surut, perahu tidak bisa lewat. Ini membuat distribusi logistik saat darurat bencana jadi sangat sulit. Makanya, fokus kami juga mengarah pada rekomendasi pembangunan infrastruktur utama, terutama untuk menghubungkan pusat kota ke wilayah seperti Kecamatan Long Apari yang sering langganan kekeringan atau banjir,” tambahnya.
Mengingat kompleksnya masalah tersebut, ITN Malang tidak main-main dan langsung menurunkan tim lintas disiplin, mulai dari ahli Teknik Geodesi, PWK, hingga pakar GIS (Geographic Information System). Untuk menyusun dokumen ini, tim menggunakan metode survei lapangan dan wawancara mendalam dengan berbagai stakeholder terkait.
Baca Juga: Mahasiswa Teknik Mesin ITN Malang Borong Dua Trofi di Porkab Sidoarjo 2026
Melalui pendekatan ini, tim bisa mengukur secara presisi peran tiap dinas saat status darurat ditetapkan, misalnya bagaimana Dinas Kesehatan bergerak menyiapkan obat-obatan, atau bagaimana Dinas PU dan Pertanian memobilisasi bantuan dan alat berat.
Bukan sekadar formalitas pemenuhan undang-undang (UU No. 24/2007 dan PP No. 21/2008), dokumen RPKB ini nantinya akan menjadi pedoman operasional yang sangat taktis.
Di dalamnya dirumuskan rekayasa aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang mengatur alur komando, operasi di lapangan, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, perlindungan kelompok rentan, hingga urusan logistik dan anggaran.
Pendanaannya pun dirancang fleksibel melalui skema APBD, APBN (Dana Siap Pakai BNPB), hingga melibatkan sektor swasta lewat konsep pentahelix.
Proses legalitas dokumen ini dilakukan secara bertahap. Setelah melewati beberapa kali FGD untuk sinkronisasi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Mahulu, dokumen ini nantinya akan di eksistensikan dan menunggu legalitas formal dari pihak BNPB pusat.
Langkah berikutnya, dokumen RPKB ini akan diturunkan lagi menjadi Rencana Kontingensi sektoral yang lebih spesifik, disesuaikan dengan skala prioritas ancaman tertinggi di bumi Mahakam Ulu.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Sumber: Rilis ITN Malang
Editor: Herlianto. A
