Tugumalang.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Kota Malang tahun 2025 mencapai 34,4 ribu jiwa. Kini di tahun 2026, Dinsos P3AP2KB Kota Malang telah menyiapkan strategi untuk bisa benar-benar menekan angka kemiskinan di Kota Malang.
Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito mengatakan bahwa penguatan data menjadi kunci untuk menekan angka kemiskinan. Melalui data yang akurat, penanganan kemiskinan bisa lebih komprehensif.
Baca Juga: Sanusi Ajak PABPDSI Kabupaten Malang Entaskan Kemiskinan
“Jadi kami akan terus memantapkan data yang sebenarnya sudah lebih baik dari tahun tahun sebelumnya. Kalau data kita lebih update, penanganan kemiskinan itu bisa lebih komprehensif,” ucapnya, Sabtu (3/1/2026).
Salah satu data yang akan diperkuat yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kemudian juga Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKT SAM Reborn) sebagai upaya penanganan kemiskinan terintegrasi dan lebih tepat sasaran.
Data data tersebut menurutnya juga sangat diperlukan oleh dinas dinas terkait dalam menjalankan program program strategis di Kota Malang. Melalui penguatan data yang lebih akurat, ia optimis penanganan kemiskinan Kota Malang bisa lebih maksimal.
“Dinas dinas itu juga memerlukan data ini. Sehingga pada saat kami menyajikan data yang akurat ke dinas dinas terkait, data itu sesuai. Sehingga penanganan kemiskinan di Kota Malang nanti semakin holistik,” tuturnya.
Baca Juga: Tembus 11 Besar Penilaian Jatim, Wali Kota Malang Genjot Inovasi Pengentasan Kemiskinan
Berdasarkan catatannya, angka kemiskinan Kota Malang tahun 2025 ada sebanyak 34 ribu jiwa. Meski cenderung turun dibanding tahun 2024, upaya penanganan kemiskinan tetap menjadi prioritasnya.
“Angka kemiskinan kita tahun 2025 ini sudah turun menjadi 3,85 persen dari 3,91 persen di tahun 2024. Kalau jumlahnya sekitar 34 ribu jiwa dan semua itu sudah kami intervensi,” ucapnya.
Selain memperkuat pendataan, pihaknya juga menyiapkan strategi kolaborasi lintas OPD untuk menekan angka kemiskinan Kota Malang. Misalnya dengan mendorong masyarakat memiliki usaha, pelatihan wirausaha hingga penyaluran bantuan sosial.
“Jadi intervensi kami, terkait usaha dari provinsi, lalu pelatihan daru Diskopindag, kemudian dari kami bantuan sosial,” urainya.
“Tapi memang yang terpenting adalah akurasi data. Karena pemerintah pusat itu mengucurkan untuk masyarakat miskin itu kan banyak. Seperti BLT, BLTS, PKH, PKH Plus dan lainnya. Sehingga kalau daerah datanya tidak valid, itu kesulitan,” tandasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter: M Sholeh
Editor: Herlianto. A
