Tugumalang.id – Penguatan tata kelola perusahaan menjadi salah satu tantangan penting bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM), termasuk sektor industri hasil tembakau. Di tengah kompleksitas proses produksi dan tuntutan kepatuhan terhadap regulasi, pelaku usaha dituntut memiliki sistem manajemen yang lebih tertata, transparan, dan akuntabel.
Hal tersebut ditekankan Akademisi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (Unikama), Irma Tyasari, SE, S.Pd, MM, Ak, CA, CPA, CRA, Ph.D., saat mengisi materi Pelatihan Manajerial dan Organisasi untuk Industri Pabrik Rokok (KIM) DBHCHT yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan berkolaborasi dengan Bea Cukai Pasuruan di Kota Pasuruan pada Senin (9/11/2026).
Baca Juga: Unikama Latih 80 Guru Bahasa Inggris SMK Malang Manfaatkan AI
Pelatihan tersebut dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan hingga Kepala Bea Cukai Pasuruan.

Irma yang juga merupakan Wakil Rektor II Unikama itu menjelaskan, IKM produksi rokok memiliki karakteristik bisnis yang cukup kompleks.
Pengelolaan perusahaan tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian target kualitas dan kuantitas produksi, tetapi juga harus memperhatikan manajemen sumber daya manusia, pengadaan bahan baku, keuangan, pengendalian kualitas, distribusi, hingga pemenuhan ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, salah satu persoalan yang kerap dihadapi IKM adalah sistem organisasi yang belum tertata secara optimal. Pengambilan keputusan masih banyak bergantung kepada pemilik perusahaan, pembagian tugas belum jelas, serta pengawasan terhadap bahan baku dan hasil produksi belum terintegrasi dengan baik.
Baca Juga: Seminar Literasi Pasar Modal Unikama, Mahasiswa Diajak Cerdas Berinvestasi Saham
“Tata kelola yang baik memastikan bahwa keputusan perusahaan dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, profesional, dan sesuai peraturan,” kata Irma.
Ia menegaskan, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) bukan hanya menjadi kebutuhan perusahaan berskala besar. Justru, bagi IKM, tata kelola yang baik dapat membantu meminimalkan risiko penyimpangan sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha.
Ada lima prinsip GCG yang perlu diterapkan, yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.
Implementasinya dapat dimulai dari hal sederhana, seperti pencatatan persediaan yang akurat, pembagian kewenangan yang jelas, proses pengadaan yang transparan, hingga pemberian insentif tenaga kerja berdasarkan kriteria yang terukur.

Selain tata kelola organisasi, Irma juga menyoroti pentingnya manajemen operasional dan pengendalian internal. Setiap tahapan kegiatan perusahaan, mulai dari perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, penyimpanan, proses produksi, pemeriksaan mutu, hingga distribusi, harus memiliki penanggung jawab dan indikator kinerja yang jelas.
Pengendalian tersebut diperlukan agar perusahaan mampu mengidentifikasi persoalan berdasarkan data, bukan sekadar asumsi. Misalnya, ketika realisasi produksi tidak mencapai target, manajemen perlu menelusuri penyebabnya melalui evaluasi ketersediaan bahan baku, kesiapan mesin, produktivitas tenaga kerja, maupun kualitas hasil produksi.
Tak kalah penting, perusahaan juga perlu memiliki SOP sebagai pedoman kerja seluruh bagian. Dokumen tersebut berfungsi memastikan pekerjaan dilakukan secara konsisten, terukur, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. SOP juga membantu mengurangi kesalahan operasional, pemborosan, serta risiko kecelakaan kerja.
“SOP merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh aktivitas operasional perusahaan dilaksanakan secara konsisten, terukur, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Irma menambahkan, penyusunan SOP perlu mencakup berbagai bidang, mulai dari produksi, pengadaan, pergudangan, pemeliharaan mesin, pengendalian mutu, sumber daya manusia, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), keuangan, administrasi cukai, hingga pengelolaan lingkungan.
Melalui penguatan manajemen organisasi, tata kelola perusahaan, dan penerapan SOP, IKM diharapkan mampu membangun sistem usaha yang lebih profesional. Dengan demikian, keberlangsungan bisnis tidak hanya bergantung pada keputusan pemilik, tetapi ditopang oleh sistem kerja yang terstruktur, pengawasan yang efektif, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Editor: Herlianto. A





































