MALANG, Tugumalang.id – Bupati Malang, Sanusi, mengakui ada kelemahan dalam pendataan di lingkup Pemerintah Kabupaten Malang. Padahal, data-data ini yang menjadi dasar dalam perencanaan kebijakan.
Hal ini ia sampaikan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otoda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik dalam kunjungannya di Pendopo Kabupaten Malang, Jumat (14/7/2023) sore.
“(Data kami) copy paste dari (data) yang lalu, kemudian diasumsikan ada peningkatan antara satu sampai sepuluh (persen),” ujar Sanusi.
Baca Juga: 88 Bacaleg di Kabupaten Malang Tak Diajukan Kembali, Ini Alasannya
Di samping itu, Sanusi juga menyayangkan adanya simpang siur data antara Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Pusat. Ia kemudian menguraikan contoh simpang siur data balita stunting di Kabupaten Malang.
Menurut Sanusi, data balita stunting yang tercatat di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang adalah 6,7 persen berdasarkan bulan timbang. Sementara di Pemerintah Pusat, balita stunting di Kabupaten Malang tercatat sebanyak 23 persen.
“Saya tanya (ke Pemerintah Pusat), stunting-nya di mana, saya nggak menemukan (sebanyak itu). Banyak kecamatan yang sudah zero stunting, tapi data di pusat masih 23 persen,” kata Sanusi.
Pada kunjungannya, Akmal menekankan pentingnya pendataan yang akurat agar kebijakan dari pemerintah daerah bisa tepat sasaran meskipun anggarannya tidak besar. Akmal juga menunjukkan inovasi data desa presisi yang ia gunakan saat menjabat sebagai PJ Gubernur Sulawesi Barat.
Baca Juga: Kejari Kabupaten Malang Musnahkan 53,9 Kg Sabu dan Ganja serta 115.480 Butir Pil Double L
Melalui data tersebut, Akmal bisa mengetahui secara tepat berapa balita yang mengalami stunting dan di mana rumahnya. Dengan demikian, penanganan bisa dilakukan dengan tepat dan cepat.
Setelah mengakui adanya kelemahan, Sanusi meminta bantuan Akmal agar inovasi data desa presisi juga bisa digunakan di Kabupaten Malang.
“Kami mau replikasi (data desa presisi). Nanti saya tugaskan Bappeda, DPMD (Dinas Pemberdayaan Manusia dan Desa), dan Dinas Pariwisata untuk bisa mengikuti training (data desa presisi),” kata Sanusi.
Akmal mengapresiasi keterbukaan Sanusi terkait pendataan yang ada di Kabupaten Malang. Ia berkomitmen akan membantu Pemkab Malang agar bisa memanfaatkan data desa presisi dan bisa membuat perencanaan kebijakan yang lebih tepat.
“Saya terima kasih, beliau (Sanusi) ini sangat terbuka dan akan mengirim timnya. Nanti saya bantu fasilitasi. Insya Allah dengan kolaborasi bisa kita selesaikan. Kami ingin jadikan Kabupaten Malang sebagai percontohan tentang kebijakan berbasis data presisi,” ujar Akmal.
Reporter: Aisyah Nawangsari Putri
Editor: Herlianto. A
