Oleh: Pietra Widiadi*
Tugumalang.id – Persidangan pembunuhan Brigadir J oleh rekan sesama penegak hukum menarik dicermati. Dalam kejadian ini tergambar drama kehidupan keseharian dan kekagetan yang diperankan tokoh sungguhan dan penokohan dalam kejadian yang memberikan gambaran peran antar pelaku.
Tokoh sentral dimainkan oleh FS, sang pemilik kuasa, dan PC, si istri sang pemilik kuasa. Ini menjadi pusat dari permainan kejadian tewasnya salah satu penegak hukum di negeri ini.
Drama masih berjalan, Pengadilan Jakarta Selatan adalah panggung permainan. Persidangan dimulai dengan diawali sebuah drama dari lingkungan Kepolisian RI, yang seperti sebuah jagad sendiri. Siapa yang menjadi pusaran pemilik kesalahan atau dalang dari kejadian.
Tersangka Bharada E, yang tampan, yang sama tampannya dengan Brigadir J, kawan karib “perintahkan” untuk mengeksekusi, bagai algojo dengan senjata genggam jenis G-lock, genggaman para perwira.
Pada episode persidangan menjelang akhir, Bharada E yang sejak awal mencoba menjadi “Justice Collaborator” ternyata mendapatkan tuntutan gajaran 12 tahun.
Sedang peran pembantu utama, seperti om Kuat, atau Brigadir R, serta si permaisuri yang tersakiti mendapatkan 8 tahun tuntutan. Sedangkan, sang pemiliki kuasa, mendapatkan tuntutan seumur hidup.
Sang dalang yang sering mengelak dan kadang terpleset dengan pernyataan yang disampaikan sebagai tanda-tanda bahwa dia adalah pemilik kuasa, atau dalam bahasa daerah bisa disebut sebagai “juragan, pemilik tahta”.
Dalam budaya Jawa, terutama dalam hubungan atau relasi kuasa, bahwa perintah itu tidak harus tegas dan lugas. Sering kali hanya sebuah permintaan “sanepan”, atau perumpamaan.
Misalnya, kita pernah mendapatkan penjelasan dalam siding mantan Komandan Kopasus yang pernah melarikan ke Jordan, bahwa teman-teman mahasiswa yang hilang pada periode reformasi pada 1998-2000, dengan perintah “amankan”. Namun kemudian diketahui, dan secara hukum jelas dinyatakan bahwa perintah itu diberikan dengan tidak secara lugas dan tegas verbal.
Lain lagi saat kasus SDSB (Suharto Dalang Segala Bencana, pleseetan dari Sumbangan Dermawan Sosial Berhadia), dengan menyatakan tolong diamankan, kala itu pak Harto, sebenarnya bisa menyatakan secara lebih tegas, lugas dan verbal, tetapi cukup dengan ungkapan, amankan.
Hal yang sama dalam kehidupan keseharian,dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dengan menyatakan kebutuhan sehari-hari “disesuaikan” maka yang kemudian mengemuka adalah harga-harga menjadi naik.
Istilah-istilah di atas menampakkan sebuah perumpamaan atau dalam budaya Jawa, atau norma-norma keseharian Jawa disebut dengan “sanepan, sanepo”, yaitu perumpamaan, atau peribahasa.
Sesuatu tidak perlu disebutkan secara langsung, lugas, tegas secara verbal. Ini adalah budaya kita, budaya Nusantara. Jadi hal-hal seperti ini, adalah bentuk dari rasa, bentuk dari kesadaran tinggi tentang simbol, kode atau peribahasa.
Maka dalam drama persidangan, yang salah satunya digambarkan oleh Brigardir E, dia diperintah untuk “hajar” atau menghajar dengan menyodorkan pistol. Hal ini kemudian disanggah tidak memerintahkan menembak, adalah sebuah alibi yang sama sekali tidak bisa diterima.
Hal ini didasarkan pada norma-norma yang berlaku di masyarakat kita. Apalagi bisa perintah itu memiliki kekuasaan yang tidak bisa diperintah dalam sistem yang berlaku.
Bahwa hukum yang berlaku di Indonesia, tidak bisa serratus persen dipakai untuk membangun keadilan tanpa ada kerangkan kontektualitas budaya. Hukum yang dibangun, apalagi bila menggunakan bahasa budaya Barat (Belanda).
Tentu secara verbal, hajar itu bisa diartikan hanya dipukul, dihajar. Namun saat diletakkan pada kontek budaya kita, maka hajar bisa berarti sangat luar, tergantung yang melaksanakan dan yang memerintah puas atas tugas yang diberikan.
Maka dalam kehidupan sehar-hari, pemilik kuasa, atau pemimpin atau orang yang dianggap memiliki kewenangan tidak bisa serta merta menyampaikan sesuatu secara “sanepan”, apabila dimemberikan perintah. Perintah harus disampaikan secara lugas, tags dan verbal.
Tetapi sekali lagi, musti diingat bahwa kita adalah negara yang memiki bangsa dengan budaya yang mapan, budaya yang mengutamakan rasa dan menggunakan sanepan, peribahasa dalam memberikan “arahan”.
Maka dari penjelasan atau paparan di atas, gampang sekali menangkap sebuah kebenaran, menangkap sebuah ketidakbenaran. Jd jangan menggunakan kerangka barat, western karena hukum itu tidak selalu sebuah keadilan. Hukum dan kontek sosiologis akan menghadirkan keadilan meski kepuasan masih ada disitu, karena kemanusian itu pada dasarnya adalah bagian dari kehidupan berbudaya.
*Pietra Widiadi adalah founder Yayasan DIAL, lembaga paying dari community learning Pendopo_Kembangkopi yang berlokasi di lereng Gunung Kawi, sisi Timur di Desa Sumbersuko, Wagir – Kabupaten Malang.
