Tugumalang.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang 2023, pada Senin (28/3/2022).
Acara yang berlangsung di Pendopo Agung Kabupaten Malang ini, dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Malang serta Camat, Kepala Desa, dan Lurah se-Kabupaten Malang.
Peningkatan PAD ini merupakan target dari Bupati Malang, Sanusi yang menginginkan Kabupaten Malang lebih mandiri secara fiskal di akhir periode jabatannya yaitu pada tahun 2026.
“Kekuatan fiskal kita saat ini 70 persen berupa dana transfer dari pusat, 30 persennya kekuatan PAD. Pak Bupati mengatakan itu harus dibalik. Pada tahun 2026, kekuatan fiskal berbalik 70 persennya PAD dan 30 persen dana transfer,” ujar Tomie.
Kemandirian ini akan dimulai dari tingkat desa. Para kepala desa diimbau tidak mengandalkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan membuat program-program yang melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Manakala PADes sudah sangat kuat, kalau ada permasalahan atau kendala untuk transfer DD atau ADD, (desa tersebut) tetap kuat bersama dengan BUMDes (mereka),” kata Tomie.
Dengan begitu, kata dia, desa tersebut tidak akan memiliki kesulitan dalam pembiayaan rutin maupun dalam pembiayaan pembangunan.
“Pak Bupati juga sudah mendengungkan dan mensinergikan dengan program Pak Presiden bahwa pembangunan itu dimulai dari desa,” pungkas Tomie.
Reporter: Aisyah Nawangsari
Editor: Lizya Kristanti
—
Terima kasih sudah membaca artikel kami. Ikuti media sosial kami yakni Instagram @tugumalangid , Facebook Tugu Malang ID ,
Youtube Tugu Malang ID , dan Twitter @tugumalang_id
