Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang, Saniman Wafi, menilai potensi pariwisata Kota Malang belum dikelola dalam satu ekosistem yang saling terhubung. Destinasi wisata, transportasi, kuliner, UMKM hingga pusat ekonomi masyarakat masih berjalan sendiri-sendiri.
Menurutnya, Kota Malang yang dikenal sebagai kota pariwisata belum mampu menawarkan pengalaman perjalanan wisata yang terintegrasi di kawasan perkotaan. Akibatnya, Kota Malang justru lebih banyak menjadi lintasan wisatawan yang hendak berkunjung ke Kota Batu dan Kabupaten Malang.
“Kota Malang ini dijuluki kota pariwisata tapi tidak mencerminkan itu. Ini ironis, karena potensi pariwisata Kota Malang seperti kampung tematik itu justru banyak yang mati suri. Sementara yang masih bertahan, tak terorganisir dengan baik di sisi pengelolaan hingga pemberdayaan masyarakatnya,” kata Saniman, Jumat (20/11/2026).
Baca juga: Tahun 2026, Kampung Tematik Kota Malang akan Divermark
Dahulu, Kota Malang memiliki 23 kampung tematik. Namun, kini hanya beberapa yang masih aktif dan mendapat kunjungan wisatawan. Di antaranya Kampung Warna Warni Jodipan, Kampung Tridi, Kampoeng Heritage Kajoetangan, Kampung Budaya Polowijen, Kampung Keramik Dinoyo, Kampung Tempe Sanan hingga Kampung Glintung.
Di sisi lain, sejumlah kampung tematik masih berjuang untuk kembali menarik kunjungan wisatawan. Misalnya Kampung Keramat Kasin, Kampung Kuburan Londo, Kampung Rolakku Indah, Kampung Wisata Aeng Hamit Rusdi, Kampung Lampion, Kampung Bambu Mewek dan Kampung 1000 Topeng.
Saniman mengakui, pengembangan pariwisata tidak bisa hanya mengandalkan satu dinas. Sektor ini perlu mendapat dukungan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan menjadi prioritas Pemkot Malang. Sebab, pembangunan ekosistem pariwisata membutuhkan keterlibatan lintas OPD, mulai sektor perdagangan, transportasi hingga penataan parkir.
Kayutangan Bisa Jadi Model Pengembangan Kampung Tematik
Saniman mengusulkan konsep pariwisata terintegrasi yang mampu memberdayakan kampung tematik, pelaku transportasi, usaha kuliner, UMKM hingga perhotelan. Dia mencontohkan kawasan Kayutangan yang sudah ramai pengunjung perlu diperluas dan dihubungkan dengan destinasi lain.
Salah satunya dengan menghubungkan kawasan tersebut dengan Kampung Warna Warni Jodipan yang berdekatan dengan Kampung Tridi dan Kampung Biru Arema.
Menurutnya, keberhasilan kawasan Kayutangan semestinya menjadi model pengembangan kampung-kampung lain di berbagai kelurahan. Pemkot Malang perlu menciptakan destinasi alternatif agar arus kunjungan wisata tidak terus menumpuk di satu kawasan.
Baca juga: Dilengkapi Aplikasi PeduliLindungi, 7 Wisata Kampung Tematik Kota Malang Resmi Dibuka
Pemerataan dan pengembangan kampung tematik diharapkan mampu membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Jadi tidak numpuk hanya di Kayutangan saja, sehingga ini juga bisa mengurai kemacetan yang ada di tengah kota,” ucapnya.
Setelah setiap destinasi memiliki daya tarik dan pengelolaan yang kuat, langkah berikutnya adalah membangun integrasi antarkawasan. Ekosistem pariwisata perlu menghubungkan destinasi dengan hotel, penginapan, pusat kuliner, tempat belanja hingga fasilitas pendukung lainnya.
Becak Listrik dan Angkot Jadi Penghubung Destinasi
Untuk mendukung integrasi tersebut, Saniman menilai becak listrik bisa dimanfaatkan sebagai alat transportasi penghubung antardestinasi. Tidak menutup kemungkinan, pengemudi angkot juga diberdayakan dalam konsep tersebut.
Dengan menggunakan becak listrik atau angkot, wisatawan diharapkan dapat mengakses berbagai titik destinasi yang sudah terintegrasi.
“Tetapi rutenya harus ditata juga. Misal dari Kayutangan atau Kampung Warna Warni nanti bisa mengantar wisatawan ke titik-titik lain seperti tempat kuliner, UMKM hingga hotel,” paparnya.
Selain transportasi, persoalan parkir juga perlu mendapat perhatian. Penataan parkir yang buruk berpotensi mengurangi kenyamanan kawasan wisata, memicu kemacetan dan membuat pengunjung enggan kembali.
Karena itu, pemanfaatan lahan parkir yang telah dibangun perlu dievaluasi. Termasuk memastikan pengelolaannya terhubung dengan kebutuhan setiap destinasi wisata.
Namun, integrasi pariwisata tidak akan berjalan tanpa dukungan anggaran dan konsep yang jelas. Saniman menilai kemampuan fiskal APBD Kota Malang sebenarnya cukup untuk melakukan intervensi dalam pengembangan sektor tersebut.
Sayangnya, komitmen pemerintah dinilai belum tercermin dari alokasi anggaran peningkatan destinasi maupun promosi pariwisata yang masih minim.
“Kemampuan fiskal Kota Malang sebetulnya bisa. Tinggal intervensinya ada atau tidak. Alasannya efisiensi, tapi mereka di Disporapar juga minim konsep,” ungkapnya.
Dia menegaskan, pengembangan pariwisata harus dipandang sebagai investasi ekonomi jangka panjang. Dampaknya bisa meluas, mulai penciptaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran dan kemiskinan hingga peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Salah satu langkah yang didorong adalah memasukkan pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata ke dalam program RT Berkelas.
“Konsep RT Berkelas itu sama dengan musrenbang biasanya, pengajuan kursi dan lainnya. Peningkatannya untuk menjadi RT Berkelas itu apa. Harusnya sektor pariwisata itu juga dimasukkan di program program RT Berkelas,” tandasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
redaktur: jatmiko




































