Tugumalang.id – Wacana pemindahan populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo menuai pro kontra, Secara ilmiah, langkah ini dinilai memiliki peluang, namun tidak bisa dilakukan tergesa-gesa tanpa kajian komprehensif dan kepastian payung hukum.
Dosen Program Studi Kehutanan Universitas Brawijaya (UB), Ir. Mokhamad Asyief Khasan Budiman, S.Hut., M.Si., Ph.D, menilai gagasan relokasi perlu dimulai dengan menelusuri rekam jejak persebaran satwa tersebut melalui kajian biogeografi historis.
Menurut dia, secara historis, Badak Jawa memang pernah menghuni wilayah yang luas, membentang dari anak benua India hingga berbagai kawasan di Asia Tenggara, termasuk Sumatra dan Jawa. Tekanan aktivitas manusia, perburuan, kehilangan habitat, dan fragmentasi lanskap perlahan menyusutkan populasi serta wilayah jelajahnya.
Baca Juga: 150 Jenis Hewan Eksotik Unjuk Gigi di Prana Satwa Brawijaya 2026
Subspesies Rhinoceros sondaicus yang kini bertahan di TN Ujung Kulon, secara catatan sejarah menunjukkan persebarannya sempat menjangkau ujung timur Pulau Jawa. Artinya, Alas Purwo juga masuk dalam peta sebaran alami Badak Jawa pada masa lalu.
Meski begitu, Asyief mengingatkan garis batas yang tegas antara jejak masa lalu dan kondisi aktual di lapangan. Taman Nasional Alas Purwo memang memiliki kekayaan bentang alam yang beragam, mulai dari hutan hujan dataran rendah, hutan musim, hutan bambu, hutan pantai, hutan mangrove, hingga sabana seperti Sadengan.
”Tapi variasi ekosistem semata belum cukup menjadi jaminan kelayakan habitat. Kita perlu membedakan antara pernah menjadi habitat dan masih layak menjadi habitat saat ini,” tegas Asyief.
Baca Juga: Jelang Idul Adha, 32 Ribu Hewan di Kabupaten Malang Dapat Vaksin PMK
Menurutnya, kelayakan Alas Purwo sebagai rumah baru Badak Jawa harus diukur dari ketersediaan pakan, sumber air, luas ruang jelajah, daya dukung lingkungan hingga tingkat keamanan kawasan. Tanpa kesiapan faktor-faktor tersebut, pemindahan justru berisiko memicu stres berat, kesulitan mencari pakan, gangguan reproduksi, bahkan kematian.
”Potensi kompetisi dengan satwa lokal serta risiko penularan penyakit dan parasit juga perlu diperhitungkan secara cermat,” tegasnya.
Sementara, dari sudut pandang kesehatan hewan, dosen Fakultas Kedokteran Hewan UB, drh. Andreas Bandang Hardian, MVSc., menyoroti tantangan adaptasi fisiologis akibat perbedaan kondisi lingkungan. Dibanding kawasan barat Pulau Jawa seperti sekitar Ujung Kulon, Alas Purwo dinilai memiliki iklim lokal yang cenderung lebih kering dengan kelembapan lebih rendah.
“Sepengalaman saya mengunjungi Alas Purwo dan area taman nasional sekitar Ujung Kulon, Alas Purwo cenderung memiliki iklim lokal yang kering dengan kelembapan lebih rendah sehingga kemungkinan mengakomodasi perilaku alami badak seperti berkubang di lumpur menjadi rendah,” ujar Bandang.
Padahal, berkubang merupakan perilaku alami yang penting bagi satwa tersebut. Selain faktor iklim dan ketersediaan kubangan, stres selama perjalanan dan masa habituasi juga berpotensi memengaruhi sistem kekebalan tubuh serta status reproduksi badak.
Bandang turut mengungkapkan kendala teknis di lapangan, yakni minimnya interval referensi medis normal untuk satwa liar endemik Indonesia. Kondisi ini membuat penilaian status kesehatan secara klinis sebelum translokasi menjadi pekerjaan rumah yang tidak sederhana.
“Banyak satwa liar endemik Indonesia yang belum memiliki interval referensi medis normal, sehingga untuk menentukan sehat tidaknya hewan secara klinis pun masih menjadi tantangan di lapangan,” katanya.
Ia mencontohkan pengalaman translokasi Badak Mustofa pada 2025 sebagai pengingat pentingnya pemeriksaan medis menyeluruh berbasis data pratranslokasi, sekaligus mencegah pemindahan satwa yang tidak bertumpu pada pertimbangan ilmiah kuat.
Untuk meminimalisir risiko kegagalan, Asyief merumuskan 6 kajian utama yang wajib dipenuhi sebelum relokasi dilakukan, yaitu biogeografi historis, kesesuaian habitat, populasi dan genetika, interaksi ekologis, kesehatan satwa, serta aspek sosial dan keamanan kawasan.
Di luar aspek ekologi dan medis, ia menekankan perlunya penelaahan kerangka hukum agar relokasi benar-benar berdiri di atas landasan konservasi yang kuat. “Ini merupakan tindakan konservasi strategis yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara ekologis sekaligus hukum,” tandasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Editor: Herlianto. A





































