MALANG, Tugumalang.id – DPRD Kabupaten Malang mendorong penguatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di tingkat desa. Penguatan ini dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keamanan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Ir. Kholiq di Kecamatan Karangploso, beberapa waktu lalu. Menurutnya, Satlinmas memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam perlindungan masyarakat.
“Satlinmas hadir tepat di titik temu sebagai penghubung antara keamanan, pembangunan, dan kesejahteraan melalui peran perlindungan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.
Baca Juga: Lewat Karya Fashion, Designer Ini Ingatkan Ancaman Dampak Bencana Karhutla Kalimantan
Oleh karena itu, keberadaan Satlinmas perlu diperkuat untuk menghadapi berbagai potensi bencana hidrometeorologi, seperti hujan lebat, longsor, angin kencang, hingga kejadian pohon tumbang. Terlebih, wilayah Kecamatan Karangploso memiliki karakter yang dinamis.
Menurut Kholiq, keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta kesiapan menghadapi bencana merupakan bagian dari pelayanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Satlinmas berfungsi sebagai mata, telinga, sekaligus lengan pertama pemerintah daerah di situasi darurat.
“Penguatan Satlinmas melalui sinergi lintas sektor dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan merupakan kunci terwujudnya Kabupaten Malang yang aman, tertib, tangguh bencana, dan sejahtera,” ujar pria asal Desa Karangsari, Kecamatan Bantur tersebut.
Baca Juga: Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Ini Kata Pakar UB
Kholiq menjelaskan, situasi keamanan yang kondusif dan stabilitas sosial akan mendukung berjalannya program-program pembangunan. Secara tidak langsung, kondisi sosial yang stabil dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, Kholiq mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian. Beberapa di antaranya berkaitan dengan kemampuan personel yang belum merata, keterbatasan perlengkapan operasional, serta insentif yang belum memadai.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong adanya program pelatihan kebencanaan secara berkala bagi anggota Satlinmas. Penguatan kapasitas itu juga perlu dibarengi dengan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah desa dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Instansi yang dilibatkan antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperjelas pembagian peran sekaligus mempercepat respons ketika terjadi keadaan darurat.
“Kita tidak bisa membiarkan Satlinmas bekerja sendirian dengan peralatan seadanya di tengah kompleksitas ancaman bencana yang terus meningkat. DPRD akan terus mengawal agar ada pemerataan fasilitas dan dukungan anggaran yang proporsional bagi pemberdayaan Satlinmas berbasis desa,” pungkasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Editor: Herlianto. A




































