Tugumalang.id – Pemandangan tak biasa terjadi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wamensos Agus Jabo Priyono tidak melarikan diri atau membiarkan massa berpanas-panasan saat ratusan warga menggeruduk kantor mereka. Keduanya justru keluar gedung dan memboyong para pendemo masuk ke area dalam untuk berdialog secara manusiawi.
Suasana unjuk rasa yang semula tegang seketika mencair saat diskusi dipindahkan ke Taman Sekolah Rakyat Kemensos. Petugas mengeluarkan kursi-kursi khusus untuk menyambut para ibu dan lansia yang membawa poster tuntutan.
Sambil duduk melingkar di area taman, para pimpinan Kemensos ini mendengarkan secara langsung jeritan hati warga terkait pemeringkatan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai bermasalah dalam penyaluran bantuan sosial.
Baca Juga: Digitalisasi Bansos Diperluas ke 258 Kabupaten/Kota, Kemensos Dukung Perlinsos Digital
Massa aksi kali ini berasal dari beberapa tempat. Ada warga Rusun Pesakih dan Cengkareng, Kelurahan Tengah, Tomang, Makassar, Kalibaru, Cilincing, Penjaringan hingga warga yang tinggal di sekitar kolong tol.
Ketua Umum KWJK Marlo Sitompul mengaku tidak menyangka aksi tersebut berujung pada dialog langsung dengan menteri sosial dan wakil menteri sosial. Menurutnya, ia telah beberapa kali mendatangi Kemensos pada periode sebelumnya untuk menyampaikan persoalan warga.
“Selama saya jadi aktivis. Baru kali ini Menteri Sosial menerima kita. Jadi, Kita sudah sering datang ke sini, Pak Menteri. Dari zaman beberapa Menteri sebelumnya, baru kali ini Menteri Sosial menerima kita,” ujarnya disambut tepuk tangan warga.
Tak hanya Marlo, massa aksi juga tak menyangka dapat bertemu langsung Mensos dan Wamensos untuk menyampaikan aspirasi. “Hidup Gus Ipul, hidup Agus Jabo,” teriak para demonstran silih berganti.
Satu per satu warga kemudian diberi kesempatan berbicara langsung. Persoalannya beragam. Ada yang merasa desilnya terlalu tinggi dibanding kondisi ekonomi sebenarnya, pernah menerima bantuan lalu tidak lagi mendapatkannya, hingga telah mengajukan pembaruan melalui RT, RW, kelurahan hingga dinas sosial, tetapi belum melihat perubahan.
Mardiana, misalnya. Buruh pengupas bawang yang menghidupi tiga anak mengaku tercatat pada desil 6. Dari pekerjaannya, ia mengatakan memperoleh sekitar Rp 30 ribu sehari.
“Saya ini orang susah juga. Rumahnya di pinggir kali, Pak,” kata Mardiana kepada Gus Ipul.
Baca Juga: Sekolah Rakyat, Bupati Mamuju Tengah Serahkan Sertifikat Lahan ke Kemensos
Sri Sugiarti, warga Rusun Pesakih, Jakarta Barat, menceritakan telah tinggal di rusun sekitar 14 tahun dan mengaku belum pernah menerima bantuan. Ia kini berhenti berdagang karena harus merawat suaminya yang mengalami stroke.
“Saya sudah ke Wali Kota, Dinas Sosial. Tapi tetap enggak ada solusi. Terus solusinya bagaimana, Bapak Menteri? Tolong dibantu,” kata Sri.
Ada pula Julia yang khawatir desil keluarganya yang berada pada rentang 6-10 akan berdampak terhadap akses pendidikan anaknya.
“Saya takutnya mempengaruhi KJP anak-anak saya. Anak saya tahun depan mau melanjutkan kuliah. Kalau desilnya tinggi bagaimana, Pak?” tanya Julia.
Juru Bicara KWJK Dea Melrisa mengatakan mereka tidak datang hanya membawa keluhan. Mereka membawa kajian akademik serta sekitar 2.500 data warga yang dikumpulkan dari posko pengaduan. Data tersebut, menurut Dea, mencakup warga dengan beragam persoalan, mulai dari desil yang dinilai tidak sesuai kondisi hingga warga yang belum terdaftar dalam DTSEN.
“Dari posko yang telah kita buka, ada kurang lebih 2.500 data yang tidak sesuai. Bahkan ada yang tidak terdaftar di DTSEN,” kata Dea.
Dea meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada warga yang sempat memegang mikrofon dan berbicara dalam dialog.
“Tidak hanya Ibu dan Bapak yang tadi ngomong megang mikrofon, tapi semua data yang kami pegang itu juga harus diberikan perubahan,” ujarnya.
Gus Ipul memastikan seluruh data yang diserahkan akan diterima untuk ditelusuri satu per satu.
“Kami akan terima semua aspirasinya, kami akan terima semua data-datanya untuk kita lakukan pendalaman, pengkajian, dan kemudian kita tindaklanjuti,” kata Gus Ipul.
Menurut Gus Ipul, pemerintah menyadari data memang belum sepenuhnya akurat. Karena itu, ketika data dibuka kepada publik, pemerintah juga harus membuka ruang bagi masyarakat untuk mengoreksi, menyanggah dan mengusulkan perubahan apabila menemukan ketidaksesuaian.
“Karena kita sudah membuka data, maka kami tentu berkewajiban untuk menerima koreksi, menerima sanggahan, menerima usulan-usulan dari masyarakat. Itu adalah konsekuensi dari keterbukaan pemerintah,” katanya.
Ia mengajak KWJK dan warga ikut dalam proses verifikasi dan validasi sekitar 2.500 data yang diserahkan. Perwakilan warga diminta berkoordinasi dengan Kemensos selama satu pekan agar hasil penelusuran dapat segera diketahui.
“Kita lakukan verifikasi dan validasi, kita urut satu per satu, dan nanti kita sampaikan hasilnya,” ujar Gus Ipul.
“Paling lambat seminggu sudah ada jawaban. Karena tugas Kemensos adalah melayani rakyat,” sambungnya.
Wamensos Agus Jabo juga memastikan data tersebut akan dipadankan dan prosesnya dikawal hingga memperoleh kejelasan.
“Datanya kita padankan. Nanti Pak Marlo asistensi supaya seminggu ini selesai. Yang penting ada kejelasan. Pokoknya datanya masukkan, seminggu ini harus sudah ada hasil,” kata Agus Jabo.
Di hadapan warga, Gus Ipul kemudian menjelaskan jalur yang dapat digunakan masyarakat ketika menemukan data yang tidak sesuai. Jalur pertama adalah mekanisme resmi melalui RT/RW, kelurahan atau desa, dinas sosial, kemudian diteruskan ke Kemensos untuk diproses bersama dalam pemutakhiran data.
Namun, pemerintah juga membuka jalur partisipasi bagi masyarakat. Salah satunya melalui aplikasi Cek Bansos. Di dalam aplikasi tersebut masyarakat dapat menggunakan fitur usul maupun sanggah.
“Bapak-Ibu sekalian bisa usul, bisa menyanggah. Saya usul, saya ini pengen dapat bansos, boleh. Atau Ibu mengatakan saya punya tetangga, sebenarnya tidak layak menerima bansos, maka saya ingin menyanggah,” kata Gus Ipul.
Bagi masyarakat yang kesulitan menggunakan aplikasi, Kemensos menyediakan saluran Command Center 171. Selain itu, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui WhatsApp Kemensos di 0877-1717-171.
Gus Ipul mengatakan tidak semua masyarakat terbiasa menggunakan telepon pintar maupun mengurus usul-sanggah sendiri. Karena itu, pemerintah juga membuka ruang bagi orang lain untuk membantu melalui Agen Perlinsos atau Agen Perlindungan Sosial.
Agen Perlinsos merupakan masyarakat atau sukarelawan yang dapat membantu warga mengakses sistem perlindungan sosial, termasuk mendampingi mereka yang kesulitan mengajukan pembaruan data secara mandiri.
Gus Ipul secara langsung mengajak Marlo, Dea, dan para pendamping warga yang hadir untuk mendaftarkan diri menjadi Agen Perlinsos. Pendaftaran dapat dilakukan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui portal Perlinsos Kemensos.
“Saya minta Pak Marlo dan teman-teman semuanya menjadi Agen Perlinsos. Jadi nanti kalau mau perjuangkan mereka tidak perlu lagi datang ke sini dulu,” kata Gus Ipul.
Menurutnya, keberadaan Agen Perlinsos menjadi salah satu bentuk pelibatan masyarakat dalam perbaikan data. Masyarakat yang mengetahui langsung kondisi tetangga maupun warga di lingkungannya dapat ikut membantu agar mereka masuk ke dalam sistem dan kemudian diverifikasi sesuai mekanisme yang berlaku.
“Pemerintah tidak bisa sendirian. Butuh bantuan Bapak-Ibu sekalian,” ujarnya.
Gus Ipul menjelaskan mekanisme tersebut juga menjadi bagian dari persiapan digitalisasi bantuan sosial yang saat ini tengah diuji coba pemerintah dan direncanakan berlaku secara nasional pada 2027.
Keterlibatan masyarakat, menurutnya, diperlukan karena data kesejahteraan bersifat dinamis. Pemutakhiran DTSEN sejauh ini telah membuat lebih dari 4,3 juta keluarga yang sebelumnya tidak menerima bantuan sosial masuk sebagai penerima setelah data diperbaiki.
“Kalau ada data yang tidak akurat, mari kita perbaiki,” kata Gus Ipul.
Ia juga menegaskan bantuan sosial bukan sesuatu yang diberikan berdasarkan kedekatan ataupun hadiah dari pemerintah.
“Bansos itu adalah hak dari rakyat dan harus diterima oleh rakyat yang membutuhkan, yang memenuhi kriteria,” ujarnya.
Menjelang dialog berakhir, Marlo meminta agar pertemuan tersebut tidak berhenti pada penerimaan massa. Ia berharap sekitar 2.500 lebih data yang dibawa benar-benar ditindaklanjuti dan hasilnya dapat diketahui warga.
Dea juga mengusulkan adanya tim yang menghubungkan perwakilan warga dengan Kemensos karena jumlah pengaduan yang mereka terima masih terus bertambah.
Agus Jabo menyatakan tidak keberatan. Gus Ipul pun menegaskan dirinya bersama Agus Jabo menjadi penanggung jawab langsung tindak lanjut tersebut, sementara jajaran Kemensos akan membantu proses penelusuran data.
Pertemuan yang bermula dari aksi di depan kantor itu kemudian ditutup dengan kesepakatan untuk melanjutkan proses verifikasi dan validasi. Gus Ipul meminta jajarannya membuka pintu bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dan, bila memungkinkan, mengatur pertemuan agar warga dapat berdialog dengan nyaman.
“Kalau ada orang demo silakan masuk ke dalam. Syukur-syukur kalau memberi tahu sebelumnya, berapa yang mau datang sehingga kami bisa menyiapkan,” kata Gus Ipul. Jadi ingat ya, Kemensos adalah kantornya rakyat,” katanya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Sumber: Rilis Kemensos
Editor: Herlianto. A
