BATU – Pandemi COVID-19 juga membuat sektor industri galangan kapal terdampak. Bahkan sampai memasuki tahun 2022 ini. Secara omset, industri galangan kapal di Indonesia rata-rata mengalami penurunan hingga 30 persen sejak badai pandemi menyerang.
Hal ini diungkapkan Direktur Utama PT Adiluhung Saranasegara Indonesia, Anita Puji Utami. Industriyang bergerak dalam pembangunan dan perawatan kapal ini menggelar rapat kerja di Kota Batu, Jawa Timur pada 29-30 Januari 2022.
Dalam rapat kerja tersebut dihadiri banyak tokoh penting baik dari pemerintah, organisasi transportasi dan praktisi. Seperti Ir. H. Bambang Harjo Soekartono selaku Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) yang adalah eks anggota DPR-RI Periode 2014-2019.
Lalu Muhammad Masyhud selaku Kasubdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Ir. Immanuel T.H. Silitonga selaku Pejabat Fungsional Ahli Madya/Koordinator Bidang Maritim, Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan, Kementerian Perindustrian.
Mereka merancang sejumlah strategi untuk tetap bisa bertahan di tengah masa pandemi ini. Industri pelayaran juga menjadi objek transportasi yang dibatasi sehingga membuat omsetnya ikut turun drastis.
Dicontohkan Anita, sebelum pandemi pihaknya bisa membangun 9 hingga 10 kapal berbagai jenis mulai kapal tanker, kapal feri dan lain-lain per tahunnya. ”Sejak pandemi sampai sekarang kita masih hanya bisa bangun 2 kapal,” beber Anita pada awak media, Minggu (30/1/2022).
Sebab itu, mereka merancang berbagai strategi untuk mengoptimalkan SDM. Seperti paling dekat adalah soal efisiensi pengerjaan reparasi hingga perawatan kapal.
Menurut Anita, penurunan omset ini dikarenakan banyak perusahaan kapal yang melakukan efisiensi karena kapal tidak bisa beroperasi. Padahal, meski kapal tidak beroperasi, biaya operasionalnya tetap jalan.
Situasi ini tentu membutuhkan peran pemerintah. Salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan insentif dalam berbagai program kemaritiman. Contohnya seperti tol laut atau poros maritim dunia.
“Harapan kami, jika pemerintah memiliki program terkait kemaritiman seperti poros maritim dunia, tol laut dan sebagainya, industri galangan kapal bisa mendapatkan insentif dari program-program itu,” ujarnya.
Hal senada dikatakan Ketua Harian MTI Jawa Timur Bambang Harjo Soekartono yang juga berharap agar pemerintah juga memperhatikan keberlangsungan nafas industri galangan kapal.
”Kenapa? Karena industri ini sangat strategis dan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dalam hal mobilitas,” kata dia.
Bambang menyarankan pemerintah membuat satu intervensi seperti pengjilangan sistem penerimaan negara bukan pajak, pengurangan tarif sewa lahan atau insentif tarif listrik yang lebih murah.
”Karena meski kapal bersandar atau gak beroperasi ini biaya operasinya tetap jalan. Jadi memang dalam hal ini memang perlu mendapat perhatian pemerintah. Kayak di China itu tarif listrik bisa lenih murah,” kata dia.
Menyikapi hal ini, dari Kementerian Perindustrian, Immanuel TH Silitonga berjanji akan melakukan evaluasi terhadap SDM di industri kemaritiman. Pasalnya, perkembangah industri maritim juga mulai meningkat.
Kata dia, potensi yang dimiliki pelaku industri galangan kapal di Indonesia bahkan telah bisa membuat kapal jenis tanker hingga penyeberangan. Meski dalam hal ini hanya terpusat di Pulau Jawa dan Indonesia bagian barat.
Namun, agar industri galangan kapal bisa berkembang, aku dia juga membutuhkan dukungan insentif dari pemerintah.
“Saya pikir, pelaku usaha galangan kapal jumlahnya sudah banyak, ada sekitar 150 galangan di Indonesia. Tapi mereka tidak bisa berkembang dengan baik di Indonesia karena beban yang luar biasa,” ujarnya.
Reporter: Ulul Azmy
editor:jatmiko
