MALANG – Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji berharap budaya One Agency One Innovation terus ditumbuhkan oleh setiap perangkat daerah atau unit kerja. Hal tersebut disampaikan Sutiaji pada Workshop Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2022 di Hotel Harris, Rabu (26/1/2022).
“Inovasi tidak bisa dilepaskan dari interak. Baik internal diri untuk introspeksi, maupun hubungan eksternal antarlembaga dan masyarakat untuk mendengar kebutuhan,” ujar Sutiaji.
Sutiaji meminta agar masing-masing perangkat daerah atau unit kerja minimal memiliki satu inovasi setiap tahun. Sehingga, dapat terus diimbangi dari segi jumlah dan kemanfaatan inovasi.
“Tahun lalu saya catat baru 62 inovasi yang masuk kompetisi. Kita tidak boleh kalah dari daerah lain yang bisa menembus ratusan inovasi per tahun. Namun demikian, manfaatnya juga bisa dirasakan masyarakat,” sambungnya.
Sederet inovasi dari Kota Malang tercatat meraih prestasi di kancah nasional. Di antaranya Bank Sampah Malang ‘Emas Hitam di Balik Tumpukan Sampah’ dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang dengan Top 25 Nasional 2015. Layanan Pojok Braille (LAPO BRA) dari Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah dengan Top 99 Nasional 2017. Hingga Braille E-Ticket and Extraordinary Access for Visual Disabilities (BREXIT) dari Puskesmas Janti dengan Top 45 Nasional 2019.
Prestasi lainnya, yakni inovasi Sekolah Pasar Pedagang Cerdas (Sepasar Pedas) yang masuk Top 45 Nasional 2020, dan Si Ikan Nila dari Kelurahan Bakalan Krajan yang masuk Top 45 Nasional 2021.
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang, Boedi Utomo, SE, M.Si menuturkan, Workshop KIPP Kota Malang Tahun 2022 ini diselenggarakan sebagai ajang pembuka kompetisi inovasi yang akan digelar di tingkat kota pada Februari hingga April 2022.
“Nantinya inovasi-inovasi terpilih akan kami bawa ke tingkat provinsi dan pusat yang akan dimulai sekitar Maret hingga September,” ungkap Boedi.
KIPP tingkat Kota Malang tahun 2022 menggelar sembilan kategori, yakni pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik responsif gender, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan.
Reporter: Feni Yusnia
editor:jatmiko
