MALANG – Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji getol menginstruksikan perangkat daerah melakukan inovasi pelayanan publik berbasis digital. Hal ini dilakukan untuk menggeber pelaksanaan konsep Malang Smart City yang dicanangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Malang Smart City dengan konsep digitalisasi diharapkan dapat mencegah praktik korupsi.
Keseriusan Pemkot Malang menerapkan konsep Malang Smart City sudah banyak dijumpai, utamanya terkait pelayanan publik berbasis digital di Kota Malang. Selain itu, Wali Kota Malang Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang Ir. Sofyan Edi Jarwoko sudah menandatangani komitmen Malang Smart City. Penandatanganan itu disaksikan Tenaga Ahli Bidang Smart City Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI Hari Kusdariyanto di Balai Kota Malang, 30 November 2021 lalu.
Kusdariyanto menyatakan, Pemkot Malang harus menjalankan dengan baik semua komponen yang disusun. Ada enam konsep Malang Smart City yang akan dijalan, yakni smart governance, smart living, smart economy, smart branding, smart society, dan smart environment.
“Proses ini tentu tidak bisa dilakukan hanya oleh pimpinan daerah saja, tetapi semuanya terlibat. Kerja sama, integrasi layanan dan program, menjadi satu konsep smart yang dibutuhkan,” jelasnya.
Sutiaji menyampaikan, pihaknya sudah mendorong perangkat daerah memperhatikan semua indikator dalam komponen Malang Smart City. Salah satunya peningkatan kapasitas penggunaan sistem teknologi informasi atau digital.
“Jika perangkat daerah sudah bisa menerapkan konsep ini, maka masyarakat akan terbiasa dengan konsep smart yang kami tawarkan. Selanjutnya akan menjadi smart society. Makanya ini perangkat daerah jangan takut berinovasi,” tuturnya.
Saat ini, Sutiaji mengaku pihaknya masih menyoroti smart governance. Transparansi data dan inovasi digital yang diterapkan di semua tingkat layanan, menurutnya dapat mendorong pengambilan kebijakan daerah yang selaras dan transparan.
“Yang namanya smart itu kan ada pengawasan, transparansi, kecepatan dan ketepatan. Masyarakat juga semakin cerdas. Sekarang sudah masuk di smart governance, artinya semua data bisa dilihat oleh masyarakat. Ini yang kami harapkan, termasuk juga nanti bisa mencegah terjadinya korupsi di Kota Malang ini,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang Muhammad Nur Widianto, S. Sos. Menurutnya, Malang Smart City diproyeksikan mampu menghubungkan dan mengendalikan berbagai sumber daya yang lebih efektif dan efisien. Tujuannya untuk memaksimalkan pelayan publik kepada warga Kota Malang sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
“Salah satu yang sedang di dorong adalah pengembangan aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses pelayan publik yang diberikan Pemkot Malang,” kata Mantan Kabag Humas Pemkot Malang tersebut.
Widianto menambahkan, sudah ada sejumlah sistem pelayanan publik pada aspek smart governance. Antara lain, Ngalam Command Center, aplikasi Job Fair, Antrean Nunggu Transparan, E-JKN CEKAT, tanda tangan elektronik percepat administrasi, dan lainnya.
“Untuk pengembangan aplikasi, saat ini sudah ada lebih dari 50. Namun belum semua difungsikan. Ini yang terus kami dorong agar bisa cepat menerapkan smart city,” imbuhnya.
Meski begitu, Widianto mengaku pihaknya masih menemui kendala pada integrasi data dan soal pemahaman masyarakat terhadap literasi digital. “Data ini kan kuncinya smart city, ini terus kami intergasikan. Juga kami terus sosialisasikan terhadap masyarakat baik milenial hingga lansia. Ini penting, karena terkait dengan amanat satu data,” pungkasnya. (Ads)
Reporter: Feny Yusnia
Editor: Jatmiko
