Oleh: Fajar SH*
Tugumalang.id – Memasuki libur semester, kafe-kafe di Malang kehilangan pengunjung, toko dan restoran mengurangi jam operasional mereka, mesin cuci usaha laundry setengah mati, jasa print dan fotokopi tak sesibuk hari sebelumnya, jalan sekitar kampus menjadi sepi, banyak indekos dan kontrakan kosong melompong, ojol sulit mendapat orderan, lalu lintas menurun drastis, bahkan ritme emosional kota ikut berubah.
Keadaan tersebut mengindikasikan satu hal, bahwa identitas Malang sebagai “kota hidup” sejatinya banyak ditopang oleh mobilitas temporer, bukan oleh kekuatan organik masyarakat kotanya sendiri. Yang berarti, kehidupan urban-Malang sangat bergantung pada “populasi sementara” karena banyak sektor dibangun bukan berdasarkan kebutuhan warga tetap, tetapi berdasarkan ekonomi para perantau.
Baca Juga:
Fenomena ini dapat dibaca melalui konsep production of space dari Henri Lefebvre. Menurutnya, ruang tidak pernah netral karena diproduksi oleh kepentingan ekonomi dan relasi kekuasaan. Kota bukan sekadar tempat hidup bersama, tapi arena perebutan kepentingan kapital. Dalam konteks Malang, ruang-ruang di sekitar kampus diproduksi untuk memenuhi logika pasar mahasiswa. Akibatnya, orientasi pembangunan menjadi bergeser–bukan lagi membangun kota untuk warga, tetapi membangun kota untuk konsumsi.
Baca Juga: Di Hadapan DPRD Kota Malang, Mahasiswa Sampaikan 9 Aspirasi dan Tuntutan
Di sisi lain, jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 2024 tercatat sekitar 885 ribu jiwa. Dengan puluhan ribu mahasiswa yang datang setiap tahun, maka posisi mahasiswa bukan lagi sekadar bagian kecil dari kota, tapi aktor demografis yang memengaruhi ritme ekonomi, konsumsi, hingga produksi ruang urban
Maka tak terlalu mengherankan ketika kafe di kota ini pertumbuhannya lebih cepat daripada perpustakaan. Ruko-ruko menjamur menggantikan ruang sosial warga. Rumah-rumah penduduk berubah menjadi kos eksklusif. Harga tanah naik drastis. Sewa bangunan melonjak tinggi. Perlahan, warga lokal yang tidak mampu mengikuti kenaikan nilai ruang tersebut menjadi tersingkir secara halus dari lingkungannya sendiri. Inilah yang disebut sebagai gentrifikasi: proses ketika kapital mengubah ruang hidup menjadi komoditas, lalu memaksa kelompok tertentu keluar dari ruang tersebut.
Baca Juga: Wawali Kota Malang Resmikan Rumah Pijar, Wadah Pendampingan Penyandang Disabilitas Mental
Ironisnya, gentrifikasi di Malang memiliki corak yang unik. Jika di kota-kota besar gentrifikasi sering dipicu oleh korporasi besar atau kelas menengah mapan, di Malang ia justru digerakkan oleh romantisme kota pendidikan. Ada citra yang terus diproduksi bahwa Malang adalah kota nyaman untuk anak muda: dingin, estetik, penuh kopi, penuh nostalgia, nuansa hujan yang sendu, dan murah untuk ditinggali. Citra romantik tersebut kemudian menjadi komoditas budaya yang dijual terus-menerus melalui media sosial, promosi kampus, dan industri gaya hidup.
Namun di balik romantisme itu, terdapat persoalan sosial yang jarang dibicarakan, yaitu ketika harga kos naik, warga lokal kehilangan akses tempat tinggal murah. Ketika kafe menjadi simbol modernitas, warung-warung kecil kehilangan pelanggan setianya. Ketika ruang kota diarahkan untuk mahasiswa dan wisatawan, kebutuhan masyarakat lokal menjadi nomor dua.
Atau ketika harga jual makanan dipaksa mengikuti daya beli mahasiswa yang berasal dari Jakarta, warga Malang yang gajinya UMR atau yang lebih kecil dari itu tidak akan mampu menjangkaunya–yang membuat kota ini akhirnya mengalami apa yang disebut David Harvey sebagai accumulation by dispossession—akumulasi keuntungan melalui penyingkiran perlahan terhadap hak hidup masyarakat atas ruang.
Atau yang pernah dikatakan studi urban kontemporer, bahwa fenomena di atas sering disebut sebagai studentification, yakni transformasi ruang kota akibat konsentrasi populasi mahasiswa yang mengubah pola konsumsi, harga properti, hingga orientasi pembangunan kota.
Situasi tersebut menjelaskan mengapa Malang terasa seperti “kota mati” saat mahasiswa pulang kampung. Sebab denyut ekonominya dibangun di atas ketergantungan yang rapuh. Kota tidak memiliki fondasi ekonomi yang mandiri, karena menggantungkan sirkulasi uang pada siklus akademik. Ketika semester berhenti, kapital ikut melambat. Bahkan kesunyian kota saat mahasiswa libur memperlihatkan bahwa sebagian besar ruang sosial Malang sebenarnya bukan milik warga lokal, tapi lebih kepada ruang konsumsi temporer.
Di tengah situasi itu, pertanyaan paling mendasar yang patut diajukan adalah: untuk siapa sebenarnya kota ini dibangun? Apakah untuk warga yang hidup turun-temurun di dalamnya, atau untuk pasar temporer yang datang dan pergi mengikuti kalender akademik?
Jika pertanyaan itu tidak pernah dijawab secara serius oleh pemerintah, maka Malang hanya akan menjadi kota yang hidup di permukaan, tetapi kehilangan akar sosialnya sendiri. Sebuah kota yang ramai, namun rapuh. Sebuah kota yang tampak modern, tetapi diam-diam sedang menjual ruang hidupnya sedikit demi sedikit kepada logika kapital.
Pada akhirnya, persoalan terbesar Malang mungkin bukan terletak pada soal kemacetan, mahalnya kos, atau tak terjangkaunya harga makanan, tapi tentang siapa yang berhak atas kota ini.
Sebab ketika ruang kota terus diproduksi untuk kepentingan konsumsi, warga perlahan kehilangan posisi sebagai subjek dan hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri kemudian berubah menjadi etalase ekonomi: indah difoto, ramai dipasarkan, tetapi asing bagi mereka yang hidup paling lama di dalamnya.
*Penulis adalah kader Ansor PAC Kedungkandang, Kota Malang.
Editor: Herlianto. A
