Jakarta, Tugumalang.id– Aksi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ahmad Sahroni yang memilih tidak menerima gaji dan menyalurkannya melalui platform digital Kitabisa menuai berbagai tanggapan. Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, menilai langkah tersebut masih perlu diuji dari sisi konsistensi, komitmen, serta tujuan jangka panjangnya.
“Kita tunggu dan kita kawal apakah aksi ini adalah bentuk sikap dan keberpihakan yang konsisten dalam jangka panjang kepada rakyat atau hanya sekadar langkah simbolik,” kata Nicky saat dihubungi, Selasa, 11 Maret 2026.
Langkah Sahroni Dinilai Positif, Namun Perlu Konsistensi
Nicky mengakui keputusan Sahroni untuk menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya kepada lembaga amal merupakan langkah yang cukup mengejutkan. Pasalnya, tidak banyak politikus yang berani mengambil kebijakan serupa.
Meski demikian, ia menilai Sahroni tetap perlu membuktikan bahwa langkah tersebut bukan sekadar upaya memperbaiki citra pasca sanksi nonaktif akibat pelanggaran etika.
Baca juga: Hasil Sidang MKD DPR RI: Sanksi untuk Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Menurutnya, pemulihan citra setelah pelanggaran kepercayaan publik tidak cukup hanya dilakukan melalui simbol atau gestur politik. Hal itu perlu dibuktikan melalui keberpihakan nyata kepada masyarakat, terutama ketika wakil rakyat harus berhadapan dengan kebijakan pemerintah.
“Pemulihan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPR membutuhkan pembuktian nyata. Ini berkaitan erat dengan independensi wakil rakyat dalam mengawal aspirasi publik, terutama ketika berhadapan dengan kebijakan pemerintah,” katanya.
Tiga Syarat Memulihkan Kepercayaan Publik
Lebih lanjut, Nicky menilai inisiatif Sahroni muncul di tengah dinamika politik yang berkembang belakangan ini. Kondisi tersebut, kata dia, tidak lepas dari meningkatnya keresahan publik atau civil unrest yang terjadi pada akhir Agustus lalu.
“Inisiatif melalui platform donasi seperti Kitabisa memang membuka ruang pengawasan publik, tetapi hal itu tidak serta-merta menghapus skeptisisme masyarakat,” ujarnya.
Nicky menegaskan bahwa terdapat setidaknya tiga prasyarat utama agar kepercayaan publik terhadap politisi dapat kembali pulih, yakni:
-
Peningkatan advokasi terhadap kebijakan publik yang benar-benar berpihak pada masyarakat.
-
Penyesuaian gaya hidup politisi agar lebih empatik terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
-
Meminimalkan pendekatan yang bersifat gimik politik dan menggantinya dengan ketegasan sikap dalam menyuarakan posisi politik.
“Kedua, penyesuaian gaya hidup politisi agar lebih empatik terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Ketiga, meminimalkan pendekatan yang bersifat gimik politik dan menggantinya dengan ketegasan sikap dalam menyuarakan posisi politik,” ujarnya.
Baca juga: DPR RI Menjawab Tuntutan Rakyat 17+8 dengan Enam Poin Penting
Menurut Nicky, konsistensi dalam menjalankan ketiga hal tersebut akan menjadi ujian sesungguhnya bagi integritas dan civic virtue seorang Sahroni. Karena itu, ia berharap langkah menolak gaji tidak berhenti hanya sebagai aksi simbolik.
“Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi faktor penting agar setiap inisiatif yang dilakukan wakil rakyat tidak hanya dipandang sebagai strategi komunikasi politik, melainkan benar-benar sebagai bentuk komitmen terhadap kepentingan publik,” katanya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Sumber: Rilis
redaktur: jatmiko
