Tugumalang.id – Persoalan banjir di Kota Malang mendapat sorotan legislatif. Fraksi PKS DPRD Kota Malang mendesak Pemkot Malang untuk melakukan pembenahan sistem drainase di Kota Malang secara menyeluruh. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna penetapan Ranperda APBD 2026 pada Kamis (27/11/2025).
Jubir Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Akhdiyat Sabril Ulum menilai permasalahan banjir di Kota Malang kian hari semakin parah. Dikatakan, banjir di Kota Malang harus menjadi perhatian serius.
Baca Juga: Banggar DPRD Kota Malang Sampaikan 7 Rekomendasi Strategis Soal Ranperda APBD 2026
Pihaknya mendesak Pemkot Malang untuk melakukan pencegahan banjir dengan upaya upaya realistis. Salah satunya dengan membenahi sistem drainase secara menyeluruh.
“Perlu pembenahan sistem drainase secara menyeluruh sesuai dengan masterplan yang telah dibuat. Mulai dari perencanaan, pembangunan hingga pemeliharaan rutin, agar aliran air lancar dan mampu mengurangi genangan,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga merekomendasikan Pemkot Malang untuk memperbanyak sumur resapan hingga memasifkan gerakan angkat sampah dan sedimen (GASS) pada saluran air di Kota Malang.
“Upaya pengendalian banjir juga perlu disinergikan dengan penataan tata ruang kota, penghijauan kawasan resapan air dan penegakan aturan terhadap alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan,” tegasnya.
Baca Juga: DPRD Kota Malang Akan Kawal Pelaksanaan Program Rp 50 Juta Per RT
Belakangan, pihaknya juga banyak mendapat aduan masyarakat terkait proyek insfrastruktur, khususnya drainase yang tak sesuai spesifikasi. Mulai dari kualitas material rendah, fungsi tak optimal hingga proses pengerjaan berlarut larut sampai menggangu kegiatan ekonomi warga.
Kondisi tersebut menurutnya menunjukkan lemahnya pengawasan dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga dugaan kompromi soal kualitas pekerjaan yang berpotensi merugikan masyarakat dan mencoreng tata kelola pembangunan.
“Kami menuntut Pemkot Malang memperkuat pengawasan teknis secara ketat, menerapkan sanksi tegas pada penyedia yang melanggar spesifikasi dan memastikan setiap rupiah APBD benar benar menghasilkan infrastruktur yang layak, fungsional dan berpihak pada kepentingan publik,” tandasnya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter: M Sholeh
Editor: Herlianto. A
