MALANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang kini tengah mencari solusi vaksinasi bagi masyarakat yang tidak tercover BPJS.
Di Kabupaten Malang total jumlah pendudukan, menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang pada 2020 mencapai 2.619.975 jiwa.
“Kami masih menunggu kebijakan dari pusat dan berapa (dosis vaksin) yang datang, karena ketersediaan sampai saat ini masih 7.000 dosis. Kami mengejar, tapi kalau barangnya tidak ada bagaimana,” terang Bupati Malang, Muhammad Sanusi, Rabu (27/01/2021).
Untuk saat ini, alumni Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 Ganjaran ini menjelaskan jika prioritas vaksinasi saat ini adalah tenaga kesehatan (nakes) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Sementara ini mendahulukan vaksinasi untuk nakes dan ASN, itu yang akan kami prioritaskan sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang, Arbani Mukti Wibowo, menjelaskan jika saat ini yang menjadi prioritas vaksinasi adalah masyarakat yang tercover BPJS.
“Data (penerima vaksin) memang berdasarkan data peserta BPJS, baik itu BPJS penerima bantuan BPJS iuran pemerintah pusat maupun pemerintah bantuan BPJS dari pemerintah daerah,” jelasnya.
Namun, Arbani belum bisa memastikan berapa jumlah masyarakat tercover BPJS yang akan menerima vaksin COVID-19.
“Kalau untuk nakes kami sidah mengusulkan untuk 8 ribu sekian nakes. Namun untuk masyarakat peserta BPJS di Kabupaten Malang itu yang tahu pihak BPJS,” ungkapnya.
Terakhir, pria yang mengawali karir sebagai dokter gigi ini menegaskan, butuh 70 persen masyarakat Kabupaten Malang untuk vaksinasi agar mendapatkan herd immunity.
“Di Kabupaten Malang sudah cukup dengan 70 persen penduduk mendapatkan vaksin. Karena dengan jumlah itu sudah cukup untuk mendapat herd immunity,” pungkasnya.
