Tugumalang.id – Politik uang menjelang pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang menjadi keprihatinan banyak pihak. Termasuk dari para calon yang berkontestasi di pesta demokrasi tersebut.
Dua calon wakil gubernur Jawa Timur, Lukmanul Hakim atau Gus Lukman bersama Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans kompak mendeklarasikan anti politik uang di momen pilkada nanti. Deklarasi bersama dipandu langsung oleh Eka Rahmawati, Komisioner Bawaslu Jawa Timur, di Hotel Grand Mercure Malang Mirama, Selas (5/11/2024).
Kedua calon tersebut sepakat bahwa politik uang mencederai demokrasi dan Pemilu karenan harus di lawan. Sayangnya dalam deklarasi acara deklarasi yang dikemas Sarasehan Nasional Pancasila itu Emil Dardak sebagai calon walik Khofifah Indar Parawansah tidak ikut hadir.
Baca Juga: Politik Uang di Kabupaten Malang, Non Peserta dan Tim Kampanye Sulit Dijerat Pasal 523 UU Pemilu
Gus Lukman sebagai wakil sebagai calon wakil Lulu Nur Hamidah mengatakan bahwa pihaknya siap tidak dilantik sekalipun menang jika diketahui ada permainan politik uang yang mereka lakukan.
“Terus terang sejak sayang dipilih sebagai calon wakil gubernur Jatim, tak sepeserpun mengeluarkan uang,” kata dia yang disambut tepuk tangan riuh peserta.
Gus Hans selaku calon wakil Tri Rismaharini juga mengatakan hal yang sama bahwa politik uang harus dilawan. Cuma memang kondisi Indonesia saat ini sistemnya sudah koruptif. “Jadi saat ini, kita mau jadi apapun di Indonesia selalu high cost, ini yang harus diperbaiki,” kata dia.
Baca Juga: Bawaslu Kabupaten Malang Terima 2 Laporan Dugaan Politik Uang Saat Masa Tenang
Sementara itu, Ketua Bawaslu Jawa Timur A Warits, mengatakan bahwa politik uang itu penyakit dan menjadikan rakyat sebagai barang dagangan. Suara rakyat hanya dinilai dengan harga Rp 100 ribu hingga Rp 300 ribu saja.
Karena itu, pihaknya mengajak semua pihak untuk aware dengan praktik politik uang. Kata dia, Bawaslu sudah melakukan pendataan sebanyak 400 form yang berisi laporan dugaan pelanggaran Pemilu.
“Nanti kalau hadiri, pulang saat Pilkada, lalu ada ASN, TNI atau Polri yang tidak netral dicatat namanya lalu dilakukan ke kami melalui form yang kami sediakan,” katanya.
Rektor UM, Prof. Haryono yang hadir sebagai salah satu penyelenggara melalui UPT Lapasila UM yang berkolaborasi dengan Bawaslu Jatim dan Oase Institut, mengatakan bahwa Indonesia secara institusi sudah demokratis. Mulai adanya KPU, Bawaslu, eksektif hingga legislatif hanya saja belum ada value yang tertanam di dalamnya.
“Jadi pada setiap lembaga yang ada itu, belum ada virtue yang membuat mereka bisa menerapkan nilai-nilai demokrasi dengan benar,” paparnya.
Prof Haryono juga menyinggung bahwa di Indonesia masih kebingunan untuk membedakan mana yang wilayah privat dan publik. Sehingga begitu menjadi pejabat publik seolah-seolah semuanya milik privat.
“Itu yang kita lihat kemaren ada pejabat publik mengundang di acara haul keluarganya dengan atas nama istitusinya yang baru dia emban,” katanya.
Ketua UPT Lapasila UM, Dr Akhirul Aminullah, yang hadir sebagai panelis, meminta para calon yang berkontestasi di Pilkada untuk berkomitmen anti terhadap politik uang. Bagi dia, politik uang adalah problem moral yang belakangan ini sangat akut.
“Kalau suara rakyat bisa dibeli dengan harga Rp 100 ribu, maka berarti ini bukan kedaulatan rakyat, melainkan kedaulatan oligarki,” kata dia.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter: Herlianto. A
Editor: Herlianto. A
