Tugumalang.id – Pada 24 September mendatang, Wali Kota Malang Drs H Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang, Ir Sofyan Edi Jarwoko, adalah hari terakhir memimpin Kota Pendidikan ini. Dalam lima tahun, tentu banyak yang sudah dilakukan.
Tim tugumalang.id melakukan liputan khusus untuk merekam apa yang sudah dilakukan oleh pasangan yang mempunyai visi Kota Malang Bermartabat ini. Ada empat pembahasan yang akan kami ulas yakni bidang Infrastruktur, Ekonomi dan UMKM, Kesehatan dan Pendidikan, Wisata dan Lingkungan Hidup.
Berikut reportase kami di bidang ekonomi dan UMKM. Berdasarkan beberapa indikator, Sutiaji yang dibantu beberapa jajaran, cukup cekatan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, bahkan, bisa mendorong mengalahkan pertumbuhan ekonomi nasional. Berikut reportasenya.
Salah satu pertumbuhan yang paling mengesankan itu datang pada 2022. Sejumlah rapor indikator kinerja makro dengan nilai memuaskan berhasil diraih Kota Malang. Pada 2022, ekonomi Kota Malang sukses melambung hingga 6,32 persen. Angka itu melampaui pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,34 persen.
Capaian yang sama bahkan pernah diraih pada 2010 silam. Artinya, Pemkot Malang berhasil mengatasi berbagai tantangan berat termasuk badai pandemi Covid-19 dengan sangat baik.
Menjadi hal yang membanggakan pula, kala realisasi pertumbuhan ekonomi itu melampaui target pembangunan 2023 sebesar 5,80 persen dalam tempo setahun lebih cepat.
Kepala Badan Pusat Statistik, Erny Fatma Setyoharini, menyebut di 2018 dan 2019, sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi Kota Malang ada di angka 5,72 dan 5,73 persen. Saat pandemi menghantam di tahun 2020, laju perekonomian melemah hingga -2,26 persen. Di tahun 2021 naik signifikan menjadi 4,21 persen, dan tahun 2022 menembus angka 6,32 persen.
Erny melanjutkan, adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi ini bisa dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. Nilai ekonomi di Kota Malang pada 2022 adalah Rp84,8 triliun
Sektor perdagangan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni sebesar 2,1 persen. “Terkendalinya pandemi Covid-19 dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat telah mendorong perbaikan ekonomi. Bahkan pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2022 mencapai titik tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir,” kata Eny, Jumat 15 September 2023.
Sutiaji Sebut Kesuksesan Ini Sebagai Buah Kolaborasi
Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, pertumbuhan ekonomi ini merupakan buah kolaborasi pemulihan ekonomi. Mulai dari pembangunan Malang Creative Center (MCC) dengan memfasilitasi berbagai program ekosistem 17 subsektor ekonomi kreatif.
Kehadiran MCC kian memantapkan langkah kota ini menjadi Kota Kreatif dunia. Terhitung hingga Juli 2023, sudah ada lebih dari seribu kegiatan oleh para insan kreatif yang dilaksanakan di MCC sejak soft launching pada Desember 2022 lalu.
Kemudian ada pula penguatan peran UMKM, revitalisasi pasar rakyat, pengembangan destinasi pariwisata, penciptaan ekosistem usaha yang menarik investasi, hingga reformasi birokrasi. “Lewat kolaborasi ini kita bangun terus kemandirian dan ketangguhan. Agar apa yang sudah dicapai bisa berkelanjutan. ‘Dari Malang Untuk Indonesia dan Dunia’,” tegas Sutiaji.
Di sisi lain, guna mengupayakan pertumbuhan ekonomi, Sutiaji mendorong penguatan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). “Pada tahun 2023, APBD Kota Malang mencapai Rp2,8 triliun, di mana Rp1,1 triliun di antaranya dialokasikan untuk UMKM,” sambung Sutiaji.
Hal ini dibarengi dengan adanya dua kebijakan yang dikeluarkan untuk pemberdayaan UMKM. Yaitu, menargetkan 40 persen anggaran belanja daerah mengalir ke UMKM.
Serta, mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Malang untuk membeli kebutuhan dari UMKM. Baik melalui aplikasi Malpro (Malang Beli Produk Lokal) atau E-Katalog yang difasilitasi Bagian Layanan dan Pengadaan (BLP) Setda Kota Malang.
’’Pemkot Malang juga menargetkan 20 ribu pelaku usaha mendaftar di aplikasi E-Katalog pada tahun 2023, meningkat dari 5.000 UMKM yang terdaftar saat ini,” tambah dia.
Alhasil, beberapa prestasi berhasil ditorehkan, di antaranya: Pemkot Malang meraih peringkat pertama di kategori pemerintah kabupaten/kota dengan transaksi terbanyak dalam pemanfaatan pengadaan barang/jasa melalui Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) dalam Penghargaan E-Purchasing Tahun 2022 Pemprov Jawa Timur.
Pemkot Malang tercatat telah melakukan transaksi pada Jatim Bejo senilai Rp67.082.500.435,00 pada tahun 2022. Nilai ini jauh di atas Kota Kediri dan Kabupaten Malang sebagai peringkat kedua dan ketiga dengan total nilai transaksi pada kisaran Rp35 miliar dan Rp21 miliar.
Wali Kota Malang Sutiaji bahkan menerima Penghargaan di ajang Indonesia Awards 2023 untuk kategori Excellent Awards for Strategic Initiative berkat inovasi cemerlangnya, Malang Creative Center.
Di susul penghargaan Apresiasi Daerah Peduli Inovasi Ekonomi Kreatif dan Pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di 2023.
Modernisasi Pasar selama 5 tahun terakhir
Modernisasi pasar juga menjadi konsen Sutiaji. Pengelolaan pasar tradisional yang baik tentu saja berbanding lurus terhadap perekonomian di Kota Malang. Revitalisasi tak hanya soal pembenahan bangunan secara fisik, namun juga non-fisik hingga berstandar SNI.
Setidaknya sudah ada 16 dari total 26 pasar rakyat yang berhasil direvitalisasi dan dimodernisasi di era kepemimpinan Wali Kota Malang Sutiaji pada 2018-2023.
Pasar-pasar itu adalah Pasar Klojen, Pasar Gadang Lama, Pasar Bunul, Pasar Sukun, Pasar Sawojajar, Pasar Mergan, Pasar Kasin, Pasar Kedungkandang, Pasar Madyopuro, Pasar Kota Lama, Pasar Lesanpuro, Pasar Kedungkandang.
Sedangkan yang sedang proses pelaksanaan di tahun 2023 ini ada 3 pasar yakni Pasar Wilis, Pasar Kebalen dan Pasar Madyopuro. Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menyampaikan, sudah sekitar 70 persen pasar rakyat di Kota Malang telah menggunakan sistem digital untuk transaksinya.
“Ini kunci pasar di Kota Malang menjadi percontohan. Makanya pasar-pasar di kota harus terus diperbaiki. Sehingga tidak ada lagi pasar yang lantainya masih tanah, kotor dan becek. Kota Malang harus menuju pasar bebas becek,” ungkapnya.
Merekap dampak program OJIR oleh Wali Kota Sutiaji
Program kolaborasi Ojo Percoyo Karo Rentenir (OJIR) yang digawangi Sutiaji bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Malang berkolaborasi bersama OJK Malang, BPR Tugu Artha, Baznas Kota Malang serta Jamkrida banyak dimanfaatkan masyarakat yang terjerat utang rentenir.
Berkat inovasi itu, Kota Malang meraih penghargaan Inovasi Terbaik dalam Program Kredit atau Pembiayaan Melawan Rentenir pada TPAKD Award 2020. Termasuk, Sutiaji yang menerima penghargaan sebagai Tokoh Penggerak Inklusi Keuangan Tingkat Kabupaten/Kota, dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2021.
Alhasil, program ini menjadikn Kota Malang bahkan sebagai percontohan untuk daerah lain lantaran dinilai berhasil membungkam rentenir atau bank titil untuk tidak mengelabui masyarakat.
Direktur Utama PT BPR Tugu Artha Sejahtera, Nyimas Nunin Anisah Baidury mengatakan, total jumlah uang yang telah disalurkan kepada nasabah yakni Rp1,57 miliar dengan menjangkau lebih dari 310 nasabah per bulan Juni 2023 sejak diluncurkan pada akhir tahun 2019.
Kepala OJK Malang Sugiarto Kasmuri mengatakan, untuk dapat memanfaatkan program tersebut, masyarakat cukup datang ke kantor BPR Tugu Artha untuk mengajukan pembiayaan OJIR. ”Tentunya akan dilakukan analisis lebih lanjut oleh BPR Tugu Artha, sesuai SOP program OJIR,” katanya.
Syarat utama mengikuti program tersebut yakni warga Kota Malang yang memiliki usaha minimal skala kecil. Hal ini disertai bukti pinjaman kepada rentenir, melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/ kecamatan.
Selain itu, nasabah juga perlu membawa fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK, dan fotokopi surat nikah. ”Jika layak dan memenuhi persyaratan, masyarakat yang terjerat rentenir tadi dapat dibiayai melalui program OJIR,” jelas dia.
Pengendalian Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Era Sutiaji dalam 5 Tahun Terakhir
Tingkat inflasi Kota Malang dalam lima tahun terakhir cukup terkendali. Berdasarkan Data BPS Inflasi Tahun Kalender di Kota Malang, inflasi di tahun 2018 sebesar 2,98 persen, di tahun 2019 sebesar 1,93 persen, di tahun 2020 mencapai 1,45 persen, inflasi tahun 2021 sebesar 1,75 persen dan inflasi tahun 2022 mencapai 6,45 persen seiring dengan melandainya pandemi covid-19.
Dengan demikian, selama tahun 2022 inflasi Kota Malang tercatat lebih rendah dari inflasi Provinsi Jawa Timur yang sebesar 6,52 persen. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Samsun Hadi, menyampaikan bahwa inflasi periode Desember 2022 salah satunya didorong oleh kenaikan harga yang terjadi di berbagai kelompok pengeluaran inflasi didorong oleh kenaikan harga beras yang terjadi baik di tingkat penggilingan maupun tingkat konsumen.
Meski begitu, Sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia terus diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan penguatan koordinasi TPIP. Targetny, menjaga level inflasi berada dalam rentang sasaran 3,0 persen + 1 persen.
Tentu, Pemkot Malang bergerak cepat mengantisipasi dampak yang kemungkinan muncul. Pengendalian ini tak lepas dari pendekatan mikro yang dilakukan melalui kolaborasi kebijakan yang efektif dari stakeholder terkait dibawah arahan Wali Kota Malang Sutiaji.
Mulai jajaran perangkat daerah di Pemerintah Kota Malang, Bulog, BPS, Bank Indonesia, OJK, dan instansi lain yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) getol melakukan pendekatan-pendekatan meminimalisir dampak inflasi.
Alhasil, antisipasi yang dilakukan dengan koordinasi dan pemantauan di tempat perbelanjaan terbilang cukup efektif menenangkan pasar. Informasi dan literasi juga terus diberikan agar tidak ada permainan pasar untuk memanfaatkan peluang yang ada.
Tagar 5tahunsutiaji, Tagar 5tahunsutiajisofyanedi, Tagar walikotamalang
Reporter: Feni Yusnia
Editor: Herlianto. A
