Malang, Tugumalang.id – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas mengingatkan pentingnya adab dalam berpolitik. Salah satunya yakni untuk menangkal degradasi moral berdemokrasi dalam menjaga marwah organisasi di Pemilu 2024 mendatang.
Busyro menilai bahwa setiap orang termasuk kader Muhammadiyah memiliki hak untuk berpolitik. Dia memandang bahwa keputusan untuk terjun ke politik praktis juga merupakan komitmen demokrasi masing masing.
“Ketika sudah mengambil satu keputusan untuk berhikmat di politik praktis, kami memaknai itu suatu bentuk aktualisasi komitmen berdemokrasi,” ucapnya usai menghadiri Regional Meeting dan konsolidasi bersama Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah se-Jawa di Malang pada Rabu (17/5/2023).
Untuk itu, dia mengingatkan bahwa pentingnya adab dalam berpolitik. Namun, diharapkan pemerintah memberikan jaminan kebebasan berpolitik bagi masyarakat.
“Apakah orang yang ingin menjaga marwah untuk berkomitmen berdemokrasi dan berkebangsaan tidak mengalami proses proses penurunan, degradasi atau demoralisasi. Ketika Undang Undang yang berkaitan dengan politik terutama UU Parpol, UU Pemilu, UU Pilkada itu produknya seperti politik praktis saat ini,” tuturnya.
Sebab menurutnya, degradasi moral berpolitik telah tampak terlihat di Indonesia. Dia menyayangkan kondisi politik itu karena menunjukkan adanya kelunturan etika berdemokrasi.
BACA JUGA: Haedar Nashir Terpilih Lagi Sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah Periode 2022-2027
Dia bahkan memandang bahwa fakta adanya degradasi moral dalam berdemokrasi telah terlihat. Dia mengibaratkan bahwa degradasi itu sudah mengarah pada radikal berpolitik.
“Dimana terjadi dan terdapat fakta korupsi (berpolitik) ini sudah sampai tingkat radikal. Jadi radikalisasi disektor politik. Ketika politik korupsi itu adalah aktornya, aktor politik itu maknanya radikalisasi yang dilakukan oleh pelaku koruptor itu juga cermin radikalisasi politik,” bebernya.
“Sehingga eman eman kalau banyak tokoh dari manapun juga, ketika mengambil keputusan untuk berhikmat di politik praktis tapi tidak diberikan infrastruktur dan suprastruktur berupa Undang Undang yang menjamin kebebasan politik yang beradab itu,” imbuhnya.
Di sisi lain, dia juga mengatakan bahwa kegiatan Regional Meeting, sekaligus konsolidasi bersama LHKP Muhammadiyah se-Jawa di Malang pada 17-18 Mei 2023 itu merupakan wujud aktualisasi Muhammadiyah dalam bernegara dan menjaga situasi politik yang kondusif. Selain di Jawa kegiatan itu juga akan digelar di Kalimantan, Sumatra, Nusa Tenggara, Bali dan Papua.
“Konsolidasi ini hasilnya nanti setelah selesai 5 regional meeting ini kami akan melakukan Rakernas. Ini untuk memotret situasi terkait dengan politik, ekonomi, demokrasi dan sektor lainnya. Lalu hasilnya akan kami sampaikan pertama kepada Lembaga negara dan kepada unsur unsur masyarakat sipil lainnya,” jelasnya.
“Muhammadiyah selalu orientasinya kepada rakyat dalam konteks bernegara. Kami pikirkan negara, prihatin pada negara, tapi kami juga berikan solusi agar negara dikelola dengan etika keilmuan, etika demokrasi dan kejujuran secara kelembagaan,” tandasnya.
Reporter: M Sholeh
editor: jatmiko
