MALANG, Tugumalang.id – Isu mengenai pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) menyedot perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir ini.
Desakan kepada Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya menjadi topik perbincangan hangat dalam dinamika politik ketatanegaraan Indonesia. Pasca keabsahan dokumen pendidikannya dipertanyakan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Isu tersebut kian menggelinding menjadi bola panas usai sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi menyampaikan pendapat perihal pemakzulan Wapres.
Baca Juga: 120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP Pemakzulan Gibran
Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai prosedur hukum tata negara terkait pencopotan kepala pemerintahan atau wakilnya. Di dalam sistem presidensial Indonesia, konstitusi telah secara ketat mengatur bahwa seorang Wakil presiden tidak dapat diberhentikan sembarangan atas dasar politik praktis belaka.
Melainkan harus melalui tahapan pemakzulan Wapres yang sangat panjang, ketat, dan melibatkan berbagai lembaga tinggi negara, mulai dari DPR, MK, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga pemutus akhir.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), proses pemberhentian atau pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden bahkan keduanya dalam satu paket, bukanlah proses yang instan. Melainkan prosedur hukum yang memerlukan pembuktian otentik atas pelanggaran hukum berat.
Baca Juga: Prophetic Intelligence: Menyatukan Ideologi dan Strategi Politik PKB di Era Gen Z
Berikut ini tahapan pemakzulan Wakil Presiden di Indonesia yang telah diatur melalui mekanisme konstitusional:
Tahapan Pemakzulan Wakil Presiden di Indonesia
1. Pengajuan Usul oleh DPR
Usul pemberhentian Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh DPR. Berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian jika Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden.
Usul ini harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.
2. Pemeriksaan dan Putusan oleh MK
Sebelum dibawa ke MPR, DPR wajib mengajukan usul pemberhentian tersebut kepada MK. Selanjutnya MK memiliki waktu paling lama 90 hari setelah permintaan diterima untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat.
Apabila MK memutuskan bahwa Wakil Presiden terbukti bersalah sesuai tuduhan, maka proses dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
3. Sidang Paripurna DPR untuk Meneruskan Putusan MK
Jika MK mengeluarkan putusan yang membenarkan usulan pemakzulan, maka DPR segera menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul tersebut kepada MPR.
4. Sidang Paripurna MPR untuk Keputusan Akhir
MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutuskan usul pemberhentian Wakil Presiden paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut.
Sidang paripurna ini harus dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Editor: Herlianto. A
