MALANG, Tugumalang.id – Pernyataan tegas disampaikan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Islam Malang (Unisma) terhadap situasi menjelang konstestasi Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024. IKA Unisma memberi teguran keras kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali ke dalam koridor demokrasi.
Sikap IKA Unisma itu menyusul sikap perguruan tinggi lainnya seperti Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM) serta beberapa perguruan tinggi lainnya yang mengkritisi sikap Presiden Jokowi dianggap cawe-cawe dalam Pemilu 2024.
Kebijakan Presiden Jokowi terkait Bantuan Sosial (Bansos) akhir-akhir ini dirasa sarat dengan muatan politis untuk mengarahkan masyarakat mendukung pasangan calon tertentu.
Baca Juga: Awali 2024, FK Unisma Baiat 25 Dokter Muslim di Periode XXXVI
Sikap dan kebijakan itulah yang dirasa IKA Unisma membuat demokrasi di Indonesia berada di ujung tanduk setelah 25 tahun lalu diperjuangkan melalui gerakan Reformasi 1998 dengan menggulingkan rezim Orde Lama, Presiden Soeharto yang saat itu telah berkuasa selama 32 tahun.
Pernyataan IKA Unisma tersebut disampaikan Ketua IKA Unisma, Muhammad Nuruddin, S.Pt, M.P dalam acara Pelantikan dan Rapat Kerja IKA Unisma Malang di Hall KH. Abdurrahman Wahid Lantai 7, Gedung Ali bin Abi Thalib Pascasarjana Unisma hari Sabtu (3/2/2024).
Baca Juga: Lejitkan Prestasi dan Kepribadian Lulusan, FEB UNISMA Gelar Rangkaian EPD
“Ini (pernyataan) sebagai tanggungjawab moral politik sebagai generasi pro demokrasi angkatan 80-an dan 90-an. Sudah muak dengan praktik-praktik oligarki yang mengabaikan prinsip kejujuran di dalam praktik Pemilu 2024 yaitu berlakunya asas jujur, adil, dan rahasia,” tutur Nuruddin kepada Tugumalang.id.
Pihaknya menambahkan Presiden Jokowi saat ini sudah mengabaikan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan demi menuruti nafsu kepentingan politiknya.
Nuruddin mengambil contoh pembagian Bansos yang menurutnya tidak perlu dilakukan langsung oleh kepala negara dan seharusnya cukup dilakukan oleh perangkat pemerintahan di level daerah.
Pemilu 2024 yang kini sudah tinggal menghitung hari. IKA Unisma meminta Presiden Jokowi untuk kembali ke dalam koridor demokrasi.
“Harus menghentikan mesin lembaga negara untuk tidak melakukan intervensi terhadap proses berlangsungnya kontestasi Pemilu. Supaya aparat penegak hukum, penyelenggara negara mulai dari pemerintah tingkat terkecil pemerintah desa, kecamatan, bupati, maupun gubernur untuk tidak terlibat atau netral dalam proses kontestasi Pemilu 2024,” tegasnya.
“Presiden (Jokowi) harus mengaafirmasi dan menekankan supaya menghentikan proses di dalam kontestasi pemilu. Dia harus mengedepankan asas kejujuran, moral politik, dan etika supaya simbol kepala negara dan kepala pemerintahan di atas regulasi yang menaunginya,” lanjut Nuruddin.
Berikut ini detail lengkap lima pernyataan sikap IKA Unisma sebagai teguran kepada Presiden Jokowi untuk kembali dalam koridor nilai demokrasi dengan judul “Matinya Demokrasi: Presiden Harus Sadar Diri”.
1. Mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk bersatu memastikan agar demokrasi di Indonesia tidak dibajak oleh kepentingan Oligarki dan Dinasti;
2. Mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan jujur, adil, dan rahasia serta bebas dari praktik dan perilaku koruptif;
3. Mendesak dan meminta Presiden sebagai penyelenggara tata kelola pemerintah bersikap netral atau tidak memihak salah satu pasangan calon dalam perhelatan Pemilihan Umum 2024;
4. Mendesak dan meminta Presiden sebagai Kepala Negara kembali fokus kepada tugas utamanya yakni mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Mendesak agar lembaga-lembaga negara bersikap dan bertindak hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia.
Penulis: Bagus Rachmad Saputra
Editor: Herlianto, A
