MALANG, Tugumalang.id – Spanduk penolakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari sempat terpasang di sepanjang Jalan Tumapel dan Jalan Tumapel Barat, Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Namun, pada Sabtu (3/5/2025), spanduk-spanduk tersebut sudah diturunkan.
Sempat beredar informasi terkait belasan spanduk penolakan KEK Singhasari yang dianggap tidak bermanfaat dan merusak lingkungan. Di bagian bawah setiap spanduk tertulis Rakyat Singosari Bergerak.
Baca Juga: Delegasi King’s College London Akan Kembali ke Malang untuk Bahas Pembangunan Kampus di KEK Singhasari
Salah satu spanduk bertuliskan, “Wes 3 tahun mlaku ganok manfaate gae warga Singosari. Pak Presiden Prabowo, tolong bubarno ae wes KEK iki (sudah 3 tahun berjalan, tidak ada manfaatnya bagi warga Singosari. Pak Presiden Prabowo, tolong dibubarkan saja KEK ini).”
Spanduk lainnya bertuliskan, “Singosari bukan kawasan bisnis, tapi kawasan santri. Tolak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang merusak alam dan kehidupan.” Ada juga yang bertuliskan, “KEK = Kapitalisme Eksploitasi Kawasan. Singosari kudu diselametno teko penjajah (Singosari harus diselamatkan dari penjajah).”
Baca Juga: Masa Evaluasi, Sesmenko Perekonomian Tinjau KEK Singhasari
Seorang warga yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, ia tak tahu persis kapan spanduk tersebut dipasang. Ia baru menyadari adanya spanduk itu saat diturunkan pada Jumat (2/5/2025) sekitar pukul 10.00.
“Diturunkan kemarin pagi oleh polisi, tentara, dan orang dari pemda,” ucap warga tersebut.
Ia juga tak mendengar terkait protes warga terhadap KEK Singhasari. Namun, rumah dan tempat bekerjanya cukup jauh dari lokasi KEK Singhasari sehingga ia tak tahu menahu terkait dampak dari kawasan yang berlokasi di Desa Klampok, Kecamatan Singosari ini.
“Saya inginnya Singosari damai-damai saja,” ujarnya.
Tokoh masyarakat asal Singosari, Ki Ardhi Purbo Antono mengatakan ia memahami kegerahan warga atas berdirinya KEK Singhasari. Pemasangan spanduk tersebut merupakan luapan kekesalan warga yang sudah ditahan bertahun-tahun.
”Program kerakyatan dengan tujuan kemakmuran jangan menggunakan jasa makelar intelektual. Yang mengakibatkan tatanan carut marut, negara bangkrut, rakyat semrawut,” kata Ki Ardhi.
Ia menilai, aksi ini terjadi karena kebijakan KEK yang dirancang dan dijalankan tanpa melibatkan warga dan memperhatikan kearifan lokal. Ia pun sepakat apabila KEK Singhasari dikaji ulang.
”Berbicara sejarah Singosari sebagai tanah sakral, kehadiran KEK ini tidak mengembalikan spirit kejayaan masa lalu dan tidak menyentuk nilai adat tradisi dan kebudayaan,” Kata Ki Ardhi.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter: Aisyah Nawangsari Putri
Editor: Herlianto. A
