Tugumalang.id – Pemerintah terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat permanen di berbagai daerah di Indonesia. Kementerian Sosial (Kemensos) kini menggandeng 66 pemerintah daerah (Pemda) untuk memastikan kebutuhan lahan dan berbagai persyaratan pembangunan segera terpenuhi.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang berlangsung di Gedung Aneka Bhakti, Kemensos, Jakarta, pada 12–13 Agustus 2026. Pertemuan ini dihadiri perwakilan pemerintah daerah dari berbagai provinsi serta kementerian dan lembaga terkait.
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas sejumlah usulan pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Fokusnya bukan hanya soal lokasi, tetapi juga memastikan dokumen dan berbagai persyaratan pembangunan sudah lengkap.
Baca Juga: Gus Ipul: Sekolah Rakyat Jadi Tanggung Jawab Seluruh Unit Kerja Kemensos
Keterlibatan Pemda menjadi salah satu bagian penting dalam proses ini. Pemerintah daerah didorong untuk mempercepat penyediaan lahan yang nantinya menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
Sementara itu, proses pembangunan akan dilakukan secara kolaboratif dengan kementerian dan lembaga terkait.
Program Pendidikan untuk Keluarga Paling Tidak Mampu
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut Sekolah Rakyat sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap keluarga yang berada dalam kondisi paling tidak mampu.
Menurutnya, program tersebut merupakan persembahan Presiden Prabowo Subianto bagi masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan.
Dengan keterlibatan 66 pemda, pemerintah berharap proses pemenuhan lahan dan persyaratan pembangunan bisa berjalan lebih cepat. Kolaborasi lintas pemerintah pun menjadi kunci agar Sekolah Rakyat permanen dapat segera terealisasi di berbagai wilayah.
“Ini adalah satu persembahan Bapak Presiden untuk keluarga-keluarga paling tidak mampu. Anggarannya dari APBN atas arahan Presiden. Yang diberi tugas pembangunan adalah Kementerian Sosial, dengan dibantu oleh kementerian dan lembaga lain, termasuk pemerintah daerah,” ujarnya.
Baca Juga: 323 Siswa Mulai Belajar di Sekolah Rakyat Bantur
Menurut Gus Ipul, penyediaan lahan menjadi salah satu tantangan dalam percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan yang diusulkan tidak hanya harus tersedia, tetapi juga harus memenuhi berbagai persyaratan agar pembangunan dapat dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan.
“Ternyata dalam praktiknya menyediakan lahan itu tidak mudah. Banyak syarat-syaratnya dan syarat-syarat ini harus kita cukupi dengan proses yang benar, tertib, sekaligus prudent, dengan kehati-hatian,” katanya.
Karena itu, rapat koordinasi menjadi ruang untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk aspek pertanahan, tata ruang, lingkungan, hingga persyaratan teknis lainnya.
Dalam rapat tersebut, Kemensos mempertemukan pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pembangunan, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Perhubungan.
Gus Ipul menyampaikan, pembangunan Sekolah Rakyat permanen telah berjalan di 104 titik di berbagai wilayah Indonesia. Pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya menyediakan fasilitas pendidikan berasrama yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.
“Sudah dalam proses pembangunan di 104 titik. Memang ada beberapa kendala tanahnya tidak bisa dibangun. Padahal juga sudah punya anggaran. Tetapi 104 ini sudah dianggarkan dan sekarang ini akan dibangun lagi,” ujar Gus Ipul.
Ia menyebut progres pembangunan di sejumlah daerah telah mencapai 98 hingga 99 persen, sementara beberapa lokasi lainnya masih dalam tahap pengerjaan.
Di sisi lain, berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, terdapat 81 Sekolah Rakyat rintisan aktif yang tersebar di berbagai daerah. Pemerintah berupaya memastikan Sekolah Rakyat rintisan dapat berlanjut dan memperoleh fasilitas permanen sehingga layanan pendidikan bagi para siswa tidak terputus.
“Kami berharap kepada Bapak-Ibu sekalian yang memiliki sekolah rintisan bekerja keras supaya mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang berkualitas,” kata Gus Ipul.
Sekolah Rakyat merupakan satuan pendidikan berbasis asrama yang menyelenggarakan pendidikan formal jenjang dasar dan/atau menengah secara terintegrasi bagi peserta didik dari keluarga miskin, miskin ekstrem, dan/atau rentan. Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Sekolah Rakyat juga telah diatur melalui Peraturan Menteri Sosial.
Gus Ipul menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat tidak sekadar menghadirkan gedung baru, tetapi merupakan bagian dari upaya negara memberikan kesempatan kepada anak-anak yang selama ini belum mendapatkan akses pendidikan secara layak.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama dengan fasilitas pendidikan dan pendukung yang lengkap. Anak-anak mendapatkan pendidikan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar selama mengikuti pendidikan.
“Memang ini untuk yang paling miskin, tetapi diberi fasilitas. Mungkin secara umum masih di atas rata-rata sekolah kebanyakan. Dengan tanah seluas ini, dengan gedung semegah ini, fasilitasnya cukup lengkap. Tetapi inilah cara negara memuliakan orang miskin, cara negara memuliakan mereka yang selama ini belum terbawa dalam proses pembangunan,” tutur Gus Ipul.
Ia menilai pendekatan tersebut penting karena kemiskinan tidak cukup ditangani melalui bantuan sosial yang bersifat sementara. Anak-anak dari keluarga miskin perlu mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang, sementara keluarganya tetap mendapatkan intervensi sosial secara terpadu.
“Memutus kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi bantuan sesaat. Yang dibutuhkan adalah kesempatan untuk belajar dan bertumbuh,” ujarnya.
Gus Ipul mengapresiasi pemerintah daerah yang telah berupaya menyediakan lahan dan mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Menurutnya, berbagai kendala yang muncul di lapangan perlu diselesaikan melalui kolaborasi, bukan dibebankan kepada satu pihak.
“Terima kasih kepada kabupaten dan kota yang selama ini telah berjuang luar biasa sehingga akhirnya berdiri gedung-gedung Sekolah Rakyat,” katanya.
Ia memahami proses pemenuhan lahan dan persyaratan pembangunan tidak selalu mudah. Namun, ia meminta pemerintah daerah tidak menyerah menghadapi berbagai kendala administratif maupun teknis.
“Saya tahu Bapak-Ibu sekalian punya kendala di lapangan. Saya tahu Bapak-Ibu sekalian punya tantangan-tantangan tersendiri. Tapi saya yakin sebagai pemerintah kita bisa mengatasi semua itu,” ujar Gus Ipul.
Rapat koordinasi ini diikuti 66 perwakilan daerah dari tujuh provinsi yang masih memiliki persyaratan yang perlu dipenuhi. Yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Riau. Kemensos mendorong penyelesaian persyaratan tersebut secara bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait.
“Kehadiran Bapak-Ibu di sini adalah tugas mulia, bahkan tugas yang sangat-sangat mulia. Mari kita penuhi segala persyaratan yang ada,” pungkas Gus Ipul.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Sumber: Rilis Kemensos
Editor: Herlianto. A
