Tugumalang.id – Pengamat Perpajakan dan Kebijakan Publik Adib Miftahul menyebut jika situasi tersendatnya pencairan restitusi pajak di Indonesia yang kini mulai terjadi dapat berpengaruh terhadap kepercayaan investor.
Diketahui, keluhan atas tersendat pencairan restitusi pajak mulai ramai disuarakan para wajib pajak dan pelaku usaha. Sejumlah perusahaan mengaku proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak mengalami keterlambatan hingga berbulan-bulan, meski tahapan administrasi disebut telah selesai.
Keluhan tersebut muncul di berbagai platform media sosial dan forum perpajakan. Sejumlah wajib pajak mengaku dana pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah masuk ke rekening perusahaan, namun hingga kini belum dicairkan.
Baca Juga: Maksimalkan Program Bapenda Menyapa Warga, Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Malang Capai 25,68 Persen
Sejumlah wajib pajak bahkan ada yang mengaku bahwa restitusi PPN untuk masa Januari 2026 seharusnya telah diterima sejak April/ Sedangkan dokumen administrasi seperti Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPKPP) dan konfirmasi rekening telah diterbitkan.
Keluhan lain yang juga muncul dari wajib pajak yang mengaku pengembalian dana miliaran rupiah tertunda bahkan lebih dari satu bulan. Disebutkan, penundaan terjadi akibat kendala internal di kantor pajak.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha. Keterlambatan pencairan restitusi dinilai dapat mengganggu arus kas perusahaan, khususnya bagi pelaku usaha yang sangat bergantung pada perputaran modal.
Baca Juga: Maksimalkan Program Bapenda Menyapa Warga, Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Malang Capai 25,68 Persen
Adib Miftahul yang juga dosen FISIP UNIS Tangerang menyebut, praktik keterlambatan restitusi bukan fenomena baru. Dia mengatakan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas apabila terjadi secara terus-menerus.
Menurutnya, investor akan melihat kepastian administrasi dan kepastian usaha. Ketika proses pengembalian hak wajib pajak mengalami hambatan, hal itu dapat mempengaruhi persepsi terhadap iklim investasi.
Kepastian hukum dan administrasi perpajakan menjadi salah satu faktor penting yang diperhatikan investor sebelum menanamkan modal,” ujar dia, Jumat (22/5/2026).
Di sisi lain, pemerintah sebelumnya juga pernah menyampaikan terkait adanya tekanan terhadap kondisi fiskal nasional. Namun sejumlah pihak mengingatkan agar kondisi tersebut tidak berdampak pada hak wajib pajak yang telah memenuhi seluruh ketentuan.
Pelaku usaha berharap Direktorat Jenderal Pajak memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab keterlambatan, sekaligus memastikan adanya kepastian waktu pencairan restitusi.
Sebab bagi pelaku dunia usaha, persoalannya bukan hanya sekadar administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan iklim investasi nasional.
Sebelumnya, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan, pemerintah tidak menetapkan kuota maupun pembatasan pencairan restitusi pajak di setiap kantor pelayanan pajak. Sejak April 2026, kata Purbaya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mencairkan restitusi lebih bayar pajak senilai lebih dari Rp160 triliun kepada wajib pajak.
“Proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak berjalan normal. Namun, DJP kini memperketat pengawasan dan penelitian guna memastikan restitusi tepat sasaran.
“Tidak ada kuota pencairan restitusi di tiap kantor pajak. Kami hanya memastikan restitusi tersebut benar atau tidak. Kalau ada yang tidak wajar, tentu ditahan terlebih dahulu,” beber Purbaya.
Purbaya meminta DJP lebih berhati-hati serta meneliti kembali mekanisme dan validitas pengajuan restitusi dari wajib pajak. “Pengetatan telah dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026,” kata Purbaya.
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
Reporter : M Ulul Azmy
Editor: Herlinto. A
