Oleh: Hasyim*
Tugumalang.id – Kata “hilirisasi” belakangan ini menjadi salah satu kata paling populer di republik ini. Dari bijih nikel hingga kelapa sawit, hilirisasi dimaknai sebagai proses mengolah bahan mentah menjadi produk jadi yang bernilai tinggi.
Tapi ada satu hilirisasi yang jarang disebut, yang berlangsung diam-diam, dan justru mengkhawatirkan, yaitu hilirisasi yang terjadi di dalam tubuh organisasi mahasiswa, ketika kaderisasi intelektual berubah menjadi pemasok bahan baku bagi mesin politik.
Di hari lahir PMII yang ke-66 ini. Tentu kita perlu bertanya sekali lagi Apa iya PMII hari ini masih sebuah laboratorium gagasan, atau sudah lebih banyak berfungsi sebagai hulu dari hilir kekuasaan?
Baca Juga: PMII Rayon Kawah Chondrodimuko Mantapkan Kaderisasi Lewat MAPABA ke-32
Pada 17 April 1960, tiga belas mahasiswa muda berkumpul di Balai Pemuda Surabaya dan mendeklarasikan sebuah organisasi yang menamakan dirinya pergerakan.” Bukan himpunan, bukan ikatan, bukan kesatuan.
Pemilihan kata itu bukan kebetulan, melainkan lahir dari kesadaran yang terang bahwa organisasi ini harus terus bergolak dan terus menghasilkan sesuatu.
Mahbub Djunaidi, ketua umum pertama yang juga seorang jurnalis dan esais ulung, meletakkan pondasi bahwa PMII bukan sekadar wadah kader NU di kampus, melainkan laboratorium intelektual bagi mahasiswa Muslim Indonesia, tempat di mana Islam Ahlussunnah wal Jamaah berdialog dengan demokrasi, dan tradisi pesantren bertemu dengan wacana kritis akademik.
Enam puluh enam tahun kemudian, PMII masih berdiri. Jaringannya mengakar di hampir seluruh kampus Indonesia, alumninya tersebar di berbagai lini strategis kehidupan bangsa.
Dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo yang dilantik Oktober 2024 saja, terdapat 6 alumni PMII yang duduk sebagai menteri dan wakil menteri, Mulai dari Gus Muhaimin Iskandar hingga Nusron Wahid dan Nasaruddin Umar. Angka itu sangat membanggakan, dan tidak ada yang menyangkal.
Baca Juga: Rayon PMII Kawah Chondrodimuko Komisariat Sunan Ampel Malang Miliki Pengurus Baru
Namun justru di sinilah jebakan itu bekerja. Ketika sebuah organisasi mahasiswa mengukur keberhasilannya terutama dari seberapa banyak alumninya masuk kabinet atau menjabat kepala daerah, maka kita tanpa disadari, posisi kaderisasi berubah fungsi.
Ia tidak lagi memproduksi pemikir, tetapi memproduksi koneksi. Tidak lagi menghasilkan gagasan melainkan menghasilkan lobi. Proses ini yang saya sebut hilirisasi politik, di mana bahan mentah berupa mahasiswa kritis diolah sedemikian rupa hingga menjadi produk jadi berupa politisi yang siap pakai.
Perlu saya tekankan, bahwa tidak ada yang salah dengan alumni yang berpolitik. Toh politik salah satu bentuk pengabdian yang sah dan mulia. Yang menjadi persoalan adalah ketika logika hilirisasi itu merasuki proses kaderisasi dari dalam.
Ketika diskusi-diskusi di komisariat tergantikan oleh konsolidasi dukungan jelang kongres, ketika orientasi kader bukan lagi bagaimana menjadi intelektual organik (meminjam istilah Gramsci), melainkan bagaimana menjadi bagian dari jaringan yang menguntungkan di masa depan.
Seorang senior yang kini menduduki posisi strategis di salah satu partai politik pernah berkata kepada saya: “Banyak kader hari ini lebih disibukkan dengan urusan struktural tanpa menjaga tradisi intelektual.” Kalimat itu singkat, tapi menohok terlebih karena yang mengucapkannya adalah orang yang tumbuh besar di dalam organisasi ini.
Di era ketika algoritma FYP telah menggantikan diskusi ilmiah sebagai standar kebenaran sosial, organisasi mahasiswa yang gagal membangun benteng intelektual akan ikut terseret arus. Dan PMII, dengan segala besarnya, tampaknya sedang dalam tarikan arus itu.
Tentu, bukan karena PMII kekurangan sumber daya intelektual justru sebaliknya. Jaringan alumninya mencakup rektor, profesor, hakim, aktivis HAM, dan jurnalis kelas satu.
Tapi energi kolektif itu terlalu sering mengalir ke arah konsolidasi kekuatan, bukan ke arah produksi gagasan. Perpustakaan PMII masih kalah tebal dari perpustakaan diskusinya dan diskusinya pun makin tipis dari tahun ke tahun.
PMII lahir justru karena mahasiswa Muslim merasa aspirasi intelektual mereka tidak terakomodasi bukan oleh Masyumi yang dikuasai kaum modernis, bukan oleh GMNI yang berafiliasi nasionalis. Idealisme para pendirinya itu tidak boleh dikubur di bawah tumpukan kartu undangan pelantikan.
Revitalisasi intelektual bukan berarti PMII harus meninggalkan gelanggang politik atau berhenti dari aksi jalanan. Gerakan sosial yang baik membutuhkan kaki di jalan sekaligus kepala yang berpikir, keduanya tidak saling meniadakan.
Yang perlu dikoreksi adalah hierarki nilainya, bahwa gagasan harus datang lebih dahulu sebelum gerakan, bahwa argumen harus lebih tajam dari spanduk, bahwa kader yang menulis satu buku layak dihargai setara dengan kader yang menjadi wakil bupati. Hilirisasi politik baru bermakna jika hulunya tradisi berpikir kritis dan tetap dijaga dengan sungguh-sungguh.
Di usia 66 tahun, PMII mewarisi sekaligus menanggung. Generasi pendirinya mewariskan keberanian berpikir di tengah represi. Generasi 1998 mewariskan keberanian turun ke jalan di tengah tirani.
Generasi sekarang yang tumbuh di era media sosial, fragmentasi identitas, dan krisis kepercayaan pada institusi mewarisi dunia yang jauh lebih kompleks, tapi juga memiliki alat yang jauh lebih canggih untuk mengubahnya.
Pad akhirnya, pertanyaan kita bukan lagi apakah PMII akan bertahan hingga usia 70 atau 100 tahun. Tapi, dengan cara apa ia akan bertahan? Sebagai mesin kaderisasi yang efisien namun kehilangan ruh, atau sebagai kekuatan intelektual Islam yang relevan, kritis, dan berani? Dua pilihan itu tidak selalu bertentangan tapi selama ini, yang pertama terlalu sering memakan yang kedua. Wallahu A’lam
Selamat hari lahir, PMII. Semoga kata “pergerakan” dalam namamu bukan sekadar ejaan lama yang diwarisi tanpa pernah dipertanyakan.
*Penulis adalah Mantan Abdi Ndalem PMII Rayon “Kawah Chondrodimuko” UIN Malang
Editor: Herlianto. A
Baca Juga Berita Tugumalang.id di Google News
