Malang, tugumalang.id – Politeknik Kota Malang (Poltekom) dirundung pilu dan tengah terbengkalai. Pasalnya, dosen tak digaji secara layak hingga mahasiswa tak mendapat hak pendidikan sejak setahun terakhir. Kini, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat meminta agar yayasan kampus Poltekom segera menyelesaikan permasalahan tersebut.
Wahyu mengatakan bahwa pihaknya baru mengetahui permasalahan itu saat menghadiri kegiatan di dekat Poltekom Malang beberapa hari lalu. Saat itu, Wahyu sempat meninjau dan mencari sumber permasalahan di kampus tersebut.
“Jadi kemarin saat kami ada event di dekat sana akhirnya kami tahu, saya juga baru tahu. Itu (permasalahan) kan antara yayasan dan mahasiswa,” ucapnya, Rabu (22/11/2023).
Diketahui, kampus Poltekom didirikan pada 2008 di era kepemimpinan Wali Kota Peni Suparto melalui program Pendirian Politeknik Kerjasama Pemerintah (PPKP). Saat itu anggaran kegiatan kampus berasal dari Ditjen Dikti dan Pemkot Malang dengan perbandingan prosentase 70:30.
Baca Juga: Polemik Kampus Poltekom Kota Malang Setahun Terbengkalai Tapi Terima Maba
Namun karena berbenturan dengan regulasi bahwa APBD tak dapat dialokasikan untuk institusi, maka pengelolaan kampus ini akhirnya diserahkan secara penuh ke yayasan.
Untuk itu, Wahyu memandang bahwa wewenang pengelolaan hingga penyelesaian masalah yang mendera Poltekom Malang saat ini sepenuhnya ada di tubuh yayasan. Meski begitu, pihaknya akan turut mengawal persoalan ini.
Bahkan, Wahyu dengan tegas meminta pihak yayasan untuk segera menyelesaikan segala persoalan yang ada. Pihaknya akan turun tangan jika yayasan tak bisa menyelesaikannya.
“Itu kan masalah internal kampus, ya selesaikan dulu. Kalau gak bisa selesai, baru kami turun,” tandasnya.
Sebelumnya, para mahasiswa Poltekom membentangkan spanduk tuntutan dan aspirasi di kampus tersebut. Di gerbang kampus, hingga saat ini masih tampak terbentang sejumlah spanduk berbagai tuntutan dan aspirasi.
Mulai “Terlalu Sibuk Berpolitik Sampai Lupa Ngurusi Politeknik #Save Poltekom” hingga “Hak Dosen Tak Terpenuhi Apalagi Hak Mahasiswa”.
Baca Juga: 5 Kampus Swasta Populer di Malang, Sebelumnya Bukan Universitas
Kemudian ada “Katanya Kota Pendidikan Tapi Kampus Kami Hancur Kok Dibiarkan”. Tak hanya itu, ada juga spanduk berisikan tulisan Wanted Wong Ruwet yang didalamnya terdapat sejumlah instansi yakni DPR RI, Rektor IBU, DPRD Kota Malang, PDAM dan KONI Malang.
Presiden BEM Poltekom Malang, Mahbub Ubaidilah mengatakan, spanduk spanduk tersebut dipasang sebagai gerakan untuk menuntut tanggungjawab pihak kampus dan yayasan.
Selama ini, kata Mahbub, para mahasiswa telah melakukan sejumlah audiensi dan pertemuan dengan pihak yayasan maupun direksi kampus. Hanya saja, hasilnya selalu berujung pada janji manis soal penyelesaian permasalahan.
“Kami dijanjikan semua permasalahan akan dituntaskan Agustus 2023. Karena tak ada bukti nyata, makanya kami bergerak lagi sampai akhirnya viral ini,” ungkapnya.
Mahbub mengungkapkan bahwa permasalahan kampus mulai muncul setelah perombakan pengurus yayaaan antara tahun 2019-2020 lalu. Permasalahannya yakni gaji dosen tak dipenuhi hingga hak pembelajaran mahasiswa tak tersalurkan secara optimal.
Dari masalah itu, sejumlah dosen maupun mahasiswa akhirnya mengundurkan diri. Dikatakan, jumlah dosen yang mulanya ada sekitar 60 menjadi tinggal 5 dosen. Sementara jumlah mahasiswa saat ini kurang dari 50 orang. Kini, fasilitas kampus terbengkalai dan tak terlihat aktivitas pendidikan yang berjalan.
“Saya angkatan 2021, Saya awal masuk belum sadar, pandangan saya ada banyak mahasiswa. Tapi saat saya masuk mabanya cuma 10 orang,” ucap Mahbub.
Mahbub mengaku sudah tak pernah mendapatkan hak pendidikan di kampus sejak Desember 2022 lalu. Dia mengaku semakin miris ketika kampus ini menerima 6 mahasiswa baru ditengah kondisi kampus yang sudah tidak aktif.
“Saya kadang kasihan sama mahasiswa baru yang mengeluh. Mereka sejak masuk belum pernah mengenyam pendidikan disini,” ungkapnya.
Dia menyampaikan bahwa pimpinan yayasan kampus ini diantaranya yakni mantan Wali Kota Malang, rektor perguruan tinggi swasta di Malang, anggota DPR RI, anggota DPRD Kota Malang dan beberapa instansi di Malang.
Melihat permasalahan yang mendera kampus, Mahbub bersama mahasiswa lain yang masih bertahan kemudian melakukan perjuangan untuk sekedar mengembalikan aktifitas kampus layaknya lembaga pendidikan pada umumnya.
Dia telah memberikan 3 opsi yakni kampus mengembalikan aset ke Kemendikbud RI, melakukan merger dengan Politeknik Negeri Malang (Polinema) atau melakukan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) dengan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS).
“Kami hanya ingin aktivitas kampus kembali berjalan dan Poltekom kembali seperti dulu agar mahasiswa bisa belajar dengan normal kembali,” ujarnya.
BACA JUGA: Berita tugumalang.id di Google News
Reporter: M Sholeh
editor: jatmiko
